Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Per Juni, Outstanding Restrukturisasi Kredit Capai Rp 791,93 Triliun

Rabu, 4 Agustus 2021 | 10:38 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat baki debet (outstanding) restrukturisasi kredit industri perbankan mencapai Rp 791,93 triliun hingga akhir Juni 2021. Angka tersebut mulai melandai, namun masih perlu diwaspadai seiring dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Restrukturisasi Covid-19 untuk kredit perbankan total outstanding per Juni 2021 Rp 791,93 triliun, dilakukan kepada 5,03 juta debitur perbankan," ungkap Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot kepada Investor Daily, Senin (2/8) malam.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot. Foto: IST
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot. Foto: IST

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, adanya pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 sekarang ini bisa menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah terhambat.

"Oleh karena itu, OJK melihat adanya potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan yang selama ini sudah diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan restrukturisasi pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020. Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021," jelas Wimboh.

Menanggapi rencana OjK tersebut, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengatakan bahwa perseroan mendukung kebijakan OJK yang akan memperpanjang stimulus tersebut. Langkah tersebut sebagai inisiatif yang dibutuhkan untuk menjaga tren positif pemulihan ekonomi.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi

"Dapat kami sampaikan, saat ini bank masih melakukan assesment terhadap penerapan PPKM darurat pertengahan tahun 2021. Adapun, sampai dengan akhir Juni 2021 permintaan restrukturisasi dari debitur terdampak Covid-19 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," terang Darmawan kepada Investor Daily, Selasa (3/8).

Bank Mandiri mencatat outstanding kredit yang direstrukturisasi akibat Covid-19 hingga Juni 2021 senilai Rp 96,5 triliun. Nilai tersebut telah turun dari total nilai kredit yang direstrukturisasi sejak Maret 2020 lalu yang mencapai Rp 126,5 triliun.

"Hal ini dikarenakan Bank Mandiri telah berperan aktif untuk mengantisipasi debitur terdampak Covid-19 sejak awal pandemi, di mana sebagian besar debitur yang berpotensi terdampak sudah dimitigasi sejak awal," papar Darmawan.

Perseroan memberikan stimulus restrukturisasi kredit kepada lebih dari 548 ribu debitur. Darmawan juga menjelaskan, Bank Mandiri aktif memupuk pencadangan sejak awal pandemi Covid-19, untuk memitigasi dampak pemburukkan kualitas kredit perseroan ke depannya.

"Adapun, sebagai bentuk antisipasi penurunan kualitas kredit, sejak tahun lalu Bank Mandiri juga telah secara konservatif menyiapkan pencadangan yang cukup. Hingga Juni 2021, Bank Mandiri telah membentuk pencadangan (coverage ratio) sebesar 221,87% meningkat dari posisi Juni 2020 sebesar 195,53%," imbuh Darmawan.

Lani Darmawan. Foto: IST
Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Foto: IST

Dihubungi terpisah, Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan juga mendukung langkah OJK untuk membantu industri sektor keuangan dan juga sektor riil dengan memperpanjang restrukturisasi kredit. Perseroan juga saat ini masih melihat kondisi PPKM yang masih berlangsung terhadap kegiatan usaha debiturnya.

"Sedang kami assesment, tren (restrukturisasi) mulai menurun," kata Lani.

Pemerintah telah mengumumkan untuk memperpanjang kebijakan PPKM hingga 9 Agustus 2021. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, pada Senin 2 Agustus 2021.

Lani berharap, PPKM nantinya tidak akan berlanjut dan kasus Covid-19 bisa terus menurun dan mobilitas masyarakat mulai dibuka. Dengan begitu, aktivitas ekonomi bisa kembali berjalan dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Semoga PPKM tidak berlanjut dan kasus Covid juga menurun, sejalan dengan vaksinasi sehingga bisnis bisa berjalan lancar," urai Lani.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menilai profil risiko  lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,24% dan NPL net 1,09%.

"OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kasus Covid-19 serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan," tutur Wimboh.

Kredit per Juni juga mulai tumbuh positif 0,59% secara tahunan (year on year/yoy), meneruskan tren perbaikan empat bulan terakhir seiring berjalannya stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh kredit konsumsi dan modal kerja di mana masing-masing tumbuh 1,96% (yoy) dan 0,34% (yoy). Kenaikan kredit masih ditopang kinerja bank BUMN dan BPD yang tumbuh positif masing masing tumbuh 5,37% (yoy) dan 6,73% (yoy).  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN