Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

Asuransi AJB Bumiputera (Foto: Istimewa)

Aset Rp 6 Triliun, Liabilitas Bumiputera Rp 68 Triliun

Jumat, 17 September 2021 | 04:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan liabilitas Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mencapai Rp 68 triliun. Selain itu, perusahaan asuransi mutual itu memiliki 2,4 juta pemegang polis dengan sisa aset utama hanya sebesar Rp 6 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, permasalahan Bumiputera sudah berlangsung selama 24 tahun atau setidaknya dimulai sekitar tahun 1997 dengan perkiraan defisit sebesar Rp 2,07 triliun. Regulator yang mengawasi pun silih berganti tapi Bumiputera makin sakit. Berbagai relaksasi yang diberikan regulator yang silih berganti pun tidak kunjung membuat Bumiputera kembali sehat.

"Sampai sekarang defisitnya membengkak menjadi sekitar Rp 22 triliun. Dengan posisi utang klaim yang belum dibayar itu mencapai Rp 7,4 triliun. Jumlah nasabah sekarang 2,4 juta orang, yang utang kredit ada sekitar 460 peserta. Nilai sekarang total kewajiban itu Rp 22 triliun, nilai kontrak (liabilitas) dari jumlah peserta yang ada Rp 68 triliun. Jadi sudah besar sekali," kata Riswinandi, Kamis (16/9).

Setelah melihat angka-angka itu, kata dia, OJK mempelajari dan melihat lagi bahwa penyelesaian harus kembali kepada aturan yang ada. Artinya, kembali pada Anggaran Dasar (AD) Bumiputera Pasal 38 untuk mengakui kerugian yang ada, aturan yang sudah dibuat oleh para pendiri perusahaan pada 1912.

Dia menjelaskan, beleid itu menjelaskan bahwa jika ada kerugian maka harus ditanggung dengan dana cadangan. Kalau dana cadangan tidak cukup, maka dengan dana jaminan lainnya. Kalau dana jaminan tidak cukup juga, maka Badan Perwakilan Anggota (BPA) harus melakukan sidang luar biasa guna memutuskan perusahaan akan dilikuidasi atau diteruskan.

"Kalau (perusahaan) diteruskan apakah dalam bentuk mutual atau demutualisasi? Nah kalau perusahaan ini akan diteruskan yang paling penting adalah kerugian ditanggung bersama. Tapi ini tidak dilakukan sampai sekarang dan bahkan ketika kita minta umumkan kondisi perusahaan pun tidak dilakukan. Bahkan ketika pertemuan dengan DPR, para pemegang polis pun tidak tahu bahwa perusahaan ini adalah mutual," ungkap Riswinandi.

Upaya OJK

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST
Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST


Lebih lanjut, Riswinandi mengatakan, OJK sudah berupaya melakukan sejumlah pendekatan terkait permasalahan di Bumiputera. Namun demikian, berbagai kendala tidak habis, bahkan datang dari internal perusahaan. Fenomena yang belum lama terjadi adalah BPA lama tidak membentuk BPA baru, sehingga saat ini terjadi kekosongan pengurus.

"Saat ini BPA-nya sudah jatuh tempo, praktis saat ini perusahaan tidak ada BPA. Kita upayakan dan fasilitasi untuk kumpul faksi-faksi yang ada di situ untuk melakukan pemilihan BPA baru, dengan kesepakatan menyusun Panitia BPA dulu. BPA ini merupakan yang memiliki kewenangan tertinggi di Bumiputera karena mewakili pemegang polis, termasuk mengangkat direksi dan komisaris," kata dia.

Riswinandi menuturkan, menjadi fasilitator adalah upaya yang bisa dilakukan OJK saat ini. Hasil koordinasi diketahui bahwa sejumlah unsur pemegang polis telah sepakat untuk membentuk panitia BPA, yang seharusnya dibentuk oleh BPA lama. Sebelumnya, langkah ini sudah dilakukan untuk meminta kedudukan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), tapi gagal.

"Jadi kembali lagi kita fasilitasi akhirnya mereka sepakat dan untuk mengesahkan panitianya, mereka yang sepakat ini akan meminta legal opinion. Kemudian akan mengumumkan di surat kabar mengenai pemilihan ini, sehingga diharapkan seluruh pemegang polis diharapkan mengerti bahwa ini akan ada proses pengangkatan BPA dan melanjutkan penyelesaian kewajiban," beber dia.

Tapi tentu, sambung dia, OJK turut mengingatkan kondisi keuangan saat ini. "Aset utama yang tersisa memang adalah properti yang terdiri dari investasi dan properti lain dengan jumlah total sebesar Rp 6 triliun. Jadi bisa dibayangkan besaran uang ini untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi kita betul-betul jaga jangan sampai ini dijual, karena masih ada pemegang polis yang belum jatuh tempo, nanti tidak dapat apa-apa," tandas Riswinandi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN