Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin pada acara Milad ke-18 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), akhir pekan lalu. Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin pada acara Milad ke-18 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), akhir pekan lalu. Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Dorong Spin- off, Wapres Ingatkan Asuransi Syariah Tantangan AFAS

Senin, 16 Agustus 2021 | 04:47 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Setiap perusahaan di industri asuransi syariah didorong untuk menyukseskan program pemisahaan unit usaha (spin-off) pada tahun 2024 supaya bisa fokus dan inovatif dalam mengembangkan usaha.

Hal itu juga menyangkut upaya antisipasi persaingan usaha yang terjadi atas ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) di tahun 2025.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan, tantangan terbesar sekaligus peluang untuk tumbuh lebih cepat bagi industri asuransi syariah adalah menjalankan kewajiban spinoff pada 2024. Seperti yang diamanatkan UU 40/2014 tentang Perasuransian, pemisahaan unit usaha syariah menjadi entitas bisnis tersendiri akan mendorong perusahaan lebih fokus dan inovatif mengembangakan usaha.

"Berdasarkan laporan OJK, dari 59 perusahaan asuransi syariah, 43 diantaranya adalah unit usaha syariah. Sehingga dalam tenggat waktu sampai tahun 2024, unit usaha syariah ini harus menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk itu, AASI harus mendorong dan membantu setiap anggotanya merealisasikan spinoff sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan," kata dia pada acara Milad ke-18 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), akhir pekan lalu.

Wapres mengungkapkan, dalam waktu dekat industri asuransi syariah juga akan menghadapi tantangan keterbukaan pasar regional melalui AFAS yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Persaingan usaha asuransi syariah di dalam negeri dinilai akan semakin kompetitif, seiring dengan masuknya perusahaan asuransi dari negara-negara ASEAN.

"Namun di lain pihak ini menjadi peluang bagi industri asuransi syariah nasional untuk ekspansi ke pasar asuransi di kawasan ASEAN. Untuk itu industri asuransi syariah nasional harus terus mempersiapkan diri lebih kompetitif dan lebih efisien sehingga mampu bersaing di dalam negeri serta memimpin pasar asuransi syariah di tingkat regional," ungkap dia.

Menurut Wapres, Industri asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap industri keuangan non bank (IKNB). Merujuk data OJK, sampai dengan bulan Mei 2021 jumlah aset industri asuransi nasional sebesar Rp 1.547 triliun atau sekitar 50% dari total aset IKNB. Meskipun di tengah krisis, aset industri asuransi masih tetap tumbuh sebesar 6,07% pada tahun 2020 dan sampai semester I-2021 tumbuh 4,15%.

Dari sisi pangsa pasar, asuransi syariah terhadap industri asuransi nasional masih sangat rendah yaitu baru 2,83% dengan jumlah aset sebesar Rp 42,78 triliun pada Mei 2021. Porsi itu mengecil dibandingkan Desember 2019 dengan aset sebesar Rp 45,45 triliun dengan pangsa 3,3%.

"Hal ini menunjukkan industri asuransi syariah cukup terdampak selama masa pandemi, terutama penurunan yang sangat besar pada sektor asuransi jiwa syariah yakni minus 8,21% pada Mei 2021 terhadap Desember 2019," terang Ma'ruf.

Selanjutnya, angka penetrasi asuransi syariah terhadap PDB juga masih sangat kecil yakni 0,145% pada Mei 2021, atau masih jauh dari penetrasi industri asuransi nasional sebesar 3,03%. Sementara angka densitas atau premi per kapita asuransi syariah sebesar Rp 83.900 per bulan, masih lebih kecil dibandingkan densitas industri asuransi konvensional yaitu sebesar Rp 145 ribu per bulan.

"Oleh karena itu, dengan 270 juta penduduk Indonesia dan porsi kelas menengah yang cukup besar, potensi pasar asuransi nasional, khususnya asuransi syariah masih sangat besar untuk terus bertumbuh. Industri asuransi merupakan industri kepercayaan, membangun trust masyarakat merupakan proses panjang yang harus selalu dijaga. Oleh karena itu industri asuransi mesti selalu mengedepankan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik," papar dia.

Ma'ruf menuturkan, setiap perusahaan asuransi perlu terus Membangun kepercayaan masyarakat dimulai dari agen-agen asuransi yang profesional, yang memberikan informasi jelas, jujur, dan transparan terhadap produk-produk asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi bersama agen harus mengambil peran untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang asuransi, termasuk tentang asuransi syariah.

Berikutnya, sambung dia, pengelolaan dana investasi oleh perusahaan juga harus dilakukan secara cerdas, prudent, serta penuh kehati-hatian. Dengan begitu, diharapkan citra positif asuransi dan asuransi syariah bisa diperkuat dalam jangka panjang.

Wapres menambahkan, dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, asuransi syariah juga memiliki kesempatan lebih besar dalam rantai nilai halal (halal value chain), baik melalui industri produk halal maupun dari industri keuangan syariah. Pemerintah terus mendukung dan berupaya mengembangkan industri keuangan syariah nasional dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Hal senada disampaikan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang menilai, pelaku asuransi syariah diharapkan terus berperan aktif dalam mengoptimalkan perannya bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat industri asuransi syariah memiliki potensi besar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan produk dan layanan keuangan syariah.

"Potensi asuransi syariah harus terus dibarengi dengan peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk asuransi syariah. OJK akan terus mendukung industri keuangan syariah, khususnya asuransi syariah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola asuransi syariah dan meningkatkan kinerjanya," ucap dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyampaikan, ada 59 penyelenggara asuransi syariah dengan total aset sebesar Rp 42,81 triliun pada Desember 2020, dan capaian aset pada semester I-2021 masih lebih rendah 3,6%. Namun demikian, peningkatan aset masih lebih baik dibandingkan semester I-2020.

Di samping itu, market share dari asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional per 31 Desember 2020 tercatat sebesar 6%, tidak jauh berbeda dengan market share perbankan syariah sebesar 6,5% Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat terkait dengan produk syariah memang masih perlu ditingkatkan oleh semua pihak terkait.

"Perusahaan asuransi syariah diharapkan bisa melakukan pembinaan yang sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin kepada agen sebagai ujung tombak pemasaran dan memperkenalkan produk. Terutama untuk bisa meyakini masyarakat bisa benar-benar memahami produk, sehingga tidak terjadi dispute dibelakang yang tentu akan mengganggu reputasi perusahaan asuransi," pungkas Riswinandi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN