Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ida Fauziyah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (18/1).Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Ida Fauziyah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (18/1).Foto: Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Rekomposisi Iuran JKK Jadi Sumber Iuran JKP

Senin, 18 Januari 2021 | 23:00 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengungkapkan bahwa rekomposisi iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BP Jamsostek menjadi salah satu sumber iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, sumber iuran juga diperuntukan dari dana awal dari BP Jamsostek dan iuran pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (18/1) yang turut disiarkan secara virtual. Dia mengungkapkan, ketentuan lebih lanjut mengenai program JKP akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Sumber iurannya adalah dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah. Semua ini telah ditentukan dan diatur dalam aturan (UU) 11/2020, kami mem-breakdown dalam PP," papar dia di hadapan anggota Komisi IX DPR RI.

Saat ini, kata Ida, pemerintah masih dalam proses penyusunan Rancangan PP. Koordinasi telah dilakukan, terutama dengan Kementerian Keuangan. Adapun progres peraturan teknis itu sudah masuk dalam tahap finalisasi. Adapun penyelenggaraan program JKP sendiri merupakan amanat dari pasal 82 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam kesempatan itu, Ida turut memaparkan Grand Design Program JKP. Dia menjelaskan, rangkaian penyelenggaraan berkiblat dari tiga negara yang telah merealisasikan program tersebut yakni Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

"Dari negara-negara itu kita lebih dekat dnegan yang dilakukan oleh Malaysia, jadi ada employment benefit, employment service, dan vocational training," ungkap dia.

Dia menjelaskan, Malaysia sendiri memulai inisiasi program JKP pada tahun 2011 dan berhasil diimplementasikan pada tahun 2018. Kualifikasi peserta yang dapat merasakan program JKP diantaranya minimal mengiur selama 12 bulan dan tercatat sebagai peserta selama 24 bulan. Sedangkan durasi manfaat yang diberikan selama enam bulan.

Sementara pada draf desain sistem JKP yang dicanangkan pemerintah hampir sama. Tercatat masa kepesertaan selama 24 bulan, masa iur selama 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan. Peserta JKP harus juga mengikuti program-program sebelumnya yakni JHT, JKK, JKM, dan JP.

Dalam hal ini, BP Jamsostek akan bertindak sebagai pihak yang memberikan manfaat berupa cash benefit. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan serta mencarikan kerja. "Manfaat diberikan selama paling lama enam bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional," terang Ida.

Dia mengungkapkan, tentu salah satu manfaat program JKP diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaannya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, pemerintah menentukan deretan kriteria PHK tersebut. Pertama, karena penggabungan/perampingan/efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Kedua, karena adanya kerugian, tutup, dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Kriteria itu dikecualikan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.

Permasalahan Jaminan Sosial

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah


Dalam agenda rapat kerja itu, Menteri Ketenagakerjaan juga memaparkan permasalahan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Setidaknya ada enam permasalahan yang dideteksi pemerintah. Pertama, permasalahan terkait kepesertaan, perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk semua segmen.

Data yang dipaparkan Kementerian Ketenagakerjaan, kepesertaan BP Jamsostek pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 51,75 juta peserta. Jumlah itu menurun 4,94% (yoy) dibandingkan akhir tahun 2019 sebanyak 54,45 juta peserta. Jika dirinci, peserta JKK dan JKM tercatat turun 9,47% menjadi 31,01 juta, peserta JP turun 10,57% menjadi 16,37 juta, dan peserta JHT berkurang 2,06% menjadi 36,48 juta.

Permasalahan kedua adalah pada masing-masing program. Untuk program JKK, manfaat penyakit akibat kerja (PAK) yang bersentuhan dengan program JKN, menimbulkan tidak terbayarnya pengobatan atas risiko PAK. Pada program JHT, adanya penarikan lebih awal (early withdrawal), manfaat JHT yang dapat ditarik satu setelah pekerja mengalami PHK sebagaimana Permenaker Nomor 19/2015.

Program JP pun ditemui permasalahan. Diantaranya manfaat JP yang masih sangat kecil, serta tidak adanya peta jalan kenaikan yang diharapkan mencapai 8%. "Selain itu, perusahaan yang melaksanakan dana pensiun sesuai UU Cipta Kerja beranggapan program JP pada BP Jamsostek menjadi tidak wajib," ujar Ida.

Lebih lanjut, permasalahan ketiga terkait pengembangan program sesuai amanat UUD 1945 dan Konvensi ILO 102. Sedangkan permasalahan keempat adalah perlunya harmonisasi peraturan di bidang jaminan sosial dengan memperhatikan putusan MK terkait jaminan sosial. Permasalahan kelima, perlunya penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Serta keenam, yakni transformasi program yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Dia menambahkan, permasalahan-permasalahan itu perlu segera diselesaikan melalui harmonisasi peraturan.

"Menteri Bappenas mengusulkan kepada Presiden peraturan yang diharmonisasi ini diubah di Omnibus Law. Ini akan merubah banyak peraturan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Kami sudah disampaikan bahwa kami menjadi bagian dari rekomendasi Bappenas," kata Ida.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN