Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Persero. Sumber: smf.indonesia.co.id

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Persero. Sumber: smf.indonesia.co.id

SMF Dukung Pemerintah Hadapi Dampak Climate Change

Senin, 14 Juni 2021 | 16:08 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id   – PT Sarana Multigriya Finansial atau PT SMF (Persero) mendukung upaya Pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim atau climate changes melalui berbagai program inisiatif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa dalam waktu kurang dari satu dekade ini perubahan iklim merupakan ancaman yang serupa dengan pandemi Covid-19.

“Karena itu, setiap negara harus menyiapkan berbagai strategi dan konstribusi dalam menghadapi masalah perubahan iklim yang sejatinya merupakan persoalan global,” kata Sri Mulyani dalam acara Webinar “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future” yang digelar oleh Universitas Indonesia yang berkolaborasi dengan SMV Kemenkeu pada Jumat (11/6/2021).

Direktur Utama SMF (Persero) Ananta Wiyogo. Foto: IST
Direktur Utama SMF (Persero) Ananta Wiyogo. Foto: IST

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu yang bergerak pada pembiayaan sekunder perumahan akan mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam mendukung Pemerintah menghadapi tantangan perubahan iklim melalui kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan bisnis sesuai dengan mandat yang diberikan Pemerintah.

Terkait climate change, Ananta memandang bahwa hal Climate Change akan memberikan dampak dan berpengaruh pada berbagai sektor termasuk sektor perumahan. Peningkatan risiko bencana alam yang mungkin terjadi karena perubahan ekstrim cuaca adalah beberapa hal yang akan memberikan dampak di sektor perumahan. Bencana alam akan memberikan dampak signifikan baik secara sosial maupun ekonomi, khususnya pada lingkungan perumahan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terkait dengan dukungan terhadap perubahan iklim tersebut, SMF melakukan berbagai langkah strategis baik secara internal maupun eksternal. Ananta menuturkan, dari sisi internal, saat ini SMF telah menginisiasi berbagai upaya mitigasi berwawasan lingkungan diantaranya dengan menginiasi Program Greenship Associates di lingkungan internal Perseroan untuk mendorong karyawan agar lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Program ini dijalankan melalui berbagai program seperti Program Rumah Hijau Karyawan, Program SMF Green Building, Program Bank Sampah SMF, Program Kampanye Sadar Lingkungan melalui berbagai kanal media SMF.

SMF juga tengah menyusun framework dalam rangka penerbitan green bonds, dengan menentukan kriteria green sesuai dengan ESG (Environmental Social Governance) yang bersinergi dengan lembaga-lembaga yang telah memiliki pengalaman dalam green housing. Saat ini, negara-negara lain sudah bisa memetakan dimana daerah yang dapat terdampak bencana alam hingga 10 tahun ke depan. 

Untuk melakukan penerbitan green/ social bonds tersebut, Perseroan berencana untuk menggandeng beberapa lembaga yang memiki pengalaman dalam penerbitan green/social bond. Selain itu, SMF juga siap mendukung program-program Pemerintah dalam industri perumahan untuk dapat diarahkan kepada Green Housing, seperti Program KPR Subsidi atau FLPP.

Ananta optimis hal tersebut dapat direalisasikan dengan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan serta kontribusi nyata dari masyarakat. Selain itu ia juga mengimbau pentingnya awareness dari investor dalam negeri dalam melakukan investasi pada surat utang terkait perumahan maupun infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

“Adanya regulasi terkait green bond yaitu POJK Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi teknis di bawahnya yang mendorong penerbitannya seperti Surat Edaran, dan sebagainya,” ucap Ananta.

Ananta juga memandang perlunya  regulasi yang mengatur mengenai bangunan rumah di lokasi yang rawan bencana seperti di bantaran sungai maupun lokasi lainnya sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah bangunan rumah yang rentan terhadap bencana. Selain itu untuk program pemerintah seperti FLPP, perlu regulasi yang mengatur pengembangan perumahan yang memiliki green certificate, agar jumlah perumahan bagi MBR yang berwawasan lingkungan dapat lebih ditingkatkan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN