Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

BP Jamsostek Targetkan Dana Kelolaan Rp 800 Triliun di 2026

Selasa, 16 Maret 2021 | 20:19 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun di tahun 2026. Target itu bakal diikuti upaya perbaikan tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad meneruskan program-program baik sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah inovasi. Hal itu utamanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan memenuhi proyeksi di masa mendatang.

"Fokus juga dilakukan terkait tata kelola. Dengan jumlah akumulasi (dana kelolaan) sampai sekitar Rp 486 triliun di 2020, semoga lima tahun kedepan (2026) bisa sampai Rp 800 triliun. Tata kelola yang baik jadi penting, investasi juga harus kami jaga betul, agar yield-nya optimal," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).

Selain itu, sambung dia, amanah untuk segera merealisasikan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) turut menjadi salah satu perhatian. Pekerjaan rumah lain adalah digitalisasi badan usaha.

Di samping digitalisasi memang dibutuhkan peserta, digitalisasi juga berguna untuk memangkas biaya-biaya di BP Jamsostek. Termasuk biaya personalia yang saat ini berkontribusi hingga 68%.

Anggoro mengungkapkan, pada akhirnya sejumlah tekad manajemen baru itu akan mendongkrak jumlah kepesertaan di BP Jamsostek dan memberi kemudahan peserta dalam proses klaim manfaat. Dua hal itu juga turut disinggung Komisi IX DPR RI, terutama mengenai kategori peserta pekerja migran Indonesia.

Dalam kesempatan itu, BP Jamsostek melaporkan jumlah peserta aktif dari pekerja migran Indonesia per Februari 2021 menyusut menjadi sebanyak 365 ribu orang. Sedangkan jumlah peserta pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebanyak 750 ribu.

"Kalau dilihat di tahun 2019 itu ada 539 ribu peserta, di 2020 turun atau berkurang menjadi 389 ribu. Ini kalau kami coba lihat penyebabnya adalah mereka selesai masa kerja dan tidak diperpanjang lagi, artinya tidak bisa berangkat lagi karena Covid-19. Jadi sekarang kurang lebih separuh yang terdaftar itu peserta aktif," terang dia.

Anggoro mengakui, masih banyak dari peserta pekerja migran Indonesia yang belum menjadi anggota BP Jamsostek. Setidaknya data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memaparkan jumlah pekerja migran Indonesia saat ini sekitar 6 juta orang. Dengan kata lain, BP Jamsostek baru merambah sekitar 12,5% pekerja migran Indonesia, itupun sebagai peserta terdaftar bukan peserta aktif.

Dari sisi iuran, segmen peserta iru sejak 2017 sampai Februari 2021 dibukukan sebesar Rp Rp 265,79 miliar. Sebaliknya, klaim atau santunan yang dibayarkan relatif rendah atau hanya mencapai sekitar Rp 22 miliar. Klaim didominasi dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan klaim program jaminan kematian (JKM).

Adapun total klaim termasuk manfaat pemulangan dan pemberdayaan sebesar Rp 338,99 juta terhadap 158 pekerja migran Indonesia, sebagai pengganti tiket pesawat kelas ekonomi.

Ditinjau dari lima negara tujuan para peserta terdaftar adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan. Sementara lima besar profesi para pekerja migran itu adalah membantu untuk orang tua, pembantu rumah tangga, pekerja, pekerja perkebunan, dan pekerja di pabrik.

"Kalau dari daerah asal dari peserta terdaftar, lima besarnya adalah Indramayu, Lombok, Lampung, Cirebon, dan Cilacap. Kalau dari dari BP2MI, total pekerja migran yang berangkat itu terbesar ada Jatim, Jateng, Jabar, NTB, dan Lampung. Kalau kita lihat ini potensi besar karena dari Jateng ini belum menjadi top 5 dari peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Anggoro.

Menurut dia, peningkatan peserta dari segmen pekerja migran Indonesia perlu dimulai dengan memperbaiki dan mempermudah proses registrasi. Hal itu juga harus didukung kolaborasi terintegrasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Misalnya kerjasama dengan KBRI di wilayah pekerja migran tinggal. Saat pengurusan dokumen, para pekerja itu bisa dipaksa untuk mengikuti program jaminan sosial.

Lalu BP Jamsostek mesti mempermudah peserta ketika membayar iuran, hal ini untuk mendorong jumlah peserta aktif dan tidak hanya terdaftar. Paling tidak, kata Anggoro, pembayaran dapat didukung melalui Bank Himbara yang sudah memiliki cabang di luar negeri. Semua pendekatan itu juga harus seiring dengan edukasi dan sosialisasi manfaat karena rasio klaim yang begitu timpang.

"Memang betul penetrasi masih rendah dan edukasi masih kurang, belum semua pekerja migran Indonesia peserta Jamsostek tau memiliki manfaat apa saja, itu yang perlu kami perbaiki. Jadi perbanyak penambahan peserta, dan edukasi bagi peserta eksisting terkait manfaat yang bisa mereka terima," ungkap dia.

Anggoro menambahkan, perbaikan selanjutnya adalah mempercepat proses klaim dari para peserta pekerja migran Indonesia. Saat ini proses klaim masih membutuhkan waktu hingga lima hari kerja. Solusi dari fenomena itu akan dijawab BP Jamsostek melalui digitalisasi, khususnya otomasi proses bisnis seperti simplifikasi dokumen.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX Fraksi PKB Nur Nadlifah menyoroti beberapa tantangan yang perlu segera selesaikan BP Jamsostek. Tantangan pertama adalah rendahnya rasio klaim. Dia menengarai rendahnya rasio klaim akibat persyaratan yang rumit dan bertele-tele. Padahal sepanjang masa pandemi, banyak dari pekerja migran yang membutuhkan kemudahan klaim dari BP Jamsostek.

Lebih lanjut, kata dia, tantangan lainnya tentu permasalahan jumlah kepesertaan. Menurut Nur Nadlifah, jangan sampai para pekerja migran Indonesia lebih memilih untuk memproteksi dirinya melalui asuransi swasta karena alasan klaim yang lebih mudah.

"Dari jumlah pekerja migran Indonesia dengan jumlah kepesertaan yang ada itu masih sangat jauh, ini menjadi tantangan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Tapi harus dibarengi dengan keluarnya klaim yang mudah. Saya curiga, jangan-jangan BP2MI itu masih menggunakan asuransi sendiri (bukan BP Jamsostek), karena klaimnya lebih mudah. Misalnya ketika berkas belum ada, dia sudah bisa mengeluarkan uang santunan. Inikan menjadi tidak sehat, mereka menjadi tidak percaya, padahal ini amanat UU," tandas Nur Nadlifah.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN