Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto ilustrasi: IST

Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto ilustrasi: IST

Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik.

Triyan Pangastuti, Kamis, 13 Februari 2020 | 22:41 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memastikan belum memiliki rencana untuk mengerek tarif dasar listrik (TDL) dan gas elpiji 3 kilogram (kg) dalam waktu dekat, yang nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi.

Pemerintah mengungkapkan hal itu menyusul maraknya isu mengenai kenaikan tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA) dan subsidi  elpiji 3 kg yang akan diubah menjadi skema tertutup dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah juga belum merapatkan dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai isu tersebut .

"Belum ada rencana kenaikan harga gas. Bahkan, pemerintah belum rapat untuk koordinasikan harga gas, justru para menteri heran kok tidak pernah rapat, lalu ada isu kenaikan harga gas. Listrik juga seperti itu," katanya di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (13/2).

Iskandar Simorangkir. Foto: youtube
Iskandar Simorangkir. Foto: youtube

Ia menuturkan kenaikan harga listrik dan gas elpiji yang akan memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung harus melalui keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski nantinya akan menjadi tanggung jawab kementerian teknis.

"Tadi kami diingatkan oleh bapak dan ibu Menteri kalau segala sesuatu yang berdampak pada masyarakat, apalagi kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas harus diputuskan Presiden walau itu kewenangan kementerian teknis," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan menghentikan subsidi untuk golongan pelanggan rumah tangga mampu (RTM) berdaya 900 VA pada 2020.

Hal ini berimbas pada  pelanggan harus mengikuti ketentuan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) dan berpotensi naik.

Adapun untuk tahun ini, Tim Pengendali Inflasi Pusat telah menyepakati beberapa ketentuan dalam pengendalian inflasi, agar sesuai target 3 plus minus 1%.

Ketentuan tersebut pertama menyepakati menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 4,0±1% dengan empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K), sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antar waktu dan antar wilayah.

Kedua meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ketiga memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Dan, terakhir, akan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA