Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Perkreditan Rakyat. Logo: ojk.go.id

Bank Perkreditan Rakyat. Logo: ojk.go.id

PPATK Minta BPR-BPRS Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Jumat, 28 Mei 2021 | 22:55 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mengimbau berbagai pihak termasuk perbankan untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Tak hanya itu, PPATK juga meminta pihak perbankan termasuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) untuk ikut memberantas pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, PPATK berharap industri BPR-BPRS di Indonesia dapat terus menjadi mitra pemerintah. "Semoga industri BPR dan BPRS terus menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mensejahterakan rakyat dan juga di dalam upaya kami untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lain," kata Dian dalam rilis video ucapan selamat Hari BPR-BPRS Nasional yang diterima Perbarindo, Jumat (28/5).

Peran BPR-BPRS yang telah ikut mendorong perekonomian rakyat melalui pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih dibutuhkan. Apalagi seperti kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Dian berharap BPR-BPRS terus memberikan manfaatnya kepada masyarakat demi terciptanya ekonomi Indonesia yang lebih baik.

"Semoga bank perkreditan rakyat terus memberikan manfaat, berkarya, dan hadir di tengah masyarakat untuk terwujudnya ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi rakyat Indonesia akan menjadi semakin baik," imbuh Dian.

PPATK sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dandan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

 

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN