Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri nikel. Foto: IST

Industri nikel. Foto: IST

Pemerintah Tak Larang Lagi Ekspor Bijih Nikel

Rangga Prakoso, Kamis, 7 November 2019 | 22:33 WIB

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mencabut penghentian sementara ekspor bijih nikel yang telah diberlakukan sejak 29 Oktober kemarin. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan hasil investigasi terkait dugaan over kuota ekspor nikel.

Ketentuan ekspor tetap merujuk pada ketentuan yang ada yakni Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2019. Dalam beleid itu disebutkan hanya nikel kadar rendah kurang dari 1,7% yang diizinkan ekspor. Izin ekspor diberikan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter.

Selain itu batas waktu izin ekspor diberikan hingga akhir Desember 2019. Artinya di awal 2020 nanti ekspor bijih nikel tak boleh lagi diekspor.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan izin ekspor hanya diberikan bagi bijih nikel dengan kadar rendah. Perusahaan yang memenuhi ketentuan izin ekspor diberikan kesempatan hingga akhir tahun ini.

"Sudah (dicabut penghentian sementara ekspor bijih nikel), buat yang tidak melanggar (ketentuan)," kata Luhut di Jakarta, Kamis (7/11).

Keputusan tersebut diambil setelah menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Rapat tersebut memaparkan hasil investigasi mengenai dugaan over kuota ekspor bijih nikel. Pasalnya selama kurun waktu Agustus-September kemarin terjadi lonjakan ekspor yang terlihat dari jumlah armada kapal. Tercatat sekitar 150 armada yang membawa bijih nikel keluar Indonesia. Sementara rata-rata armada sebelum Agustus sekitar 30 kapal.

Namun Luhut tidak membeberkan seperti apa  temuan dari hasil investigasi tersebut. Termasuk berapa banyak perusahaan yang terbukti melanggar kuota serta seperti apa sanksinya. Dia hanya menjelaskan hasil investigasi sudah dievaluasi dan akan dipaparkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya enggak tahu detailnya. Pak Bahlil (Kepala BKPM) nanti yang menjelaskan," ujarnya.

Ditemui usai rapat koordinasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut akan ada pembahasan lanjutan mengenai ekspor bijih nikel. Dia enggan membeberkan hasil investigasi yang telah dilakukan. Namun dia mengungkapkan BKPM akan mengundang kementerian terkait serta pengusaha nikel untuk merumuskan nasib ekspor tersebut.

"Kami hari Senin (pekan depan) akan bahas kelanjutan dari ekspor ore," ujarnya.

Larangan ekspor sementara berlaku sejak 29 Oktober guna melakukan investigasi. Tim gabungan Kementerian ESDM, Bea Cukai, Pemda yang melakukan investigasi tersebut. Investigasi dilakukan berupa audit lapangan yang melihat langsung kemajuan smelter. Tercatat sebanyak 37 smelter dibangun di Indonesia. Dari jumlah itu 7 smelter hampir mencapai 100% dan sudah ada yang beroperasi. 30 smelter lainnya masih dalam tahap pembangunan. Tim gabungan itu melakukan audit terhadap 30 smelter tersebut. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA