Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lelang SUN

Lelang SUN

16 Bank dan 4 Sekuritas ‘Berebut’ SUN Rp 20-40 Triliun

Abdul Aziz, Selasa, 30 Juni 2020 | 08:45 WIB

JAKARTA, Investor.id – Sebanyak 16 bank dan empat perusahaan sekuritas akan ‘berebut’ Surat Utang Negara (SUN) dalam lelang yang digelar pada Selasa (30/6) hari ini dengan target indikatif Rp 20 triliun dan target maksimal Rp 40 triliun.

Direktorat SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resminya mengungkapkan, ke-16 bank yang menjadi dealer utama dalam lelang SUN tersebut adalah Citibank NA, Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Bank lainnya yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, dan JP Morgan Chase Bank NA.

Adapun empat perusahaan sekuritas yang ikut lelang, menurut DJPPR Kemenkeu, terdiri atas PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Lelang itu juga diikuti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

“Lelang SUN tersebut dilaksanakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2020. Lelang  dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan tanggal settlement Kamis, 2 Juli 2020,” demikian DJPPR Kemenkeu.

DJPPR menjelaskan, SUN yang dilelang terdiri atas dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) emisi baru (new issuance), yaitu SPN03201001 dan SPN12210701, serta lima seri Obligasi Negara (ON) penerbitan ulang (reopening) yang terdiri atas FR0081, FR0082, FR0080, FR0083, dan FR0076.

SPN seri SPN03201001 dan SPN12210701, demikian DJPPR Kemenkeu, ditawarkan dengan tingkat kupon diskonto. Kedua SPN tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2020 dan 1 Juli 2021.

Sementara itu, ON seri FR0081, FR0082, FR0080, FR0083, dan FR0076 bakal jatuh tempo masing-masing pada 15 Juni 2025, 15 September 2030, 15 Juni 2035, 15 April 2040, dan 15 Mei 2048. Kelima seri ON tersebut ditawarkan dengan tingkat kupon masing-masing 6,50000%, 7,00000%, 7,50000%, 7,50000%, dan 7,37500%.

Alokasi pembelian nonkompetitif untuk SPN03201001 dan SPN12210701 ditetapkan maksimal 50% dari yang dimenangi. “Adapun untuk FR0081, FR0082, FR0080, FR0083, dan FR0076 ditetapkan maksimal 30% dari yang dimenangi,” demikian DJPPR Kemenkeu.

Gunakan Sistem BI

DJPPR Kemenkeu mengemukakan, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka (open auction), dengan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids), demikian DJPPR, bakal membayar sesuai imbal hasil (yield) yang diajukan. Sedangkan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Menurut DJPPR, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang sebagaimana digariskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168/PMK 08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan PMK No 38/PMK 02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang memiliki nominal per unit sebesar Rp 1 juta,” papar DJPPR Kemenkeu.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN