Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aviliani, Pengamat Ekonomi Perbankan dalam diskusi Zooming with Primus - Kredit Bertumbuh, UMKM Bangkit, live di Beritasatu TV, Kamis (7/10/2021). Sumber: BSTV

Aviliani, Pengamat Ekonomi Perbankan dalam diskusi Zooming with Primus - Kredit Bertumbuh, UMKM Bangkit, live di Beritasatu TV, Kamis (7/10/2021). Sumber: BSTV

Tingkatkan Kredit UMKM, Sisi Permintaan Harus Dibenahi

Kamis, 7 Oktober 2021 | 17:52 WIB
Herman

JAKARTA -- Pengamat ekonomi perbankan Aviliani menyampaikan, untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM, kunci utamanya adalah pembenahan dari sisi demand atau permintaan. Bila demand semakin meningkat, UMKM otomatis akan membutuhkan kredit.

Namun, Aviliani melihat kebijakan yang ditawarkan pemerintah selama ini lebih banyak di sisi supply, misalnya melalui penjaminan kredit modal kerja, hingga kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga subsidi. Padahal masalah utamanya lantaran tidak ada demand, sehingga permintaan kredit masih belum kuat.

“Kalau ada demand, UMKM otomatis butuh dana. Tapi Kalau tidak ada demand, ya dia tidak akan butuh dana. Jadi sisi demand ini yang perlu terus diperbaiki,” kata Aviliani dalam program Zooming with Primus bertajuk “Kredit Bertumbuh, UMKM Bangkit” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (7/10/2021).

Dikatakan Aviliani, 80% pelaku UMKM sebenarnya hanya ada di tiga sektor, yaitu perdagangan; makanan, minuman dan akomodasi; serta industri kecil. Tiga sektor inilah yang menurutnya perlu difokuskan untuk mengembalikan demand.

“Jadi menurut saya tiga sektor ini kebijakannya dari kementerian teknis harus ikut juga. Jangan di sisi kreditnya saja, tetapi juga di kementerian teknis. Sebab, dia yang paling tahu mana UMKM yang perlu pakai penjaminan, mana yang memang sudah punya penjaminan, dan mana UMKM yang memang perlunya bantuan, tidak butuh pinjaman,” kata Aviliani.

Selain itu, aturan terkait waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menurutnya juga harus lebih jelas, sehingga pelaku UMKM bisa menyiapkan rencana usahanya.

“Untuk kredit, sebenarnya juga tidak harus melalui bank. Lewat non bank seperti perusahaan peer-to-peer lending juga bisa dengan beberapa kelonggarannya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dari sisi pengajuan kreditnya, yang jadi masalah itu demand side-nya,” kata Aviliani.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno menambahkan, pelaku UMKM selama ini masih menghadapi masalah klasik, yakni kerap dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (bankable). Padahal, banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible). Akibatnya, tidak semua UMKM mampu mengakses kredit perbankan. Sehingga menurutnya perlu ada penyederhanaan persyaratan untuk UMKM agar bisa bankable dan menerima kredit.

Sebagai informasi, kredit UMKM dalam beberapa bulan terakhir sebetulnya sudah mulai mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun belum terlalu kuat. Pada Agustus 2021, pertumbuhan kredit UMKM mencapai sebesar 2,70%. Untuk kredit ritel juga tumbuh positif 2,84%. Sementara untuk kredit korporasi mulai kembali tumbuh secara month to month, meskipun masih berada di zona kontraksi.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN