Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID

2011-2020, Investasi Ilegal Rugikan Masyarakat Rp 114,9 Triliun

Selasa, 13 April 2021 | 17:04 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011-2020 mencapai Rp 114,9 triliun. Upaya penindakan harus seiring dengan tingkat pemahaman masyarakat akan keuangan sampai bahanya investasi ilegal.

Data OJK mengutip Satgas Waspada Investasi (SWI) menerangkan, nilai kerugian tertinggi masyarakat terjadi pada tahun 2011 yang mencapai Rp 68,62 triliun. Ketika itu, Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) menjadi kontributor utama merugikan sekitar 1.000 korban senilai Rp 45 triliun.

Setelah saat itu, kerugian masyarakat jauh menurun menjadi di bawah Rp 10 triliun per tahunnya. Misalnya tahun 2012 kerugian sebesar Rp 7,92 triliun adegan kontributor utama Koperasi Langit Biru. Pada 2014-2015 bahkan kerugian investasi tercatat masing-masing di bawah Rp 1 triliun.

Selanjutnya kerugian investasi pada tahun 2016 mencapai Rp 5,4 triliun terhadap 50 ribu lebih korban. Adapun Pandawa Grup menjadi kontributor kerugian terbesar pada tahun itu. Berlanjut di tahun 2017, kerugian atas investasi ilegal sebesar Rp 4,4 triliun, termasuk di dalamnya adalah kasus First Travel.

Pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing mencatatkan kerugian atas investasi ilegal sebesar Rp 1,4 triliun dan Rp 4 triliun. Nilai itu melonjak sepanjang tahun 2020 atau ketika pandemi Covid-19, nilai kerugian masyarakat mencapai Rp 5,9 triliun. Salah satu emiten milik terdakwa kasus Jiwasraya sekaligus tersangka Asabri menjadi salah satu kontributor terbesar di tahun lalu.

Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengakui, satu tahun pandemi telah mengakibatkan dampak signifikan bagi pengusaha dan masyarakat umum di Indonesia. Ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang teknologi dan keuangan, maka masyarakat pun beradaptasi di dalam transaksi jual beli, pembayaran, transfer, investasi, atau meminjam uang.

"Tapi situasi pandemi banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk melakukan penipuan atau kejahatan keuangan. Di antaranya melakukan penawaran produk investasi atau usaha fintech ilegal," ujar Tirta pada webinar bertajuk Melindungi Masyarakat dari Jeratan Fintech dan Investasi Ilegal, Selasa (13/4)

Tirta mengungkapkan, sepanjang 2020 sampai Februari 2021 SWI telah menutup sekitar 390 kegiatan investasi ilegal. Satgas juga telah menutup lebih dari 1.200 fintech ilegal dalam satu tahun. Berikut 92 gadai ilegal yang sudah ditutup kegiatan usahanya.

Tapi sayangnya, OJK bersama SWI selalu memberikan peringatan dan kontak bertanya namun masih banyak anggota masyarakat yang tertarik pada investasi ilegal. Berdasarkan observasi otoritas, setidaknya ada tiga alasan fintech dan investasi ilegal masih marak dan terus memakan korban.

Pertama, dari sisi masyarakat perlu diakui bahwa tingkat literasi keuangannya relatif rendah yaitu baru 38%. Sementara tingkat inklusinya sudah mencapai 76%. Hal tersebut merujuk pada survei akhir 2019, yang tentu sekarang tingkat literasi sudah lebih tinggi namun masih tetap rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Bahkan literasi untuk pasar modal baru menyentuh level 5% atau dengan kata lain mayoritas orang tidak mengerti terkait pasar modal.

Kedua, menurut Tirta, kemajuan teknologi turut mendorong pihak tertentu melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Penutupan dan penindakan sejumlah entitas ilegal terus dilakukan, tapi berkat teknologi juga entitas ilegal kembali masif bermunculan.

"Dengan perkembangan dunia digital, penawaran investasi digital dapat dilakukan lintas batas atau cross border. Banyak juga server yang berlokasi di luar wilayah NKRI. Ini juga yang sulit untuk Satgas Waspada Investasi mengambil tindakan hukum," terang dia.

Ketiga, Tirta menjelaskan, OJK dan SWI juga melihat adanya kecenderungan sekelompok masyarakat yang kurang bijak. Mereka menginginkan keuntungan besar agar cepat kaya tapi tanpa kerja keras. Lebih parah lagi, tingkat pendidikan bukan jaminan. Ada kasus yang menyebutkan bahwa seorang sarjana maupun tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih bisa tertipu.

"Sementara itu bagi kelompok yang mencari pembiayaan atau peminjam, ini kurang berhati-hati, kurang berfikir panjang, banyak diantara mereka yang tidak bijak untuk meminjam dengan nilai di luar kemampuan mereka. Memang pencairan mudah, tanpa syarat, padahal sebenarnya menjebak," kata Tirta.

Dia menegaskan, OJK bersama SWI akan terus berupaya membasmi fintech ilegal secara preventif maupun proaktif. Program edukasi untuk mendorong literasi keuangan juga terus dilakukan melalui webinar, media sosial, dan kanal lainnya. Masyarakat diminta menerapkan 2L dalam berinvestasi yakni logis dan legal.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN