Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan  (foto ist)

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan (foto ist)

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

Urip Iku Urup

Rabu, 13 Juli 2022 | 14:52 WIB
Tri Listiyarini (redaksi@investor.id)

Sebelum menjadi birokrat, Sakti Wahyu Trenggono adalah pebisnis andal di bidang penyedia infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air. Kepiawaiannya dalam mengelola usaha tower telekomunikasi (base transceiver station/BTS) membuat pria kelahiran Semarang, 3 November 1962, tersebut mendapat julukan Raja Menara BTS Nusantara.

Ketertarikan Sakti Wahyu Trenggono untuk masuk ke dunia birokrasi bukan sekadar ikut-ikutan atau coba-coba. Hal tersebut lebih didorong oleh prinsip hidup yang selalu dia pegang, yakni hidup harus bermanfaat bagi orang lain.

Advertisement

“Saya mengingat pepatah Jawa, Urip Iku Urup, yang artinya hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Ini prinsip yang selalu saya pegang,” ujar Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawati Investor Daily, Tri Listiyarini di Jakarta, belum lama ini.

Urip Iku Urup atau Hidup Itu Nyala adalah falsafah Kebudayaan Jawa yang memiliki arti sangat dalam, yakni hidup seseorang hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan maka akan semakin baik.

Begitu pun Sakti Wahyu Trenggono. Dengan menjadi komandan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, Trenggono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, berharap bisa membantu menyejahterakan bangsa.

“Potensi di bidang kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan untuk menyejahterakan bangsa. Saya ingin memastikan itu bisa terwujud dan keberlangsungan lingkungan tetap dijaga,” tutur Trenggono.

Karena itulah, sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020, Sakti Wahyu Trenggono membuat sejumlah gebrakan. Salah satu gebrakan jangka pendek yang dilakukannya adalah pembaruan regulasi.

Hasilnya, capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan pada 2021 melonjak melebihi Rp 1 triliun. Ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah berdirinya KKP. Perolehan PNBP itu diyakini akan terus naik dengan program-program yang sedang dijalankan KKP.

Lantas, program-program terobosan apa saja yang sedang dijalankan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan agar sektor kelautan dan perikanan benar-benar bisa menyejahterakan bangsa? Tantangan dan persoalan apa yang dihadapi dan bagaimana menuntaskannya? Bagaimana pula Sakti Wahyu Trenggono memimpin KKP dengan ribuan pegawai? Berikut petikan lengkapnya:

Anda dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang telekomunikasi, bahkan Anda mendapat julukan Raja Menara BTS Nusantara. Apa yang membuat Anda tertarik masuk birokrasi?

Saya sudah selesai dengan urusan bisnis dan sekarang saatnya mengabdi lebih besar kepada negara dengan turun langsung dalam dunia birokrasi. Saya bisa berkontribusi melalui pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang tentunya untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sektor kelautan dan perikanan relatif berbeda dengan sektor pertahanan, di mana Anda sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden atas kepercayaannya kepada saya untuk menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju. Saya bukan orang yang pandai beretorika, saya orang yang selalu siap bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan sektor bahari.

Tugas yang diberikan Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan amanat yang tidak mudah. Potensi di bidang kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan untuk menyejahterakan bangsa. Saya ingin memastikan itu bisa terwujud dan keberlangsungan lingkungan tetap dijaga.

Gebrakan apa saja yang sudah Anda lakukan sejak dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020?

Selama 1,5 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saya bersama tim menelurkan tiga program prioritas atau terobosan yang dasarnya adalah menjaga kelestarian ekologi tanpa menyampingkan pertumbuhan ekonomi.

Tiga program prioritas itu meliputi, pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk kelestarian ekologi dan peningkatan PNBP.

Kedua, pengembangan perikanan budi daya berorientasi komoditas ekspor, seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menjaga komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan.

Selain program terobosan itu, kami juga sudah merancang Strategi Ekonomi Biru di Indonesia, yang mana salah satu poinnya adalah perluasan kawasan konservasi. Perluasan kawasan konservasi ini erat kaitannya dengan kelestarian ekosistem perikanan dan program blue carbon.

Gebrakan lain yang kami hadirkan adalah memperbarui sejumlah regulasi yang hasilnya dapat dilihat dari melonjaknya PNBP sektor perikanan pada 2021 melebihi Rp 1 triliun yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah berdirinya KKP.

Tantangan dan kendala yang Anda hadapi dalam menjalankan gebrakan tersebut?

Tantangannya tentu banyak, antara lain besarnya cakupan sektor kelautan dan perikanan. Jadi, tidak hanya mengurusi perikanan, tapi juga ruang laut secara keseluruhan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Kemudian, bagaimana memulihkan kesehatan laut di tengah isu perubahan iklim dan sampah laut yang menjadi persoalan global.

Karakteristik masyarakat juga menjadi tantangan, karena tidak semua masyarakat bisa terbuka pada perubahan. Tapi hambatan maupun kendala yang ada saya anggap sebagai proses belajar untuk terus bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Progres tiga program prioritas hingga saat ini?

Terobosan pertama, peningkatan PNBP subsektor perikanan tangkap menjadi salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Semakin besar kontribusi PNBP perikanan terhadap pendapatan negara, semakin terbuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang lebih besar.

Dengan PNBP perikanan tangkap yang meningkat, manfaat yang akan diterima oleh masyarakat akan lebih besar. Kegiatan bantuan dan pemberdayaan nelayan juga dapat lebih sering dilakukan dengan volume dan jangkauan yang jauh lebih banyak dan luas.

Penangkapan ikan terukur adalah salah satu upaya KKP meningkatkan PNBP melalui skema pascaproduksi yang akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan karena pemanfaatannya bisa benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan  (foto ist)
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan (foto ist)

PNBP pascaproduksi menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai hasil tangkapan. Dengan mekanisme ini pula, kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya.

Saat ini, aturan terkait penangkapan ikan terukur dalam tahap proses reviu di Sekretariat Kabinet. Semoga setelah disahkan oleh Presiden dan ada peraturan turunannya, serta dapat segera diimplementasikan sebagai upaya mewujudkan konsep ekonomi biru. Sebagai informasi tambahan, hingga 14 Juni 2022, perolehan PNBP sumber daya alam perikanan tangkap telah mencapai Rp 562,87 miliar.

Terobosan kedua, pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor melalui rencana akselerasi produksi budi daya udang dalam rangka mencapai target produksi udang 2 juta ton pada 2024.

Upaya itu ditempuh melalui, pertama, intervensi APBN, yaitu tambak udang terintegrasi di Kebumen, detail engineering design (DED) kawasan tambak, bantuan pemerintah, dan program pendukung. Kedua, modelling dan revitalisasi tambak, yaitu membangun kawasan tambak udang modern terintegrasi dan peningkatan produktivitas lahan tambak tradisional, dengan pendanaan dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Ketiga, kemudahan perizinan, yaitu penyederhanaan proses perizinan usaha tambak udang.

Terobosan ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal. Kampung perikanan budi daya atau kawasan berbasis komoditas unggulan atau komoditas lokal dibangun dengan menyinergikan berbagai potensi.

Tujuannya adalah mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama. Kami telah menetapkan enam lokasi kampung perikanan budi daya. Ditambah 124 lokasi kampung perikanan budi daya, berarti KKP telah menetapkan 130 kampung perikanan budi daya pada 2022.

Sektor kelautan dan perikanan menghadapi isu yang menyita perhatian publik, di antaranya penenggelaman kapal sebagai upaya memerangi pelaku pencurian ikan dan pelarangan ekspor benih lobster. Bagaimana Anda menyikapinya?

Penenggelaman kapal bukan satu-satunya upaya yang dilakukan KKP dalam pemberian efek jera (deterrent effect) terhadap para pelaku illegal fishing. Sebagaimana diatur pasal 76A dan 76C Undang-Undang (UU) No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kapal pelaku illegal fishing dapat dimusnahkan, dijual lelang, dihibahkan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Karena UU memberikan beberapa alternatif maka kita juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang mungkin ditimbulkan akibat penenggelaman kapal sebagaimana masukan dari berbagai pihak, dan juga aspek kemanfaatan.

Usai lahirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berlaku pemberian sanksi administratif berupa denda. Selain mampu memberikan efek jera, ketentuan ini dapat mengganti kerugian yang dialami negara. Hal ini sejalan dengan amanat UU Cipta Kerja yang mana penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan pendekatan ultimum remidium yang menjadikan penyelesaian melalui hukum pidana menjadi pilihan terakhir.

Kapal illegal fishing juga dapat lebih bermanfaat bila dihibahkan ke institusi pendidikan atau diberikan kepada nelayan lokal supaya dapat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan para nelayan.

Terkait ekspor benih bening lobster, KKP telah melarang keras melalui Peraturan Menteri (Permen) KP No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan pengawasan di lapangan, KKP terus menambah armada kapal pengawas perikanan untuk terus membuktikan kehadiran pengawas perikanan di perairan Indonesia. Kami juga didukung teknologi pemantauan berbasis citra satelit dan kelompok pengawas masyarakat sehingga mampu mendeteksi keberadaan kapal ilegal atau penyelundup lobster secara akurat.

Gaya kepemimpinan Anda dalam mengelola ribuan pegawai KKP yang tersebar dari Sabang hingga Merauke?

Saya sangat terbuka terhadap masukan dan memegang teguh prinsip Tidak Ada Superman, melainkan Superteam. Saya juga berusaha menerapkan tata kelola human resources (HR) yang baik di KKP. Pegawai dengan etos kerja bagus harus mendapat reward, salah satunya promosi jabatan. Sedangkan pegawai yang belum baik diajak dan dimotivasi untuk meningkatkan kinerja.

Saya pun memberikan tantangan kepada para pegawai untuk berani tampi melalui inovasi dan pemikiran yang mereka miliki. Saya percaya banyak sumber daya manusia (SDM) hebat di KKP.

Untuk menjangkau pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, saya rutin turun ke lapangan, mengujungi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP untuk berinteraksi dengan pegawai, sekaligus melihat sejauh apa mereka melayani masyarakat dan menghasilkan inovasi-inovasi. Kemajuan teknologi juga membantu karena bisa melakukan pertemuan dengan aplikasi tanpa harus bertemu di lokasi yang sama.

Definisi sukses menurut Anda?

Sukses, menurut saya, apabila kita sudah berguna bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada orang lain. Apa yang saya dapatkan saat ini alhamdulillah melebihi dari apa yang saya mimpikan dan cita-citakan. Mendapatkan kepercayaan setinggi ini dari negara adalah berkah yang harus saya emban dengan baik dan amanah. ***

 

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan  (foto ist)
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan (foto ist)

Mendedikasikan Weekend untuk Keluarga

Menjadi orang nomor satu di kementerian teknis yang membidangi sektor kelautan dan perikanan membuat Sakti Wahyu Trenggono harus bekerja ekstra. Alhasil, waktu pribadinya pun banyak tersita.

“Sering saya sampaikan ke jajaran di KKP, tidak cukup waktu 24 jam untuk memikirkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu, perlu kerja tim sehingga tantangan di sektor kelautan dan perikanan bisa dilalui bersama dan hasilnya pun optimal,” ungkap Trenggono.

Namun demikian, Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia (UI) yang menyabet gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan tetap berupaya memberi waktu yang berkualitas untuk keluarga di rumah.

“Saya berusaha bekerja seoptimal mungkin, namun tetap memberi waktu untuk keluarga di rumah. Senin sampai Jumat adalah waktu saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan Sabtu dan Minggu saatnya saya menjadi ayah dan kakek untuk keluarga saya,” tutur dia.

Selain keluarga, Trenggono tetap berupaya memberikan perhatian kepada kolega, teman, rekan sejawat, dan kawan lama, meski kadang sekadar bertegur sapa atau berbincang singkat sambil berolahraga.

“Selain sebagai menteri, saya juga Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas. Saya rutin bertemu teman-teman alumni ITB untuk sekadar mengobrol, berdiskusi, dan juga berolahraga,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) 2005-2016 itu. (tl)

 

Biodata

Nama: Sakti Wahyu Trenggono.

Tempat/tanggal lahir: Semarang, 3 November 1962.

Pendidikan:

* Magister Administrasi Bisnis (MBA) - SBM Institut Teknologi Bandung (ITB).

* Sarjana Teknik Industri - Universitas Indonesia (UI).

# Karier Entrepreneur:

* PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) – Pendiri.

* PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) – Pendiri.

* PT Teknologi Riset Global (TRG) – Pendiri.

 

# Karier Profesional:

* Group Astra – GM.

# Karier Politik:

* Menteri Kelautan dan Perikanan (23 Desember 2020 – sekarang).

* Wakil Menteri Pertahanan (26 Oktober 2019 –23 Desember 2020).

* Kepala Bendahara TKN 2019.

* Tim Kampanye Jokowi 2014.

* Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) 2010-2012.

* Wakil Penasihat GM FKPPI.

# Organisasi:

* Ketua Umum Aspimtel 2005-2016.

* Dewan Penasihat & Donor Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN