Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dalam Webinar Tax Centre Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021).Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dalam Webinar Tax Centre Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021).Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

APPI: Pengenaan PPn Turunkan Pendapatan Masyarakat dan Kerek NPF

Kamis, 9 September 2021 | 21:00 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) pada industri jasa keuangan akan menurunkan pendapatan masyarakat dan berpotensi mengerek pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF). APPI berharap bisa membatalkan pengenaan PPn pada jasa keuangan seperti yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP).

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyampaikan, pihaknya bahkan prihatin mencuatnya rencana pengenaan PPn terhadap industri jasa keuangan di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif. Pengenaan pajak itu akan berdampak luas dan menjadi beban bagi ekonomi makro, apalagi sektor keuangan juga banyak bergantung pada banyak sektor riil.

Sebagai gambaran, perusahaan pembiayaan sejak Maret 2020 telah membantu 5,7 juta dari 23 juta debitur untuk direstrukturisasi. Sekitar 7 juta debitur merupakan UMKM non formal sebagai salah satu sektor paling terdampak pandemi dan masih butuh berbagai dukungan. Sebaliknya, pengenaan PPn malah akan mematahkan semangat (discourage) masyarakat dalam membangkitkan usahanya.

"Karena setiap dana yang dibayarkan sebagai angsuran akan ada unsur pokok dan bunga. Di awal-awal bunganya memang besar, kemudian menjadi kecil. Kalau ada perbedaan hanya Rp 10 ribu saja bagi debitur pembiayaan kendaraan bermotor itu sangat-sangat sensitif. Pengenaan PPn ini bagi perusahaan pembiayaan dan jasa keuangan pada umumnya, berpotensi menurunkan pendapatan berbagai kelompok masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan," kata dia pada acara webinar bertajuk RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPn dan PPh dalam RUU KUP 2021, Jumat (10/9).

Hal lain yang menjadi perhatian APPI terkait pengenaan PPn pada jasa keuangan yakni sangat sedikit yurisdiksi yang mengenakan PPN. Karena kontribusi atas multiplier effect jasa keuangan terhadap perekonomian masyarakat.

"Kita sebenarnya kan membantu debitur dalam bentuk modal. Pada saatnya mereka membeli sesuatu atau berdagang dan mendorong perekonomian. Efeknya ini akan bisa besar, dan dikhawatirkan dengan penambahan PPn ini bisa meng-create non performing financing atau NPF di industri kami, menjadi gagal bayar," jelas Suwandi.

Selain itu, dia menilai, sebagian besar konsumen industri pembiayaan adalah banyak di sektor non formal atau non PKP yang merupakan perorangan atau bukan badan usaha. Perlu waktu untuk industri jasa keuangan mengimplementasikan pengenaan PPN, terkait dengan perubahan sistem/IT dan administrasi pendukung jika rencana pemerintah kemudian menjadi UU.

Namun demikian, kata dia, APPI sangat mendukung dari harapan pemerintah terkait untuk penghasilan dari pajak. Pihaknya juga bersyukur pemerintah memberikan insentif pada pajak penjualan barang mewah (PPnBM), sehingga membangkitkan penjualan kendaraan bermotor serta mendongkrak pembiayaan dari perusahaan pembiayaan yang susut cukup dalam. Sebesar 70% portofolio pembiayaan adalah untuk pembelian kendaraan mobil dan motor.

Menurut Suwandi, saat ini piutang pembiayaan turun signifikan menjadi sebesar Rp 350-360 triliun, merosot dalam jika dibandingkan piutang sebelum pandemi sebesar Rp 458 triliun. Situasi pun jauh berbeda pada era emas perusahaan pembiayaan di tahun 2.000 dan berlanjut pada beberapa tahun setelahnya dengan mencatatkan CAGR 25-30%.

Lebih lanjut, APPI juga menyorot rencana penerapan alternative minimum tax. Suwandi mengungkapkan, Di Indonesia memang ada badan usaha yang lima tahun berturut-turut rugi tapi tetap bisa menjalankan usahanya. Hal itu akan berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut dengan sejumlah aturannya.

"Manakala kami mengalami kerugian dan kerugian itu semakin besar, sehingga ada rasio yang dilanggar, pastinya perusahaan pembiayaan pasti akan diberikan surat peringatan berupa SP 1-3 sehingga surat pencabutan izin usaha. Jadi kami sudah sangat diatur bahwa kami harus memiliki performa yang baik dengan pemenuhan sejumlah rasio seperti permodalan dan lain-lain," beber Suwandi.

Dia menambahkan, pengenaan pajak penghasilan tetap berdasarkan laba kena pajak yang dihasilkan oleh wajib pajak (WP) Badan, sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat 1 huruf C, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sehingga jika WP Badan mengalami kerugian, maka tidak ada pajak yang harus dibayar.

"Hal lain alasan kami untuk memohon penghapusan penerapan alternative minimum tax untuk jasa keuangan, terutama bagi perusahaan pembiayaan adalah akan membebani perusahaan yang baru merintis bisnis, dimana wajib pajak harus membayar pajak meski perusahaan belum mencapai break event point," jelas Suwandi.

Dampak lebih lanjut, dia menjelaskan, hal itu akan mendorong terjadinya moral hazard karena dikhawatirkan perusahaan malah melaporkan kinerja keuangan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pekerjaan rumah juga akan dirasakan oleh para auditor untuk lebih berhati-hati dalam memberikan sebuah opini.

Berikutnya, APPI turut menyoroti terkait dengan natura atau fringe benefit yang turut tercantum dalam RUU KUP. Aturan ini juga diharapkan untuk ditarik karena akan menjadi suatu hal yang kompleks secara administrasi. Indikasinya adalah biaya pelatihan dan perjalanan dinas yang akan terseret sebagai objek PPh.

"Tiga poin yang kami sampaikan ini diharapkan bisa menjadi dasar pemikiran yang bisa membantu industri jasa keuangan terus tumbuh, karena kami yakin jasa keuangan seperti kami ini bisa membantu para debitur-debitur sektor informal yang unbankable datang mendapat akses keuangan, akses pinjaman," tutup Suwandi.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN