Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pinjol ilegal

Pinjol ilegal

KERJA SAMA LIMA KEMENTERIAN- LEMBAGA

Tidak Ada Kompromi bagi Pinjol Ilegal

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 12:46 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Emanuel Kure (emanuel.kure@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan bertindak tegas dan tidak kompromi terhadap platform financial technology (fintech) peer to peer (p2p) lending atau pinjaman online (pinjol) yang melanggar peraturan dan menjerat masyarakat untuk melakukan pinjaman secara ilegal. Kemkominfo akan memutus akses platform tersebut, sehingga tidak bisa beroperasi lagi.

“Kemajuan sektor teknologi fintech, terutama p2p lending merupakan suatu hal yang membanggakan. Meski, kita tetap harus terus berhati-hati. Sejak 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kemkominfo telah memutus akses atas 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan, termasuk platform pinjaman online ilegal. Kami sampaikan, kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait pelanggaran sektor fintech tersebut,” kata Menkominfo Johnny G Plate menyatakan dalam Konferensi Pers virtual Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, di Jakarta, Jumat, (20/8).

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers virtual Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, di Jakarta, Jumat, (20/8).
Menkominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers virtual Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, di Jakarta, Jumat, (20/8).

Selain Menkominfo Johnny G Plate, pernyataan bersama dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh lima kementerian/ lembaga (K/L) itu juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Menurut Johnny, lanskap industri fintech p2p lending Indonesia menjanjikan dan sangat potensial, baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran dana. Kemkominfo mencatat sebanyak 25,3 juta masyarakat telah terjangkau layanan p2p lending pada Juni 2021. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode Januari 2021 yang sebesar 24,7 juta.

Meski demikian, lanjut Johnny, perkembangan industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman online. Seperti, manipulasi korban melalui social engineering, peretasan informasi melalui metode snif fing/penyadapan, serta modus money mule, dimana pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.

“Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Kemkominfo telah melakukan beberapa langkah strategis dari hulu hingga hilir,” ujar Johnny.

Di sisi hulu, Kemkominfo gencar melakukan program gerakan literasi digital. Ini untuk mengkultifasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi.

“Dengan target tahun ini 12,4 juta peserta di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kami harapkan ini dapatdilakukan secara konsekuen sampai dengan akhir 2024 yang mampumenjangkau 50 juta peserta melalui kurikulum di 4 pilar utama, digital skills, digital ethics, digital sefety, dan digital culture,” jelas Johnny.

Jumlah pinjol ilegal yang ditutup
Jumlah pinjol ilegal yang ditutup

Sedangkan dari sisi hilir, Kemkominfo melakukan upaya antara lain pemutusan akses terhadap platform pinjol ilegal secara langsung maupun melalui app store maupun play store

“Serta pengamanan data pribadi pengguna jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi, serta penerbitan klarifikasi terhadap hoaks atau disinformasi melalui kerjasama dengan K/L terkait.

“Kami tentu mengajak kolaborasi antar K/L tersebut dengan pemangku kepentingan sektor privat untuk mewujudkan sektor pinjol yang kondusif dan bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong perekonomian nasional dan tidak menjebak dan menjerat peminjam,” tegas Johnny.

Penyebab Pinjol Ilegal Marak

Menteri Koperasi & UKM, Teten Masduki dalam Konferensi Pers virtual Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, di Jakarta, Jumat, (20/8).
Menteri Koperasi & UKM, Teten Masduki dalam Konferensi Pers virtual Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, di Jakarta, Jumat, (20/8).

Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, penyebab maraknya platform pinjol ilegal diIndonesia karena kemudahan pelaku dalam membuat aplikasi, serta tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.

“Maraknya pinjol disebabkan, pertama dari sisi pelaku. Ada kemudahan untuk membuat aplikasi, serta penempatan server di luar negeri yang menyebabkan pelaku pinjol ilegal ini sulit dilacak.

Kedua, dari masyarakat yang menggunakan jasa pinjol. Masyarakat mudah terjerat, karena tingkat literasi sektor jasa keuangan yang masih rendah. Dimana masyarakat belum banyak mengetahui perbedaan pinjol berizin dan pinjol ilegal,” kata Teten.

Terkait banyaknya pinjol berkedok koperasi, Teten mengharapkan kerja sama dari media untuk merilis informasi, nama lengkap koperasi tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti dengan pengecekan data dan konfirmasi kebenaran melalui oleh Kemenkop UKM.

“Kami butuh pemberitaan yang lebih detail supaya bisa ditindaklanjuti. Konfirmasi dan klarifikasi kebenaran berita sangat penting dilakukan, sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap praktik kejahatan tersebut, juga meminimalisir potensi risiko kredibilitas koperasi. Sehingga tidak terjadi efek domino lainnya. Kita juga khawatir kalau Koperasi ini tidak ada kepercayaan,” ujar Teten.

Selayang pandang penyelenggaraan pinjol di Indonesia
Selayang pandang penyelenggaraan pinjol di Indonesia

Dia juga membeberkan modus pinjol ilegal yang berkedok koperasi. Pertama, mereka (koperasi ilegal) membuat aplikasi atau situs koperasi yang telah memiliki legalitas dari Kemenkop UKM.

Kedua, mencatut nama dan logo koperasi yang memiliki izin. Lalu memberikan pinjaman yang sangat mudah, tidak hanya kepada anggota tetapi kepada masyarakat pada umumnya. Lalu, meminta data dan kontak handphone agar dapat diakses pada saat instalasi aplikasi. Tak hanya itu, syarat pinjaman tidaksesuai dengan diperjanjikan.

“Karena itu, pencegahan ini dapat dilakukan masyarakat dengan melakukan indentifikasi, konfirmasi melalui cek nomor badan hukum koperasi dari Kemenkumham, termasuk izin usaha dari OSS. Melakukan pengecekan kepada dinas Koperasi dan UMKM setempat, dan melalui sistem ODS dan NIK. Ini yang terus disosialisasikan bagaimana masyarakat dapat melakukan rechecking menggunakan pinjol,” jelas Teten.

Teten juga meminta masyarakat harus selalu waspada mengedepankan rasionalitas terhadap bunga pinjamannya. Dia menyebut, biasanya bunga pinjaman pinjol ilegal lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Masyarakat diminta untuk melakukan riset terlebih dahulu mengenai profil serta kinerja koperasi dari sumber yang benar.

“Kami juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui portal lapor.go.id, atau melalui Call Center 150058. saya kira ini juga masyarakat bisa mudah melakukan konfrimasi,” ungkap Teten.

Dia menambahkan, peran Kemenkop UKM dalam penanganan pinjol ilegal antara lain, penguatan fungsi pembinaan koperasi, berupa optimalisasi pendampingan kepada masyarakat, gerakan edukasi secara terpadu, lalu menguatkan fungsi pengawasan koperasi.

“Pemerintah mengupayakan peningkatan literasi keuangan melalui sosialisasi dan publikasi melalui sosmed. Kemenkop UKM juga kerja sama dengan satgas investasi melakukan penghentian kegiatan usaha terhadap entitas berkedok koperasi yang terbukti ilegal. Optimalisasi pemberantasan membutuhkan komitmen bersama. Kami berharap ini bisa menjadi langkah konkret dalam pencegahan pinjol ilegal,” tandas Teten.

Harus Efektif dan Terukur

Ketua DK OJK Wimboh Santoso
Ketua DK OJK Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) terus berupaya memberantas pinjol ilegal sesuai kewenangan yang dimiliki.

Upaya yang telah dilakukan misalnya dengan melakukan cyber patrol dan pemblokiran rutin situs dan aplikasi oleh Kominfo, menertibkan koperasi yang melakukan praktek pinjol ilegal oleh Kemenkop UKM, melakukan pelarangan transaksi pinjol lewat payment gateway oleh BI, danmelakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal oleh Polri. 

OJK sendiri, kata dia, melakukan kerja sama dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal. Di samping itu, OJK telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pinjol ilegal serta mempublikasikan daftar fintech p2p lending terdaftar di OJK, sehingga masyarakat bisa membedakan entitas legal dan ilegal.

“Upaya preventif dan kuratif penanganan pinjol ilegal tidak boleh berhenti di sini. Seluruh anggota SWI harus membangun bersama-sama suatu sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal ini. Beberapa waktu lalu dalam rapat kabinet juga sudah disampaikan mengenai concern mana legal dan ilegal,” kata Wimboh.

Dia menerangkan, pemberantasan masih menemui sejumlah tantangan seperti kurang optimalnya prinsip know your customer (KYC) oleh perbankan, perusahaan transfer dana, dan agregator yang dimanfaatkan sebagai saluran transaksi. Kemudian, penegakkan hukum terhadap pelaku juga diharapkan bisa menimbulkan efek jera secara signifikan.

“Ke depannya kami mengharapkan bersama-sama BI, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Polri terus menerapkan strategi yang efektif, terstruktur, dan terarah,” ungkap Wimboh.

Dia mengungkapkan, pandemi Covid- 19 memberikan dampak banyak orang kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan dukungan dana. Kondisi itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal untuk menawarkan layanannya.

Adapun segmen masyarakat yang ditargetkan adalah mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan sangat rendah, sehingga sulit membedakan penyelenggara pinjol legal dan ilegal.

Selanjutnya, pelaku pinjol illegal memberikan beban dan merugikan masyarakat dengan modus menetapkan suku bunga tinggi. Belum lagi fee besar, mengenakan denda yang di luar batas, serta cara menagih dengan cara intimidasi sehingga kurang mendapat empati masyarakat.

Pinjol ilegal
Pinjol ilegal

Alhasil, ada 7.128 pengaduan terkait pinjol ilegal yang telah ditindaklanjuti SWI, mulai dari pengaduan kategori ringan sampai berat.

“Kategori ringan misalnya suku bunga tinggi, cara penagihan sebelum jatuh tempo. Kategori berat misalnya penyebaran data pribadi atau penagihan dengan intimidasi. Sampai dengan Juli 2021 sudah terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi,” ungkap dia.

Dia pun menerangkan, fintech lending terdaftar dan berizin OJK merupakan penyelenggara pembiayaan alternatif yang dirancang khusus bagi masyarakat dan pengusaha sektor informal yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal.

“Tentunya banyak hal yang belum bisa dipenuhi oleh sektor informal ini sehingga pembiayaan p2p sangat bermanfaat bagi mereka, terutama dalam mendapatkan pembiayaan yang cepat, juga sesuai dengan kebutuhan,” imbuh dia.

Sampai Juli 2021, jumlah penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin OJK sebanyak 121 penyelenggara, dengan akumulasi penyaluran secara nasional hingga 30 Juni 2021 sebesar Rp 221,56 triliun kepada 64,8 juta entitas. Adapun outstanding pembiayaan sebesar Rp 23,4 triliun.

BI Dukung Penuh

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa BI berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor dan sistem keuangan, terutama perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan berkontribusi positif dan efektif dalam pemulihan ekonomi.

Lebih dari itu, upaya-upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari pinjol illegal yang memberikan banyak kesusahan dan masalah hukum serta sosial di masyarakat.

“Untuk itu Bank Indoensia mendukung penuh, terutama dalam kewenangan kami di bidang sistem pembayaran. Antara lain, pertama, dengan menekankan aspek kehati-hatian oleh penyelenggara jasa pembayaran (PJP) non bank dalam menjalankan bisnis dan kewajiban anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), termasuk menerapkan prinsip know your customer (KYC),” kata Perry.

Berikutnya adalah melarang perusahaan jasa pembayaran non bank untuk tidak bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal. Serta bersama-sama memperkuat literasi keuangan dan menerapkan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Setelah PKS dilakukan, BI juga akan melakukan langkah-langkan seperti menyampaikan surat kepada seluruh PJP non bank menyangkut sinergi dengan K/L tersebut. Lebih lanjut, BI akan melakukan penguatan kerangka penguatan perlindungan konsumen sebagai langkah bersama sesuai dengan bidang dan kewenangan BI di sistem pembayaran.

“Mari kita bersatu padu, mari bergotong royong, mari kita bekerja sama demi NKRI dan rakyat dengan sinergi ini. Tentu kami berharap mendukung penuh dan berharap kerja sama antar K/L dalam pencegahan serta pemberantasan pinjaman online ilegal ini kita terus tingkatkan, agar harapan Bapak Presiden untuk masyarakat di bawah terbebas dari risiko pinjaman online ilegal ini dapat segera kita atasi sesuai kewenangan masing-masing,” tandas Perry.

14 Penegakkan Hukum

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sumber: BSTV
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sumber: BSTV

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan, selama periode 2018-2021 Polri telah melakukan penegakkan hukum sebanyak 14 kasus pinjaman online dengan berbagai modus operandi. Pihaknya pun menyambut baik penandatanganan PKS tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dan memperkuat upaya memberantas dari pinjaman online ilegal.

“Saya harap dengan adanya pernyataan bersama dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ini bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemic Covid-19, sekaligus sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” tegas Kapolri.

Dia menambahkan, sinergi K/L sangat dibutuhkan untuk percepatan pemberantasan pinjol ilegal. Apalagi saat ini Indonesia masih pandemic Covid-19 dan banyak dari masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi itu, maka masyarakat harus benar-benar bisa diarahkan untuk memanfaatkan fintech lending terdaftar dan berizin OJK dan menghindari pinjaman online ilegal yang memiliki risiko kejahatan.

Upaya Berkelanjutan

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing pada webinar bertajuk Mewaspadai Jeratan Pinjaman
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing 

Ketua SWI Tongam L Tobing mengungkapkan, pihaknya melakukan berbagai upaya pencegahan berkelanjutan. Selama 2021, SWI telah melakukan tiga kali sosialisasi, 34 kali sebagai pembicara di kegiatan webinar, 11 kali pembekalan SWI Daerah, dan 69 kali wawancara di media.

Selain itu, blasting SMS Waspada Pinjaman Ilegal dilakukan melalui tujuh provider telepon seluler yang diperkirakan menjangkau 28 juta nomor telepon seluler.

“Namun demikian, upaya-upaya SWI belum memberikan hasil yang optimal karena penawaran pinjol ilegal masih tetap marak dan masih ada masyarakat yang menjadi korban. Akibatnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal,” ucap dia.

Oleh karena itu, pertemuan lima pimpinan K/L menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkuat kerja sama pada pemberantasan pinjol ilegal.

Pada kesempatan itu, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Polri melakukan penandatanganan PKS dan membuat pernyataan bersama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan pinjol ilegal yang dibagi dalam tiga tahapan yakni pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakkan hukum.

Penyaluran dana dari pemberi & penerima pinjol
Penyaluran dana dari pemberi & penerima pinjol

Ada empat fokus pada tahap pencegahan. Pertama, memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal.

Kedua, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi.

Ketiga, memperkuat kerja sama antara otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol illegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal.

Keempat, melarang perbankan, PJP nonbank, agregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjol ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahap penanganan pengaduan masyarakat, di antaranya membuka akses pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas aduan tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L dan/atau melaporkan kepada Polri untuk dilakukan proses hukum.

Masuk ke tahap penegakkan hukum, seluruh K/L sepakat untuk melakukan proses hukum terdapat pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian, melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjol ilegal lintas negara. (jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN