Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

Bank Indonesia. Foto: Uthan A Rachim

GWM Turun 50 Bps, Kredit Menguat 0,68%

Selasa, 25 Juni 2019 | 08:12 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA.investor.id - Bank Indonesia (BI) telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah perbankan sebesar 50 basis poin (bps) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu. Penurunan GWM tersebut untuk menambah likuiditas dalam menyalurkan kredit dan memberi penguatan kredit sebesar 0,68%.

Pengamat perbankan dari Indonesia Banking School (IBS) Batara Simatupang menjelaskan, pelonggaran GWM sebesar 0,5% yang disebut bank sentral dapat menambah likuiditas sebesar Rp 25 triliun, dinilai sangat kecil bagi industri perbankan, kendati ada pelonggaran likuiditas.

"Gambaran pelonggaran GWM total atas dasar posisi April 2019 mencapai Rp 34,86 triliun yang akan berlaku pada 1 Juli 2019. Bila semua pelonggaran dapat diserap oleh kredit, dampaknya hanya memberi penguatan atau peningkatan kredit sebesar 0,68%, jadi tidak signifikan," terang Batara ketika dihubungi Investor Daily, akhir pekan lalu.

Adapun, Batara merinci, dari nilai Rp 34,86 triliun tambahan likuiditas yang dihitung dari posisi April 2019, untuk kategori bank umum kegiayan usaha (BUKU) IV akan mengalami pelonggaran likuiditas sebesar Rp 15,46 triliun. Kemudian, untuk kelompok BUKU II ada tambahan likuiditas sebesar Rp 8,35 triliun. "BUKU II pelonggaran Rp 2,95 triliun, dan BUKU I pelonggaran Rp 0,25 triliun (Rp 250 miliar)," lanjut Batara.

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan lalu memutuskan menurunkan GWM rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) sebesar 50 bps, sehingga masing-masing menjadi 6,0% dan 4,5% dengan GWM rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%.

Dihubungi terpisah, Direktur Strategy, Compliance, and Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Mahelan Prabantarikso mengatakan, penurunan GWM merupakan sinyal dari BI bahwa kebijakan moneter ketat sudah berakhir. "Dengan demikian, sambil menunggu penurunan bunga, BI sudah memberikan ruang bagi perbankan untuk kembali giat menyalurkan kredit. (Penurunan GWM) ada tambahan likuiditas kurang lebih Rp 1 triliun (bagi BTN)," ungkap Mahelan.

Di sisi lain, strategi operasi moneter BI tetap diarahkan untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang. Kebijakan makroprudensial juga tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian.

Selain itu, kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing.

Bank Diminta Ekspansif

Pada kesempatan berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengimbau agar BUKU I dan II memberikan kontribusi dalam fungsi intermediasi, yakni dengan menyalurkan kredit lebih ekspansif. Pasalnya bank sentral sudah melonggarkan GWM sebesar 0,5%.

Heru menjelaskan, hingga April 2019 penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar 11,05% secara tahunan (year on year/yoy) dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,63% (yoy). Terdapat gap yang menunjukkan posisi loan to deposit ratio (LDR) masih cukup tinggi di 94,25%.

"Ada BUKU I, BUKU II itu sekitar 86 bank, sementara kredit April tumbuh 11,05% di-drive dari BUKU IV dan III. Keinginan kita semuanya berkontribusi, BUKU I dan II juga harus kontribusi, sehingga kita ingin mereka perkuat diri untuk bisa tumbuh dengan baik dalam bentuk intermediasi," jelas Heru.

Menurut dia, dengan pelonggaran GWM dari bank sentral, harus bisa dimanfaatkan perbankan, khususnya bagi kelompok bank kecil untuk bisa lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit. Sebab, ada tambahan likuiditas sebesar Rp 25 triliun setelah BI melonggarkan GWM sebesar 0,5% bagi industri perbankan. "Yang dilakukan BI itu memberikan dampak sekitar Rp 30 triliun menambah likuiditas. Kalau ada tambahan likuiditas, kita harapkan target bisa tercapai, itu bagus efeknya untuk push kredit lagi," terang Heru.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, kredit investasi sektor batu bara, kemudian konstruksi, pertanian, dan pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Adapun, sampai dengan April 2019 kredit investasi perbankan meningkat 14% (yoy).

Kredit modal kerja tumbuh 11% (yoy), dan kredit konsumsi tumbuh 9% (yoy). Pertumbuhan kredit konsumsi yang belum dua digit juga mencerminkan permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang belum banyak, sehingga belum banyak penyaluran kredit KKB. "Selain itu real estate belum naik kreditnya. Kredit ini ke depan dengan berbagai proyek nanti yang di front line sektor swasta," ucap Wimboh.

Pasalnya, kredit kepada badan usaha milik negara (BUMN) ruangnya semakin sempit. Meskipun BUMN yang diberi tugas mendukung infrastruktur, tapi memakai sumber dari pasar modal, seperti sekuritisasi atau surat utang, bukan dari kredit perbankan.

Hal tersebut yang akan mendorong kredit perbankan akan banyak ke sektor swasta. Wimboh menambahkan, saat ini infrastruktur sudah banyak yang selesai, pihaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari infrastruktur yang sudah jadi. "Seperti tol, nanti di pinggir jalannya akan tumbuh outlet, Rumah Sakit, jalan tersier. Nantinya perumahan akan tumbuh juga dan ini menjadi sumber perbankan akan fokus di situ," papar Wimboh.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN