Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Risiko Meningkat, Sektor Keuangan Didorong Perkuat Keamanan Siber

Kamis, 23 September 2021 | 18:34 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Praktik digitalisasi sudah merambah ke hampir semua layanan di industri keuangan karena dunia sedang mengarah kepada digital economy. Meski demikian, isu keamanan siber belum menjadi concern yang penting bagi pengelola lembaga keuangan dan juga lembaga publik di Indonesia, untuk itu sektor keuangan didorong untuk memperkuat keamanan siber.

Hal tersebut terlihat pada kecenderungan serangan siber, kejahatan siber, dan juga pembobolan data yang kerap menimpa lembaga keuangan maupun lembaga pemerintah. Berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber sepanjang Januari sampai September 2021 mencapai lebih dari 927 juta, dari angka itu sektor keuangan adalah sektor kedua tertinggi yang mengalami serangan siber setelah sektor pemerintahan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian lebih terkait fenomena tersebut mengingat potensi yang sangat besar dari perkembangan praktik digital di Indonesia. Untuk itu, sektor keuangan diminta memperkuat keamanan sibernya guna melindungi nasabah.

"OJK telah mengeluarkan aturan agar perbankan bisa mengambil peluang bisnis di era digital ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kita juga perlu senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun demikian stabilitas perlu dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi," tutur Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo, Kamis (23/9).

Indonesia ditambahkan Slamet, memiliki peluang untuk bertumbuh pesat di industri digital karena keunggulan demografi. Indonesia membukukan penambahan konsumsi digital baru sebesar 37% pada 2020. Indonesia berpotensi menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang diestimasikan mencapai US$ 124 miliar pada 2025.

Menurut Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I BSSN Edit Prima, ruang siber di Indonesia ada tiga lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan fisik, lapisan kedua lapisan teknis, lapisan ketiga adalah lapisan sosial.

"Hingga bulan September lalu terdapat sebanyak 927 juta serangan siber ke Indonesia, terbanyak adalah serangan malware, DDOS, trojan. Nantinya akan ransomware akan jadi serangan yang paling banyak," kata dia.

Industri keuangan lanjut Edit merupakan sektor yang paling sering terkena serangan siber sejalan dengan masifnya transformasi digital sektor perbankan. Sepanjang tahun lalu, insiden siber di sektor tersebut adalah serangan dalam bentuk malware, phishing, pencarian data, DDOS, skimming dan lainnya.

Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Brigjen Pol Helmi Santika, dari Bareskrim Polri. Menurut dia seiring dengan strategi perbankan untuk mendigitalisasi semua layanannya, banyak penjahat yang juga mengincar sektor ini.

"Perbankan menjadi sektor yang paling cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Hal itu juga menjadi pemicu peningkatan tindak pidana siber terkait perbankan," ucap dia.

Kejahatan siber yang menimpa perbankan antara lain penipuan dan juga aksi ilegal berupa peretasan. Berdasarkan data kepolisian pada 2017 terdapat 1.430 aksi penipuan online dan 153 aksi ilegal, tahun 2018 jumlahnya meningkat sebesar 1.781 dan 263, tahun 2019 sebanyak 1.617 dan 248, 2020 sebesar 1.319 dan 303. Pada tahun ini sampai semester pertama lalu, jumlahnya 508 penipuan online dan 167 peretasan.

Adapun sasaran kejahatannya adalah data nasabah, infrastruktur TI dari lembaga dan juga cyber fraud.

"Secara umum manajemen risiko yang bisa dilakukan perbankan diantaranya two factor authentication, mesin pembaca eKTP yang telah disertifikasi, penyimpanan gambar KTP nasabah, verifikasi nomor telepon selular, dan disaster recovery plan," kata Brigjen Pol Helmi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN