Menu
Sign in
@ Contact
Search
Perwakilan Korban Asuransi Unit Link di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (6/10) (ist)

Perwakilan Korban Asuransi Unit Link di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (6/10) (ist)

DPR Bakal Panggil OJK Bahas Perselisihan Penjualan Unit Link

Kamis, 7 Oktober 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perselisihan (dispute) yang terjadi pada penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link. DPR juga mengaku tengah melakukan investigasi atas berbagai keluhan nasabah menyangkut produk tersebut.

Hal itu menjadi respon DPR setelah melakukan pertemuan dengan kelompok nasabah yang menamakan diri sebagai Korban Asuransi Unit Link. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (6/10). Dalam kesempatan itu, para nasabah bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman.

Dasco mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan yang telah disampaikan nasabah. Di samping itu, DPR pada tiga bulan terakhir juga melakukan investigasi terkait adanya keluhan nasabah asuransi unit link tersebut. "Yang pasti kami akan memanggil pihak-pihak terkait asuransi ini, termasuk OJK dan meminta keterangan juga dari pihak Bareskrim," ujar dia lewat keterangan tertulis, Rabu (6/10).

Sementara itu, Habiburokhman turut menyoroti besaran kerugian yang ditanggung para nasabah menyangkut produk unit link. Mendapati penjelasan yang dialami nasabah terbilang cukup besar, dirinya pun sepakat untuk turut merespon keluhan para nasabah. "Kami akan kumpulkan lebih banyak bukti lagi," imbuh Politisi Partai Gerindra itu.

Koordinator Korban Asuransi Unit Link Maria Trihartati menilai bahwa asuransi unit link penuh dengan biaya yang harus ditanggung oleh para nasabah. Hal yang disayangkan adalah semua biaya itu dinilai tidak pernah dijelaskan secara jujur pada saat awal penawaran produk.

"Biaya itu sangat banyak. Mulai dari biaya akuisisi pada tahun pertama. Akuisisi itu untuk komisi agen dan lain sebagainya. Adanya elemen pembiayaan yang tidak disampaikan di awal itu pada akhirnya merugikan kami para nasabah," keluh Maria yang datang langsung dari Lampung ke Kompleks Parlemen.

Seorang Ibu tiga anak itu juga mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai usaha seperti mendatangi OJK maupun kantor perwakilan dari asuransi seperti Prudential, AIA, maupun Axa Mandiri. Dia sangat berharap kehadirannya bersama para korban asuransi unit link ke DPR ini bisa mendapatkan dukungan agar semua dana nasabah yang hilang akibat besarnya elemen biaya itu dapat kembali secara utuh.

"Di awal itu tidak pernah ada kata (asuransi) unit link dan itu tidak dijelaskan. Agen itu datang ke kami hanya bawa ilustrasi (dana) yang selalu naik. Untuk itu kami ingin dana kami bisa kembali secara utuh," ungkap Maria.

Dalam kesempatan tersebut, Maria menyebutkan setidaknya OJK mencatat ada sekitar 3 juta polis unit link yang telah ditutup pada tahun 2020. Menurut dia, data ikut diperkuat dengan munculnya ribuan anggota grup Facebook yang menyampaikan kekecewaannya terhadap produk asuransi unit link ini.

"Untuk itulah kami sangat berharap DPR sebagai wakil kami untuk bisa memberikan dukungannya kepada rakyat Indonesia agar tidak ada lagi korban yang tertipu oleh bisnis unit link. Selain itu, kami juga berharap DPR dapat membantu para korban yang sekarang ini sangat membutuhkan dana agar bisa mendapatkan kembali dananya secara utuh," kata Maria.

Keluhan juga disampaikan nasabah lain. Krisman Damanik dan Vanilla misalnya, mereka kompak merasa tertipu oleh penawaran agen asuransi yang hanya menjabarkan ilustrasi dana yang terus naik.  "Saya sudah 10 tahun di Prudential, tapi saat ingin mengambil dana yang sudah disimpan itu ternyata hanya bisa 49% saja. Padahal dana itu awalnya saya simpan untuk membiayai anak kuliah," kata Krisman.

Adapun Vanilla berharap dana yang telah disimpan dapat dikembalikan secara utuh. Dia juga berkesempatan memperlihatkan bukti-bukti percakapan dengan agen asuransi kepada perwakilan DPR. "Jangan kami dipersulit," singkat dia.

Di sisi lain, Wenny Setiawati yang mengaku sempat mengambil produk asuransi provisa syariah pun demikian. "Anehnya produk asuransi itu sudah discontinue tapi mengapa dana nasabah tetap dilanjutkan. Saya sudah keluhkan tapi justru diminta untuk dialihkan ke produk lain," katanya.

Maria menambahkan, usaha lebih lanjut dilakukan untuk mencari keadilan dan dukungan dengan menemui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo serta mendatangi Ombudsman RI. "Saat ini kami juga sudah mengirimkan berkas pidana kepada Bareskrim," tambah dia.

Pada pertemuan selama dua jam itu, perwakilan korban asuransi unit link itu tidak hanya berasal dari korban nasabah AIA, AXA maupun Prudential saja. Pertemuan turut dihadiri para nasabah korban asuransi Jiwasraya yang menuntut adanya keadilan yang sama.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com