Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas berjaga di main hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Petugas berjaga di main hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo/Uthan AR

Imbas Defisit Modal Minimum, Intan Baruprana Finance Kena SP3 dari OJK

Kamis, 5 Agustus 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) mengumumkan memperoleh surat peringatan ketiga (SP3) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Emiten tersebut disebut belum memenuhi modal minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal itu diumumkan IBFN melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 3 Agustus 2021. Adapun surat bernomor 050/IBF/CORSEC/-SK/VII?2021 tersebut ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal, BEI, dan OJK.

Direktur Utama IBFN Carolina Dina Rusdiana menyampaikan surat dengan perihal Laporan Informasi atau Fakta Material atas Surat Peringatan Ketiga dari OJK. Adapun dijelaskan bahwa tanggal kejadian SP3 yang dimaksud adalah pada 28 Juli 2021 dan baru diterima perseroan pada perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021.

"Jenis informasi dan fakta material, peringatan ketiga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penetapan pelanggaran rasio modal terhadap modal disetor dan permodalan," demikian kata Carolina, dikutip Investor Daily, Rabu (4/8).

Dia menjelaskan, surat peringatan itu sesuai dengan pasal 111 ayat (1) POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Beleid itu menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 88 dan pasal 90 ayat (1) POJK itu wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama satu bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.

Carolina pun mengatakan, SP3 itu memiliki dampak kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kegiatan operasional, dan hukum. Begitu juga dampak terhadap kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan.

"Apabila dalam waktu dua bulan perseroan belum menyampaikan rencana pemenuhan dan mendapat persetujuan dari OJK atas rencana pemenuhan yang disampaikan, maka perseroan dapat dikenakan sanksi lebih lanjut dari OJK," terang dia.

Pada saat yang sama, IBFN juga menyampaikan pengumuman akan melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Rabu, 25 Agustus 2021. Rapat itu akan digelar di Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara, pada 14.00 WIB.

Namun demikian, mata rapat hanya membahas persetujuan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020, penunjukkan akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun 2020, serta penetapan gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan dewan komisaris. Tidak ada mata acara spesifik yang menjelaskan mengenai aksi korporasi atau lainnya.

Sebelumnya pada 27 Juli 2021 IBFN sempat menjelaskan kepada BEI, perseroan mengalami akumulasi defisit sebesar Rp 1,18 triliun dan defisiensi modal sebesar Rp 322,30 miliar per akhir 2020. Pada 27 Mei 2021, perseroan telah mendapatkan sanksi peringatan kedua dari OJK.

Direktur IBFN Alexander Reyza mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna memperbaiki struktur permodalan sehingga dapat memenuhi rasio-rasio yang ditentukan OJK. "Pertama, mengajukan permohonan kepada para kreditur untuk melakukan konversi hutang menjadi saham atau instrumen lainnya. Kedua, mencari investor strategis untuk memperkuat struktur permodalan melalui HMETD," kata dia.

Dia juga menjelaskan, perseroan juga tidak memiliki pembiayaan baru pada tahun 2021 karena belum ada sumber pendanaan baru, baik dari perbankan dan lainnya. Perbaikan kinerja mengacu pada pengajuan restrukturisasi pada para kreditur dan mencari investor strategis. Sampai saat ini para kreditur separatis masih dalam proses internal dalam rencana mengkonversi utang menjadi saham.

Materi Public Expose Insidentil yang diterbitkan perusahaan menjelaskan, rugi bersih tahun 2020 mencapai Rp 598,09 miliar atau naik 407,15% secara tahunan (year on year/yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi lini pendapatan yang negatif Rp 35,71 miliar, sedangkan lini beban melonjak menjadi Rp 548,82 miliar.

Sementara itu, pada akhir 2020 total aset mencapai Rp 876,40 miliar, merosot 41,43% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp 1,49 triliun. Liabilitas sebesar Rp 1,19 triliun, menurun 1,84% (yoy) dari sebelumnya Rp 1,22 triliun. Sedangkan ekuitas tercatat negatif Rp 322,30 miliar, atau anjlok 220,67% (yoy) dari sebelumnya Rp 275,36 miliar.

Adapun gearing ratio di level 3,16 kali, financing to asset ratio (FAR) di posisi 57,93%, modal sendiri terhadap modal disetor terkoreksi sampai dengan -45,39%, dan rasio permodalan di posisi -26,02%.  Kemudian pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) net berhasil dijaga di level 0,58% atau lebih baik dibandingkan akhir 2019 di posisi 12,96%.  

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN