Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP),  di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

2020, Aset BP Jamsostek Capai Rp 499,58 Triliun

Selasa, 1 Juni 2021 | 07:00 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. Total aset sepanjang tahun 2020 tercatat mencapai Rp 499,58 triliun, meningkat 12,48% dari tahun 2019 senilai Rp 444,14 triliun.

Apabila dirinci, jumlah aset dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 41,06 triliun, Jaminan Kematian (JK) Rp 14,84 triliun. Kemudian, aset dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 346,92 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 80,95 triliun, serta aset dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 15,80 triliun.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, aset program jaminan sosial menunjukkan pertumbuhan positif di tengah pandemi. Di sisi lain, tahun lalu juga terdapat relaksasi iuran yang menyebabkan pendapatan iuran berkurang. Meski demikian, total aset masih bisa tumbuh positif.

Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99% selama 6 bulan. Tingkat kesehatan keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.

Anggoro menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16% (yoy), dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% (yoy).

"Aset DJS yang dikelola BP Jamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8 triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun," ungkap Anggoro di Plaza BPJamsostek, Senin (31/5).

Dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73,26 triliun, menurun 0,23% (yoy).

Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang masuk. "Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," kata dia.

Investasi

Anggoro memaparkan, dana investasi yang dikelola BPJamsostek sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 487 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 63% dialokasikan untuk obligasi, 15% di pasar saham, 13% deposito, 8% reksadana dan 1% untuk investasi langsung.

Dari dana investasi tersebut, diperoleh hasil investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33 triliun. "Sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% per tahun, yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%," tutur Anggoro.

Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.

Dilihat dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta sepanjang 2020. Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat sebesar 22,64%

Apabila dirinci, klaim yang diberikan untuk program JKK sebesar Rp 1,56 triliun, JK Rp 1,35 triliun. Kemudian, beban jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,10 triliun, serta klaim untuk program Jaminan Pensiun (JP) senilai Rp 439,87 miliar.

Pembayaran klaim tersebut menunjukkan likuiditas yang terjaga, meskipun pendapatan iuran mengalami penurunan 0,23% (yoy) menjadi Rp 73,26 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya relaksasi iuran pada tahun lalu, sebagai bentuk insentif kepada peserta.

Anggoro mengatakan bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal," tutur Anggoro.

Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.

Program JKP

BPJamsostek saat ini lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.

Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia menilai, para pekerja bisa memperoleh manfaat dari program JKP hingga tiga kali. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program lainnya.

Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PJK). Syarat yang harus dipenuhi peserta untuk memperoleh manfaat antara lain peserta aktif membayar iuran 12 kali dalam 24 bulan terakhir, dengan pembayaran 6 bulan diantaranya secara berturut-turut. Kemudian, pekerja yang di-PHK harus mendapat surat keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa masih aktif untuk kembali bekerja. Setelah itu, peserta juga harus bersedia mengikuti program pelatihan vokasi yang menjadi bagian dari manfaat JKP.

"Manfaat JKP ada tiga kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua," urai dia.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN