Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Pemerintah Siapkan Kebijakan Pendukung Pengembangan Energi Terbarukan

Minggu, 11 Oktober 2020 | 09:22 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, untuk mendongkrak pengembangan energi terbarukan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung.

“Di antaranya Peraturan Presiden yang mengatur pembelian listrik energi terbarukan oleh PLN,” ujar Arifin saat meluncurkan The 9th Indonesia EBTKE Conex secara virtual, Jumat (9/10).

Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Harris menambahkan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan bentuk penguatan regulasi terkait energy terbarukan. Pasalnya, selama ini harga listrik energi hijau ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri, sehingga dapat berbenturan dengan peraturan sejenis dari kementerian atau lembaga lain.

“Kalau dengan Perpres, kementerian dan lembaga lain akan mendukung. Sehingga, ini akan bantu mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,” ujarnya.

Berbeda dengan regulasi selama ini, lanjutnya, harga listrik dalam rancangan Perpres ini didasarkan pada aspek keekonomian proyek energi terbarukan dan lokasi dari pembangkit listrik itu sendiri. Kemudian, untuk memastikan PT PLN (Persero) membeli listrik energi hijau ini, rancangan Perpres ini juga memuat ketentuan soal biaya penggantian selisih harga listrik sesuai regulasi dan biaya pokok produksi (BPP) PLN.

“Kemudian, ada dukungan insentif-insentif, seperti insentif fiskal, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kementerian terkait sesuai kewenangan masingmasing, termasuk soal perizinan,” kata Harris.

Mengacu rancangan Perpres itu, tiga skema harga listrik energi terbarukan yang akan diterapkan yakni harga feed in tarif f, patokan tertinggi, atau kesepakatan.

Selain itu, harga listrik energi terbarukan juga mempertimbangkan faktor lokasi pembangkit listrik yang menjadi faktor pengkali (F). Besaran faktor lokasi ini semakin besar untuk daerah Indonesia bagian timur dan pulau-pulau kecil. Lampiran Perpres juga menetapkan besaran harga pembelian listrik energi terbarukan berdasarkan kapasitas.

Harga listrik energi terbarukan juga ditetapkan lebih tinggi di masa awal pembangkit listrik beroperasi, yakni di kisaran 12- 15 tahun pertama.

Selanjutnya, harga listrik dipatok lebih rendah hingga kontrak berakhir di tahun ke-30. Harris menjelaskan, penyusunan Perpres tersebut kini sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, rancangan Perpres akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk diproses lebih lanjut.

“Mudah-mudahan tidak lama lagi (terbit), karena pembahasan sudah berlangsung cukup lama, tinggal perbaikan dan smoothing dengan kementerian lain,” jelasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN