Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dikusi Zooming with Primus - Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020),. Sumber: BSTV

Dikusi Zooming with Primus - Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020),. Sumber: BSTV

2020, Pemerintah Gelontorkan Rp 81,1 Triliun untuk Program JKN

Prisma Ardianto, Selasa, 26 Mei 2020 | 22:20 WIB

JAKARTA, investor.id - Total dana yang akan pemerinah gelontorkan untuk memastikan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 81,1 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat 46,65% dibanding alokasi dana pada tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total dana itu diperuntukan untuk membiayai iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Sedangkan pembiayaan bagi segmen PBI APBD mencapai Rp 18,1 triliun.

Adapun penerima pembiayaan segmen PBI ABPN tercatat sebanyak 96,5 juta jiwa dan PBI APBD sebanyak 36,1 jiwa. Kedua segmen tersebut mencapakup 59% dari total peserta JKN.

Selanjutnya, pembiayaan juga tersedia sebesar Rp 11,1 triliun bagi 55 juta peserta pekerja penerima upah (PPU). Serta khusus pada tahun 2020, segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mendapatkan jatah subsidi sebesar Rp 3,1 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha memaparkan, bahwa tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana guna menambal selisih iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Selisih iuran itu dibayarkan sebesar Rp 16.500 per jiwa/bulan kepada sekitar 21,7 juta jiwa.

Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Diskusi Zooming with Primus
Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020). Sumber: BSTV
Staf Ahli Menkeu Bid Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Diskusi Zooming with Primus Jaminan Kesehatan Berkeadilan, Selasa (26/5/2020). Sumber: BSTV

"Nilai Rp 3,1 trliun bisa saja naik, tergantung keaktifan peserta atau kemampuan BPJS Kesehatan menarik iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Kalau peserta kelas I dan II pindah kelas maka nilai itu bisa saja bertambah," jelas Kunta di acara Zooming with Primus bertajuk 'Jaminan Kesehatan Berkeadilan' di Beritasatu TV, Selasa (26/5).

Selain Kunta, ikut juga dalam diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu yaitu Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar.

Dia menerangkan, langkah itu pun seiring terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020  tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam beleid itu, pemerintah memaparkan penyesuaian iuran yang mulai berlaku ada 1 Juli 2020, bahwa besaran iuran peserta PBI sebesar Rp 42.000 per orang/bulan, seluruh iuran itu disubsidi oleh pemerintah.

Sedangkan bagi peserta PBPU dan BP kelas III ditetapkan sebesar Rp 42.000, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp 16.500 per orang/bulan, sehingga biaya yang dibayarkan peserta sebesar Rp 25.500 per orang/bulan. Untuk peserta PBPU dan BP kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per orang/bulan.

Adapun peserta kelas I ditetapkan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000 per orang/bulan.

Kunta menyatakan, sejumlah dana yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini mesti diiringi penyesuaian iuran. Hal tersebut ditujukan supaya program JKN terus berlangsung dan memberi manfaat khususnya bagi masyarakat pra sejahtera. Oleh karena itu, masyrakat dengan kategori mampu dihimbau untuk menyesuaikan kemampuan dan tetap membayarkan iurannya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN