Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Piter Abdullah dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang digelar Majalah Investor, Senin, 21 Juni 2021.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Piter Abdullah dalam webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang digelar Majalah Investor, Senin, 21 Juni 2021.

Ekonom: Pinjol Ilegal Praktik Penipuan, Bukan Fintech

Senin, 21 Juni 2021 | 16:49 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id   – Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Piter Abdullah menyampaikan, keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini sudah pada tahap meresahkan. Bahkan eksistensinya bisa mengganggu perkembangan perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer lending yang sebetulnya sangat dibutuhkan di dalam menggerakkan perekonomian.

“Perlu dipisahkan secara tegas antara pinjol ilegal dengan fintech, antara pinjol ilegal yang meresahkan dengan fintech pembiayaan yang bermanfaat bagi perekonomian. Jangan sampai nanti fintech malah terbebani dengan stigma pinjol ilegal,” kata Piter Abdullah dalam webinar “Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal” yang digelar Majalah Investor, Senin (21/6/2021).

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing (kanan atas),  Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemkominfo  Teguh Arifiadi (tengah bawah), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subschi (kanan bawah), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (tengah atas), Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah (kiri bawah), serta  Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri)  saat webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, Senin (21/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing (kanan atas), Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemkominfo Teguh Arifiadi (tengah bawah), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subschi (kanan bawah), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (tengah atas), Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah (kiri bawah), serta Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) saat webinar Mencari Solusi Penanganan Pinjaman Online Ilegal, Senin (21/6/2021). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Piter menegaskan, pinjol ilegal bukan bagian dari fintech, melainkan sebagai praktik kriminal atau penipuan dengan kedok teknologi informasi. Keberadaan pinjol ilegal cenderung merugikan masyarakat karena menerapkan bunga pinjaman yang besar di luar perjanjian awal, hingga sistem penagihan utang yang meresahkan.

“Dari sisi demand, di masyarakat ada kebutuhan mendesak, sementara mereka tidak punya akses ke lembaga keuangan, tidak paham. Dalam kondisi terjebak kebutuhan uang, bahkan sebetulnya untuk kebutuhan sehari-hari, mereka kemudian meminjam ke pinjol ilegal tanpa disadari bahayanya. Sekali mereka masuk, mereka tersangkut ke praktik-praktik lainnya,” ungkap Piter.

Kemudian dari sisi supply, menurut Piter maraknya pinjol ilegal juga disebabkan adanya kemudahan dalam mengakses teknologi. Mudah sekali membuat aplikasi atau website pinjaman online untuk meyakinkan masyarakat, padahal sebetulnya itu ilegal.

“Dalam pandangan saya, aturan terkait pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia masih sangat longgar. Sejauh mana pengawasan terhadap website dan aplikasi yang dikembangkan masyarakat,” kata Piter.

Ia juga menyinggung banyak kasus kebocoran data pribadi, sehingga turut mendukung praktik pinjol ilegal. Seringkali masyarakat menerima SMS penawaran pinjol ilegal. Kondisinya akan menjadi berbahaya apabila yang menerima SMS tersebut orang yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak mengetahui bahaya pinjol ilegal.

“Untuk orang yang sedang terhimpit kebutuhan sangat mendesak, sangat menarik untuk meng-klik penawaran dari pinjol ilegal di SMS. Pertanyaanya, dari mana mereka tahu nomor telepon kita? Ini yang disinyalir sebagai bentuk kebocoran data pribadi,” kata Piter.  

Karenanya, Piter memandang perlu segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatasi berbagai kasus kebocoran data yang merugikan masyarakat.

Dengan melihat karakter pinjol ilegal yang menjalankan praktik kriminal atau penipuan, menurut Piter keberadaan pinjol ilegal ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja. Semua pihak harus ikut terlibat untuk memberantasnya.

“Saya kira ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja, apalagi kalau kita bebankan hanya kepada OJK. Benar bahwa OJK bertanggung jawab kepada lembaga keuangan, di mana fintech masuk di dalamnya. Tetapi karena pinjol ini bukan fintech, melainkan praktik kriminal, dia menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Piter.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN