Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jaminan Hari Tua - BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Hari Tua - BPJS Ketenagakerjaan

Kasus BP Jamsostek Berbeda dengan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Selasa, 23 Februari 2021 | 12:38 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

JAKARTA, investor,id – Kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ramai diperbincangkan dan seolah-olah disamakan dengan kasus Jiwasraya dan Asabri. Padahal sejatinya, penurunan nilai investasi (unrealized loss) BP Jamsostek sangat berbeda dengan kasus Jiwasraya dan Asabri.

Pakar Ekonomi Keuangan Roy Sembel mengungkapkan, unrealized loss BP Jamsostek tidak bisa disamakan dengan kasus Jiwasraya. Apalagi menurutnya, kalau dilihat dari portofolio BP Jamsostek sendiri, berisi saham-saham LQ45, dimana unrealized loss-nya mengikuti kondisi naik dan turunnya pasar atau masih inline. Sementara kalau Jiwasraya unrealized loss karena berisi saham-saham gorengan yang naik turunnya sangat volatile.

"Selain itu, prosentase asset allocation-nya BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Jiwasraya jauh berbeda. Portofolio yang terdiri dari saham di BPJS Ketenagakerjaan jauh lebih kecil dibandingkan porsinya portofolio saham Jiwasraya," jelas Roy dalam diskusi virtual bertema 'Pengelolaan Investasi dan Potensi Unrealized Loss pada Lembaga Milik Negara, Apakah Pasti Menjadi Kerugian Negara?,' di Jakarta, Selasa (23/2).

Sementara itu, Pengamat Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengatakan, kerugian investasi adalah salah satu risiko pasar yang akan dihadapi oleh investor. Namun jika berbicara unrealized loss, adalah kerugian secara buku bukan faktual. "Sehingga harus dibuktikan dulu secara hukum apakah ada perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab kerugian investasi dengan menggunakan pranata hukum pasar modal," jelas dia.

Jika potensi kerugian, atau kerugian yang belum dibukukan, masuk ranah merugikan negara, maka pasal ini akan menakutkan bagi semua pihak yang mengurus investasi. Padahal, jika rugi akibat risiko bisnis semata, tentu tidak masuk ranah pidana. Untung dan rugi biasa dalam bisnis. Saham naik, dan saham turun juga hal yang jamak di pasar modal.

Menurut data, Agustus-September 2020 BP Jamsostek mengalami unrealized loss hingga mencapai Rp 43 triliun. Lalu, pada akhir Desember 2020 angkanya turun menjadi Rp 22,31 triliun, dan pada posisi Januari 2021 unrealized loss tinggal Rp 14,42 triliun. Artinya, dapat dipastikan potensi kerugian bisa naik dan bisa turun, tergantung harga saham di pasar modal yang menjadi portofolio BP Jamsostek.

Di lain sisi, kontribusi pendapatan termasuk dari saham dan reksa dana yang menjadi pilihan investasi BP Jamsostek menghasilkan angka yang relatif besar. Berdasarkan data yang dihimpun, hasil investasi bruto selama lima tahun terakhir 2016-2020 sebesar Rp 137,2 triliun dan Rp 33 triliun (reksa dana dan saham).

Tentu unrealized loss BP Jamsostek itu tidak ada artinya jika melihat hasil investasi bruto BP Jamsostek dari saham dan reksa dana itu. Bahwa ada unrealized loss, itu benar, tergantung pasar saham ke mana geraknya, naik atau turun.

"Lazimnya pasar saham, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jika kondisi baik, ekonomi baik, kemungkinan harga saham juga bergairah. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang terpuruk, seperti di awal-awal pandemi Covid-19, Maret 2020 lalu, harga saham berguguran. Namun, ketika mulai membaik dan banjir likuiditas maka harga saham kembali terbang," tambah Chairman Infobank Institute Eko B Supriyanto.

Hal tersebut lanjut Eko, bisa dilihat dari realisasi unrealized loss yang selalu berubah-ubah, seiring naik dan turunnya harga saham. Penambahan unrealized loss hanya sebesar, Rp 5,8 triliun. Sedangkan hasil investasi bruto selama lima tahun terakhir 2016-2020 sebesar Rp 137,2 triliun dan Rp 33 triliun dari reksa dana dan saham.

Oleh sebab itu ujarnya perlu ada investor sebesar BP Jamsostek. Pasalnya, dalam periode 2016-2020 dana investasi meningkat Rp 280,3 triliun atau 136%. "Anggap ada sekitar Rp 120 triliun masuk ke pasar. Seandainya tidak ada BP Jamsostek dan asuransi-asuransi lain, akan sangat mempengaruhi," terangnya.

Melihat hal tersebut, sangat disayangkan jika penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, hanya karena atas laporan masyarakat ini bisa kontra produktif bagi pengembangan pasar modal. Pasalnya, salah satu dampak itu akan menebar 'ketakutan' tidak hanya bagi BP Jamsostek sendiri, tapi ke lembaga lain, terutama kepada direksi yang mengurus investasi. Bagi profesional, jangankan jadi tersangka, diperiksa saja, sudah 'panas dingin'.

Dampak serius lainnya, pasar modal menjadi sepi, karena berinvestasi di pasar saham menakutkan, penuh risiko ancaman dikriminalisasi. Dan, direksi akan 'main' aman di instrumen deposito yang sudah tentu yield-nya kecil yang tidak menarik bagi peserta BP Jamsostek. Semua akan main aman, dan pasar modal jadi tak bergairah.

"Semoga kasus yang membelit BPJS-TK ini tidak bergerak liar, merembet ke instansi lain yang mengurus investasi. Kasus Jiwasraya dan Asabri tidak dijadikan preseden bagi semua, harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa disamakan, meski dari luar sama, harus dilihat proses, dan saham-saham yang dikoleksi BPJS-TK kelas LQ-45, tidak ada saham gorengan. Harus dibedakan kerugian karena risiko bisnis dan korupsi, dan dalam hal ini BPJS-TK karena risiko bisnis yang belum direalisasi. masih punya peluang reborn,” tutup Eko.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN