Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas memperbaiki instalasi listrik di gardu trasmisi Cinere, Depok, belum lama ini. Foto ilustrasi:  Beritasatu Photo/Uthan AR

Petugas memperbaiki instalasi listrik di gardu trasmisi Cinere, Depok, belum lama ini. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

SUBSIDI LISTRIK HEMAT RP 22 TRILIUN

Skema Subsidi Diubah, Langsung ke Orang

Kamis, 8 April 2021 | 12:46 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id) ,Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Keuangan akan mengubah skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar lebih tepat sasaran. Subsidi dijalankan dengan konsep harga yang tepat namun tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan. Skema subsidi tersebut akan diberlakukan pada tahun 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, skema subsidi langsung yang tepat sasaran akan menghemat anggaran dan belanja menjadi lebih berkualitas.

“Dana yang didapatkan dari penghematan akan digunakan untuk meningkatkan alokasi dana perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur,” kata Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (7/4/2021).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu

Febrio menjelaskan, transformasi subsidi ke berbasis orang dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penyesuaian harga jual LPG tabung 3 KG secara bertahap diser tai upaya transformasi subsidi LPG dan minyak tanah serta subsidi listrik.

Kedua, penerapan kebijakan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi. Ketiga, subsidi tepat sasaran untuk pelanggan R1 450 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keempat, penerapan subsidi langsung secara bertahap. Febrio menegaskan, transformasi kebijakan subsidi LPG 3 KG dan minyak tanah dijalankan secara lebih targeted dengan mengacu pada DTKS. Sebab, dalam DTKS sudah berisi data petani, nelayan, dan usaha mikro.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan perbaikan DTKS melalui kerja sama dengan pemda dalam rangka updating, verifikasi data, dan validasi data sehingga data jadi terpercaya dan akurat.

Menurut Febrio, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan rapat koordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi untuk mendiskusikan pentahapan proses transformasi. 

Hal itu mulai dari persiapan antara lain penyesuaian regulasi, penyiapan dan perbaikan data, serta proses registrasi penerima manfaat dan kesiapan teknologi infrastruktur.

“Dalam impelementasinya juga akan dilakukan sosialisasi kebijakan, penyiapan mekanisme, pengaduan, kepesertaan dan program, serta monitoring dan evaluasi,” kata dia.

Febrio mengatakan, selama ini terjadi fluktuasi selisih antara harga jual eceran LPG dengan harga patokan. Pada tahun 2020 selisih harganya sebsar Rp 5.000 dan pada tahun ini sekitar Rp 6.000 sampai Rp 7.000.

Selain itu, dari sisi penerima, masyarakat miskin hanya menikmati 36% dari total subsidi.

“Sementara 40% masyarakat terkaya justru menikmati 39,5 % dari total subsidi,” ucapnya. Lebih ironis lagi, 72,1% LPG adalah impor dan hanya 27,9% yang berasal dari produksi gas domestik. Itulah sebabnya, kata Febrio, kebijakan untuk subsidi LPG harus diperbaiki.

“Ini menjadi suatu urgensi yang sangat tinggi, kebijakannya harus kita perbaiki segera,” ujar Febrio.

Alokasi subsidi energi 2016-2021
Alokasi subsidi energi 2016-2021

Demikian pula kebijakan subsidi listrik harus diberikan kepada orang yang berhak, sehingga secara keseluruhan terjadi penghematan karena perbaikan sasaran penerima.

Febrio membeberkan, jumlah penerima subsidi listrik tahun 2020 tercatat 23,47 juta rumah tangga dan tahun 2021 berjumlah 24,74 juta rumah tangga.

“Apabila subsidi hanya diberikan kepada pelanggan R1 450 VA DTKS, didapatkan estimasi penghematan subsidi listrik tahun 2020 sebesar Rp 18,25 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp 18,78 triliun,” tegas Febrio.

Sedangkan untuk kebijakan subsidi pupuk akan dilakukan melalui perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Penyaluran subsidi dilakukan secara by name by address dengan menggunakan kartu tani. Febrio menjelaskan, kartu tani dapat diawali dalam bentuk kuota pupuk bersubsidi yang kemudian bertransformasi menjadi bantuan nontunai. Kartu tani selanjutnya dapat disinergikan dengan program bantuan pemerintah lainnya.

“Namun target sasaran penerima harus diperbaiki dengan memprioritaskan kepada petani miskin yang mempunyai lahan maksimal dua hektare,” ucapnya.

Baca juga

https://investor.id/business/transformasi-subsidi-dilakukan-hatihati

https://investor.id/business/subsidi-listrik-tepat-sasaran-bisa-hemat-rp-22-triliun

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN