Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PLN Pusat. Foto: IST

PLN Pusat. Foto: IST

Pemerintah Hati-hati Pilih Dirut PLN

RAP, Selasa, 11 Juni 2019 | 14:09 WIB

JAKARTA – Pemerintah menyatakan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan sosok yang tepat untuk menduduki kursi pucuk pimpinan PT PLN (Persero) yang saat inimasih kosong.

"PLN itu perusahaan besar, saat ini asetnya paling gede. Perlu hati-hati untuk memilih orang," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro di Jakarta, Senin (10/6).

Saat ini kursi tersebut diduduki oleh Djoko Rahardjo Abumanan dengan status Pelaksana Tugas Dirut PLN setelah Sofyan Basir tersandung kasus korupsi.

Menurut dia, pemilihan Dirut PLN yang definitif masih dalam proses. Imam mengatakan penilaian dilakukan oleh tim independen untuk uji kelayakan dan keputusan yang akan dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) yakni Presiden Joko Widowo.

Pemerintah sendiri, kata Imam, sudah menyiapkan beberapa calon, baik dari internal perusahaan maupun eksternal. Prosesnya dipastikan akan melalui beberapa tahapan penyaringan. "Yang jelas memenuhi syarat, ada assesment center, independent yang meng-asses awal, ada uji kelayakan dan kepatutan," tambahnya.

Sementara dari sisi internal, menurut Imam PLN memiliki banyak kandidat. Jajaran direksi PLN saat ini yang dianggap cukup kuat untuk mengisi kursi tersebut. "Saya rasa kalau jadi direksi PLN capable semua, kuat semua. Tinggal cari leadership paling bagus, tinggal ditimbang-timbang," katanya.

PLN saat ini masih dipimpin Djoko Raharjo Abumanan yang sebelumnya menjabat Direktur Bisnis Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN dan Direktur Pengadaan Strategis dua, sejak 29 Mei 2019.

Sofyan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU-MT Riau 1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan disangkakan melanggar pasal 12 huruf 1 atau b atau pasal 11 undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN