Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kegiatan tambang, Foto ilustrasi: Defrizal

Kegiatan tambang, Foto ilustrasi: Defrizal

Pemerintah Kebut Penyelesaian 3 PP Turunan UU Minerba

Selasa, 17 November 2020 | 22:56 WIB
Euis Rita Hartati (erita_h@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) yang manjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum, terutama terkait kelanjutan operasional tambang sejumlah perusahaan.

“Saat ini sedang dikebut, ada tiga Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru, sedang berusaha keras untuk menyelesaikannya supaya badan usaha dapat dilanjutkan kegiatannya tanpa kendala,” kata Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaludin di Jakarta.

Dia mengakui, meski UU Minerba sudah diundangkan pada 10 Juni 2020, namun sampai saat ini masih menjadi pro kontra beberapa pihak. Meski demikian, menurutnya, ketika sebuah keputusan sudah dibuat, berarti harus dipatuhi sampai ada solusi yang lebih baik di masa mendatang.

Menurutnya tidak masalah jika masih ada pihak-pihak yang belum bersepakat. Namun demikian, lanjutnya jangan sampai hal ini membuat upaya pemerintah tidak berada di sisi produktif.”Buat saya bagus-bagus aja saja (kontra), namun kita antisipasi jangan sampai kondisi seperti ini malah membuat upaya kita tidak dalam posisi produktif,” katanya.

Sementara itu, meski PP turunan UU Minerba belum rampung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diketahui menerbitkan aturan rancana kerja anggaran dan biaya (RKAB). Dampak terbitnya persetujuan RKAB tersebut, konon perusahaan pertambangan bisa melakukan ekspor timah langsung ke luar negeri, tanpa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, terhadap perusahaan smelter peleburan biji timah di wilayah Babel.

Ada tahapan proses dan mekanisme untuk mendapatkan peraturan RKAB yang berlaku, sehingga alasan Gubernur Babel mengeluarkan penerbitan aturan RKAB untuk menghidupkan sektor ekonomi rill akibat dampak Covid 19, sejatinya tetap harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR RI selaku anggota panitia kerja (panja) pengawasan penegakan hukum dari Fraksi Golkar Supriansa, mengatakan, persoalan pada penegakan hukum sektor pertambangan mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan Negara, sehingga penerimaan Negara tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan.

“Kami memandang perlu dan memastikan bahwa penegakan hukum sektor pertambangan berjalan sesuai dengan aturan per undang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara serius dan sungguh sungguh,” katanya.

 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN