JAKARTA, investor.id  -   Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia didorong oleh e-commerce, online travel, transportasi, dan online media.

Hal tersebut juga diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Google dan Temasek, di mana ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 44 miliar dan terbesar di Asia Tenggara, dengan market share 40%, ke depan akan terus meningkat hingga 3 kali lipat pada 2025.

Di sisi lain, penyaluran kredit belum seluruhnya bisa diakses, per Desember 2020 masih terdapat lebih dari 50% individu atau badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terakses perbankan. Faktornya karena geografis, literasi, dan sebagainya.

“Pertumbuhan ekonomi digital masih banyak masyarakat yang potensi pasarnya dari P2P lending. Sampai saat ini, akhir 2020 akumulasi kredit Rp 156 triliun ke konsumtif atau produktif, potensi pengembangan luar biasa,” ucap Darmawan dalam webinar bertajuk “Perspektif Hukum Kredit Perbankan yang Melakuka Pembiayaan Bersama (Channeling) dengan Perusahaan Fintech di Masa Pandemi Covid-19,” Jumat (26/2).

Pihaknya melihat, P2P lending bisa menjadi kawan sekaligus bisa berkompetisi dengan bank. Namun, diketahui P2P lending mampu memberikan akses finansial kepada masyarakat lebih luas.

“Bank lihat ini ancaman masa mendatang yang berpotensi menggeser layanan banking, namun kekhawatiran itu dipandang P2P punya kapabilitas membantu akses jangkau masyarakat yang cukup jauh dari kota besar. Karena akses saluran komunikasi terbatas, ini merupakan titik temu bank dengan pemain P2P ini, bank melihat P2P ini compliment,” kata Darmawan.

Darmawan mengakui, perbankan menginginkan penyaluran kredit lebih luas, tapi dengan berbagai tantangan, diperlukan dukungan P2P lending. Sebab, beberapa segmen tertentu, justru bank mengajak P2P lending untuk bersama-sama menyalurkan kredit.

“Besar penyaluran juga tergantung lender. Ini bagian dari bank sebesar apa risiko jika bekerja sama dengan P2P lending. Bank juga lihat sebagai kompetitor, karena mungkin bank sudah terlalu comfort dan menganggap bisnis bank tidak bisa digeser P2P,” lanjut dia.

Hal tersebut justru akan membuat pertumbuhan P2P lending semakin besar, namun tidak bisa dibarengi dengan layanan atau kekuatan perbankan yang sudah berada di zona nyaman.

Di sisi lain, perbankan melihat dari modal yang minim, akan menjadi hambatan bagi P2P lending untuk maju ke depannya jika tidak bekerja sama dengan perbankan.

“Saat ini ada aturan P2P itu modalnya Rp 1 miliar saat pendaftaran, dan ketika perizinan harus Rp 2,5 miliar. Ini sangat jauh dengan modal inti bank minimum Rp 3 triliun,” ujar dia.

Darmawan mengatakan, kemampuan P2P lending dalam mengelola kualitas aset jika dilihat dari tingkat kesehatan aset, mengacu pada parameter kredit macet (NPL) yang diatur OJK disebut akan banyak P2P lending yang kolaps.

“Ini terlihat banking system kalau tidak diajak kerja sama, ada peluang P2P lending drop, apa bila tidak dirangkul akan menyulitkan bank juga. Ini sebetulnya yang kita lihat dam paknya secara makro,” sam bung Darmawan.

P2P lending memberikan multiplier ef fect karena menyasar nasabah menengah ke bawah atau UMKM yang belum sepenuhnya terjamah oleh perbankan.

Di sisi lain, banyak juga bermunculan pinjaman online ilegal yang meresahkan, di mana juga menjadi fokus OJK untuk memberikan perlindungan kepada lender, pemain P2P lending, serta peminjam atau masyarakat agar terhindar dari pelaku pinjol ilegal.

Baca juga

https://investor.id/finance/fintech-berpotensi-mengisi-gap-pembiayaan-rp-2636-triliun

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+oCMJPFzpWeg0OGZl, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS