Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Walhi: Divestasi Freeport Tak Hilangkan Aspek Lingkungan

Gora Kunjana, Selasa, 17 Juli 2018 | 13:37 WIB

JAKARTA- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan bahwa langkah divestasi Freeport bukanlah penghilang atas kewajiban korporasi tersebut terhadap aspek hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang telah ditimbulkannya selama perusahaan tersebut beroperasi.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, menyebutkan, persoalan Freeport haruslah dilihat dari aspek lain yakni keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi bagi orang Papua, khususnya masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Walhi menilai bahwa kerugian hilangnya kehidupan, kebudayaan, penghancuran bentang alam dan hutan Papua, pencemaran lingkungan hidup selama ini tidak menjadi dasar penghitungan dalam cerita investasi tersebut.

"Penandantanganan HoA (head of agreement) ini tidak boleh menjadi penghapusan atau pemaafan atas berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan, hingga HoA ini ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengusut dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang dilakukan sebelum HoA ditandatangani," ucap Khalisah.

Dalam proses menuju ke arah phase out, lanjutnya, maka kewajiban-kewajiban perusahaan ini harus dipenuhi, antara lain pemulihan lingkungan hidup yang telah dicemari dan dihancurkan, terlebih mengingat di berbagai negara, pembuangan limbah tailing ke laut, sudah dilarang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kesepakatan yang tercapai dalam divestasi Freeport merupakan kemajuan besar bagi Indonesia.

"Kalau sudah bisa masuk ke head of agreemeent, itu sebuah kemajuan yang amat sangat pesat, jangan dipikir itu ketemu baru tanda tangan, ini proses panjang 3,5 tahun dengan Freeport," kata Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai NasDem di Jakarta, Senin (16/7).

Menurut dia, kesepakatan harus dimulai dari adanya head of agreement (HoA) dan harus ditindaklanjuti dengan kesepakatan berikutnya.

Sebagaimana diwartakan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan Heads of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto pada Kamis (12/7) menyisakan masalah terkait dengan status HoA dan harga pembelian.

"Menurut Menteri BUMN pada konferensi pers, HoA mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (non-binding agreement)," ujar Hikmahanto Juwana dan menambahkan bahwa hal tersebut perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. (gor)












BAGIKAN