Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). (Foto: Dok. BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). (Foto: Dok. BNI)

Pemberian PMN untuk BNI dan BTN Dukung Pemulihan Ekonomi

Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:43 WIB
Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah bersama DPR telah memutuskan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) masing-masing sebesar Rp 7 triliun dan Rp 2 triliun. PMN tersebut dinilai dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Ekonom Bina Nusantara University Mochammad Doddy Ariefianto mengatakan, PMN yang diberikan untuk dua bank pelat merah yakni BNI dan BTN karena ada pertimbangan dari potensi kedua bank tersebut kedepannya. "BTN misalnya difokuskan untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat. Sementara BNI akan memperkuat jaringan luar negerinya, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekspor baik korporasi maupun UMKM," kata Doddy, baru-baru ini.

Dengan PMN yang diberikan kepada keduanya maka dari pemenuhan dari sisi publik dan komersial bisa dipenuhi. Apalagi BNI pada 2020 menjadi salah satu penyumbang terbesar setoran dividen di antara BUMN yang lainnya. "PMN BUMN ini tidak sederhana karena membawa mandat publik dan komersial, berbeda dengan swasta pertimbangannya murni untung rugi," ujar dia.

Menurut Doddy, BUMN berpotensi memberikan pendapatan bagi negara, namun tidak semata hanya dilihat dari potensi keuntungannya. Pasalnya, BUMN tidak hanya melakukan bisnis secara komersial melainkan ada bagian melayani publik. Untuk BUMN yang komersial pun dalam sebuah bisnis membutuhkan modal sehingga seringkali PMN ini dilakukan.

"Dalam teori finance penambahan modal itu ada hitungannya, pemberian modal diberikan pada BUMN yang mampu memberikan return. Kalau PMN diberikan kepada BUMN yang sedang sakit maka ada pertimbangan lain, apakah BUMN tersebut strategis atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk BUMN yang murni komersial, kita bicara bisnis dasar pemberian modal, kalau komersial bisa dari potensi bisnis ke depannya," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PMN ini dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Terutama untuk meneruskan proyek-proyek yang sudah berjalan saat ini.

Dia menyebutkan, alokasi PMN bagi perusahaan BUMN untuk tahun depan lebih banyak untuk mendukung program layanan publik, mulai dari infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik, pengadaan listrik, peningkatan ekspor, hingga pengadaan perumahan. "Saat ini PMN diperlukan tetapi ini tentu bukan proyek baru, tetapi proyek ini untuk pasca Covid-19, sangat penting," kata Erick belum lama ini.

Erick menambahkan BUMN tengah melakukan transformasi bisnis. Harapannya dengan tambahan modal ini BUMN akan dapat melakukan aksi korporasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga bisa memberikan pendapatan tambahan untuk negara.

"Di mana kami BUMN terus melakukan transformasi agar tetap bisa melakukan aksi korporasi karena negara perlu tambahan income, selain pajak, terutama pada saat Covid-19 seperti ini. Tapi juga tidak kalah penting, ini yang penting PSO (public service obligation), hal ini yang membedakan BUMN dengan swasta," jelas Erick.

PMN yang diberikan oleh negara kepada BUMN pun bukan cuma-cuma, karena mereka nantinya akan melakukan 'pengembalian' dalam bentuk pajak, dividen, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam 10 tahun terakhir, pihaknya mencatat BUMN berkontribusi Rp 3.295 triliun kepada negara dalam bentuk dividen, pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Nilai Rp 3.295 triliun itu terbagi atas pajak Rp 1.872 triliun atau 54%, dividen Rp 388 triliun atau 11%, dan PNBP Rp 1.035 triliun atau 30%. Dari nilai tersebut, PMN yang diberikan hanya sekitar 4% saja atau Rp 147 triliun setoran BUMN dalam satu dekade.

Bahkan ketika pandemi menyerang pada 2020, BUMN menyumbangkan dividen total sebesar Rp 45 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan 2019 senilai Rp 51 triliun, karena tekanan pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja perusahaan pelat merah.

Adapun lima BUMN berkontribusi terbesar pada dividen kepada negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kontribusi sebesar 26,4% dari total dividen BUMN. Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 22,2%, PT Pertamina (Persero) 19,1, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 17,8% dan PT BNI (Persero) Tbk 5,2%.

Sementara sumbangan PNBP lainnya pada 2020 senilai Rp 86 triliun pada 2020. Kontribusi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhan, dan lain-lain.

Selain dalam bentuk penerimaan negara, BUMN juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi melalui pemerataan infrastruktur. Saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia sebesar 24%, negara lain bisa lebih hemat 11%.

Ada pula kebutuhan untuk menyediakan listrik di seluruh Indonesia juga masih sangat tinggi. Sebab saat ini masih banyak daerah yang masih belum dialiri listrik oleh PT PLN (Persero). Sama halnya dengan pengadaan perumahan untuk masyarakat yang dijalankan oleh Perum Perumnas dan BTN.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN