Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PLTN. Foto Ilustrasi: IST

PLTN. Foto Ilustrasi: IST

Pemerintah Tegaskan Nuklir Pilihan Terakhir

Minggu, 18 Oktober 2020 | 14:24 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan nuklir untuk memproduksi listrik menjadi pilihan terakhir. Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, selain masih adanya keberatan masyarakat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pemerintah mendapat banyak proposal terkait usulan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Namun, pemerintah belum mempertimbangkan membangun pembangkit listrik jenis ini dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah ingin mengembangkan potensi energi terbarukan nasional terlebih dahulu.

“Potensi energi terbarukan masih belum dikembangkan, dan sesuai kebijakan pemerintah, sampai saat ini pemerintah masih konsisten menempatkan nuklir menjadi pilihan terakhir,” kata dia di Jakarta, Kamis (15/10).

Rida Mulyana. Foto: ebitke.esdm.go.id
Rida Mulyana. Foto: ebitke.esdm.go.id

Mengacu data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan nasional mencapai 417,8 gigawatt (GW). Sementara pemanfaatannya hingga hari ini baru sebesar 10,4 GW atau 2,5% dari potensi yang ada.

Rincinya, kapasitas terpasang pembangkit sur ya baru sebesar 0,15 GW dari potensi 207,8 GW, energy air baru 6,08 GW dari 75 GW, energi baru 0,15 GW dari 60,6 GW, bioenergy 1,89 GW dari 32,6 GW, panas bumi 2,13 GW dari 23,9 GW, serta energi laut dengan potensi 17,9 GW malah belum dimanfaatkan sama sekali.

“Ada pemikiran kalau nuklir masuk, takutnya anugerah [potensi energi] itu tidak termanfaatkan,” ujar Rida.

Dia mengakui, dari aspek teknologi, PLTN tidak lagi harus dibangun dalam kapasitas besar sehingga lebih mungkin dikembangkan di Indonesia. PLTN kapasitas kecil dapat menjadi sumber energi di daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur. Dengan teknologi moduler ini, pendanaan juga menjadi lebih murah.

Meski demikian, kedua aspek ini tidak cukup bagi pemerintah untuk memutuskan membangun PLTN. Pemerintah, lanjutnya, tetap harus mempertimbangkan apakah masyarakat keberatan atau tidak mengenai keberadaan PLTN ini. Apalagi, masih ada masyarakat yang mengasosiasikan PLTN dengan bom nuklir.

“Meski surveinya membaik, sekitar 80% menerima kehadiran PLTN seperti di Bangka dan Kalimantan Barat, tetapi kami tetap harus memperhatikan yang 30% ini,” tegas Rida.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, meski teknologi PLTN semakin aman, adalah terkait kepemilikan teknologi dan pengelolaan limbahnya. Hingga saat ini, menurut Rida, Indonesia masih akan sangat tergantung pada luar negeri untuk mengembangkan PLTN ini.

Polemik terkait pembangunan PLTN kembali mencuat lantaranRancangan Undang-Undang mengenai energi terbarukan yang disusun DPR memasukkan soal pemanfaatan nuklir sebagai salah satu bentuk energi baru.

Dalam dua versi rancangan undang-undang yang beredar setidaknya terdapat 15 pasal dari total 53 pasal yang mengatur soal energy baru ini.

Berbagai pihak menolak dimasukkannya nuklir dalam rancangan beleid tersebut.

Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)
Fabby Tumiwa, Pengamat energi dan kelistrikan; direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institut of Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, nuklir tidak perlu dibahas dalam rancangan undang-undang energi terbarukan karena sudah ada beleid lain yang mengaturnya.

Selain itu, pemerintah dan DPR seharusnya dapat mengantisipasi adanya potensi ketergantungan teknologi dalam pengembangan PLTN.

Tak hanya itu, pembangunan pembangkit nuklir juga mahal dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan energi terbarukan.

Fabby menambahkan, adanya isu nuklir di dalam rancangan beleid ini seharusnya menjadi perhatian bagi para anggota DPR mengenai kemungkinan adanya kepentingan segelintir orang yang mengemas nuklir sebagai solusi yang menjawab ketahanan energi nasional. “

Pembangunan PLTN memiliki sifat dan karakter yang berbeda dari energy terbarukan, serta resiko jangka panjang yang tidak selayaknya diwariskan kepada generasi yang akan datang,” tegasnya.

Mengacu data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan nasional mencapai 417,8 gigawatt (GW).

Sementara pemanfaatannya hingga hari ini baru sebesar 10,4 GW atau 2,5% dari potensi yang ada. Rincinya, kapasitas terpasang pembangkit surya baru sebesar 0,15 GW dari potensi 207,8 GW, energi air baru 6,08 GW dari 75 GW, energy bayu baru 0,15 GW dari 60,6 GW, bioenergy 1,89 GW dari 32,6 GW, panas bumi 2,13 GW dari 23,9 GW, serta energi laut dengan potensi 17,9 GW malah belum dimanfaatkan sama sekali..

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN