Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP),  di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek pada acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Investor Daily/Nida Sahara)

Februari 2022, BP Jamsostek Implementasikan Manfaat JKP

Selasa, 28 September 2021 | 21:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mulai mengimplementasikan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Februari 2022. Program dengan manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja itu kini sedang disiapkan dalam satu sistem terintegrasi.

Direktur Keuangan BP Jamsostek, Pramudya Iriawan B menyampaikan, ada empat tahapan sampai program JKP bisa diimplementasikan. Tahap pertama pada periode Oktober 2020-Juli 2021 adalah saat regulasi-regulasi yang dibutuhkan mulai dibentuk. Hasil kolaborasi berbagai pihak menghasilkan sederet regulasi yang diperlukan yakni UU 11/2020, PP 37/2021, Permenaker 7/2021, serta Permenaker 15/2021.

"Pada saat yang sama, desain program dan proses bisnis bersama kementerian/lembaga sudah dilakukan, termasuk simulasi iuran yang dibutuhkan dari pemerintah dan rekomposisi," kata Pramudya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9).

Memasuki tahap kedua yakni pada Agustus-September 2021, BP Jamsostek melakukan integrasi data dengan BPJS Kesehatan. Hal itu sejalan dengan instruksi PP 37/2021 yang mengamanatkan integrasi dilakukan paling lambat enam bulan sejak Februari 2021. Namun demikian, integrasi data sudah dilakukan mulai Maret 2021 sampai saat ini.

Per 7 September 2021, BP Jamsostek pun sudah mulai melakukan rekomposisi iuran JKP yang berasal dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Rekomposisi dilakukan pada iuran periode Februari-Agustus 2021.

Berlanjut ke tahap ketiga yakni rentang September 2021-Januari 2022, BP Jamsostek menyiapkan implementasi dan layanan manfaat JKP berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Pemberian manfaat kepada peserta nantinya akan terintegrasi dalam satu sistem dan satu skema utuh. Setelah itu, barulah BP Jamsostek bisa mengimplementasikan pemberian manfaat.

"Tahap keempat, pada Februari 2022 sesuai dengan PP 37/2021, pemberian manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, kita sudah mulai kita deliver sesuai ketentuannya," beber Pramudya.

Di samping itu, Pramudya mengingatkan bahwa pelaksanaan program JKP berpotensi menekan program JKM. Dalam hal ini, iuran JKP salah satunya berasal dari rekomposisi iuran JKM. Meski begitu, sampai saat ini rekomposisi iuran masih dalam konteks konsep dan sedang dilakukan proses simulasi.

Dia mengungkapkan, rasio klaim program tersebut JKM sebelum adanya rekomposisi tercatat di level 88,27%. Simulasi rekomposisi iuran yang dilakukan pun membuahkan hasil yang berbeda jika iuran JKM sebesar 0,3% disisihkan sebesar 0,1% sebagai iuran JKP.

"Maka rasio klaim JKP akan naik sampai dengan 107,84%. Nah ini sudah ada beberapa hal yang dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga, DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan program JKP dan program lainnya itu bisa dijalankan secara sustainable," jelas Pramudya.

Tren Pembayaran Manfaat

Sementara itu, Pramudya turut memapakan perkembangan pembayaran manfaat dari Program Jaminan Pensiun (JP). Hingga Agustus 2021 BP Jamsostek sudah memberi manfaat kepada 95,5 ribu penerima manfaat JP senilai Rp 484,67 miliar. Dari penerima manfaat itu paling besar adalah penerima manfaat yang dibayarkan sekaligus, khususnya yang sudah memasuki masa pensiun.

Kemudian, dari total 22 ribu penerima manfaat karena sebab meninggal, ada sebanyak 12,5 ribu yang menerima manfaat secara berkala, sisanya menerima manfaat dengan nilai penuh. Adapun manfaat berkala dapat diberikan sesuai dengan PP 45/2015.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sejak awal program JP memang tidak didesain fully funded sehingga pihaknya melihat perlu dilakukan penyesuaian iuran secara berkala di masa mendatang. Kajian pun sudah dilakukan, termasuk jika penyesuaian iuran program tersebut tidak dilakukan.

"Menyangkut fully funded program JP dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan iuran JP dari tahun 2021 sampai dengan 2095 kita coba proyeksikan dengan pendekatan aktuaria. Sampai dengan 2060, program JP ini aset akan terus tumbuh secara eksponensial karena sampai dengan 2060 pembayaran manfaat belum akan tumbuh secara signifikan," kata Pramudya.

Tapi, sambung dia, pembayaran manfaat JP sampai dengan 2060 juga akan meningkat secara eksponensial. Sejak periode 2060 sudah ada persinggungan antara pembayaran manfaat dengan penerimaan iuran, artinya rasio klaim sudah di atas 100%. Tepatnya yakni pada 2057 sudah terjadi penggunaan hasil investasi sebagai pembayaran manfaat pensiun.

"Apabila tidak dilakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan iuran, maka aset tersebut akan habis pada tahun 2072 dan tentunya akan ada isu besar yang harus diantisipasi. Tentu kami terus menerus berkomunikasi dengan K/L untuk menjaga sustainabilitas dari program JP ini," ungkap Pramudya.

Pada kesempatan itu, Direktur Pelayanan BP Jamsostek Roswita Nilakurnia juga mengungkapkan perkembangan pembayaran manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) yang relatif meningkat pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan kondisi tiga tahun terakhir.

Dia memaparkan, ada sekitar 2 juta kasus yang mengajukan klaim JHT pada 2019. Kemudian, naik pada tahun 2020 menjadi 2,5 juta kasus, dengan nilai klaim mencapai Rp 33 triliun. Per Agustus 2021 jumlah klaim mencapai 1,49 juta kasus dengan nilai klaim sebesar Rp 22,58 triliun. Adapun sebab klaim didominasi pengunduran diri dan PHK, berikut rasio klaim bergerak relatif meningkat di posisi 68%.

"Adapun success rate klaim menjadi PR kami untuk terus melakukan perbaikan, ini adalah dalam hal pengajuan klaim ada yang langsung disetujui dan ada yang belum memenuhi syarat, tapi kami selalu melakukan edukasi. Sejak Januari 2021 sampai dengan September terjadi peningkatan, dimana success rate itu terakhir di angka 77%, sehingga sisa 23% yang menjadi PR kami karena mereka belum memenuhi persyaratan," ujar Roswita.

Dia menambahkan, sebesar 75% profil peserta klaim JHT dikontribusi dengan nilai klaim di bawah Rp 10 juta dan 40% klaim di bawah dengan nilai Rp 5 juta. Masa kepesertaan penerima klaim didominasi rentang 1-3 tahun, dengan kontributor terbesar adalah peserta dengan usia di bawah 30 tahun.

Manfaat JKM pun demikian, terjadi peningkatan dari rata-rata 3.000 kasus per bulan. Dari sisi nilai, tercatat Rp 854 miliar pada 2019, menjadi Rp 1,3 triliun di 2020, dan per Agustus 2021 menjadi sebesar Rp 1,6 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada Mei 2021, baik secara jumlah kasus maupun nilai klaim.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN