Menu
Sign in
@ Contact
Search
Bank Bukopin. Foto ilustrasi: beritasatuTV

Bank Bukopin. Foto ilustrasi: beritasatuTV

Soal Pembatasan Dana, Bank Bukopin: Masalah Selesai

Selasa, 9 Juni 2020 | 20:43 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Bank Bukopin Tbk menyebut permasalahan dengan nasabah yang kesulitan untuk menarik dananya telah diselesaikan. Perseroan pun membantah telah menerapkan kebijakan baru terkait pembatasan penarikan dana.

Belum lama ini, jagad maya sempat ramai karena unggahan foto bahwa Bank Bukopin membatasi penarikan dana tunai sebesar Rp 10 juta. Nasabah mesti melakukan konfirmasi paling lambat dua hari sebelum penarikan. Kebijakan tersebut berlaku sejak tanggal 2 Juni 2020.

Hal itu kemudian direspon perseroan, salah satunya melalui penjelasan secara tertulis kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/6). "Dengan ini manajemen memastikan bahwa tidak ada kebijakan internal perseroan terkait hal tersebut," kata Sekretaris Perusahaan Meiliawati.

Tidak sampai di situ, beredar video seorang nasabah perseroan yang kesulitan untuk mencairkan dananya, nasabah itu kemudian mencoba mengkonfirmasi alasan ketidakmampuan bank. Pada peristiwa itu, terdapat satu pegawai bank yang berkenan menjelaskan duduk perkara, namun enggan untuk direkam atau disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Menanggapi hal tersebut, manajemen perseroan menyatakan bahwa permasalah nasabah yang ramai diperbincangkan itu sudah dituntaskan. "Masalah tersebut telah diselesaikan. Nasabahnya sendiri telah menghapus postingan ini dari laman socmed-nya," ucap manajemen Bank Bukopin kepada Investor Daily, Selasa (9/6).

Namun demikian, manajemen perseroan tidak menjelaskan lebih lanjut tata cara dan hasil dari penyelesaian masalah tersebut. Begitu juga pertanyaan lain yang disodorkan Investor Daily.

Penyelesaian NPF 
Di sisi lain, Meliawati, mewakili perseroan menjelaskan kepada BEI terkait tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPF) gross di atas 5% pada laporan keuangan kuartal I-2020. Dalam hal ini, dia menyampaikan, selama tahun 2019, melalui serangkaian upaya perseroan berhasil menurunkan rasio dan nominal NPL dibandingkan tahun 2018.

"Adapun kondisi pada Desember 2018 posisi NPL sebesar 6,67% dan posisi Desember 2019 terdapat penurunan NPL menjadi 5,99% ataur turun sebesar 0,68%," terang Meliawati secara tertulis.

Berdasarkan kondisi tersebut, sambung dia, perseroan melakukan sedang dan akan melakukan sejumlah upaya. Pertama, melakukan mapping terhadap penyebab kredit bermasalah dan menyusun formulasi yang tepat untuk percepatan penyelesaiannya.
 
Kedua, membuat action plan atas kredit bermasalah baik dari kantor pusat maupun kantor cabang dan area terkait langkah-langkah penyelesaian beserta target untuk masing-masing debitur, dan melakukan monitoring atas pelaksanaan action plan yang telah ditetapkan. Ketiga, menyusun standarisasi langkah-langkah penanganan penanganan kredit bermasalah dan proses restrukturisasi berdasarkan segmen bisnis (komersial, UMKM, dan konsumer).

Keempat, membuat kriteria kredit bermasalah yang dapat restruktur atau langsung eksekusi penyelesaiannya. Kelima, mengembangkan pola penyelesaian kredit bermasalah secara cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan recovery rate serta tidak bertentangan dengan ketentuan internal maupun eksternal. Diantaranya penyelesaian melalui collection, lelang, penjualan secara cessie, dan offset.

Keenam, meningkatkan kerjasama penjualan (agunan/piutang) dengan pihak ketiga. Ketujuh, peningkatan kompetensi SDM yang terkait penanganan masalah NPL. Kedelapan, membangun dan mengimplementasikan service level agreement (SLA) dalam proses pengajuan penyelesaian NPL. Kesembilan, melaksanakan program-program percepatan NPL.

Untuk diketahui, permasalahan NPL pada Bank Bukopin turut menjadi pembahasan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menyebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas Bank Bukopin tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas NPL, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan tahun 2018.

Dalam hal ini, OJK menyatakan, sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengawasan perbankan. Namun OJK tidak secara rinci memaparkan pelaksanaan rekomendasi terkait Bank Bukopin. "Progress penanganan bank telah dijelaskan dan dilaporkan kepada BPK secara lengkap," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, belum lama ini.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com