Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Usul ke OJK, Gobel Minta Kredit Macet di Bawah Rp 10 Juta Diputihkan 

Rabu, 13 Oktober 2021 | 20:08 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

GORONTALO, investor.id -- Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta diputihkan.

Usul itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, di sela dialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo. Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan. 

"Setiap bertemu rakyat, itu (kredit macet) yang dikeluhkan. Akibat pandemi Covid-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10). 

Gobel mengatakan bahwa hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu, ia berharap masalah ini menjadi perhatian OJK dan pemerintah.

Akibat kredit macet itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).

"Akibat pandemi Covid-19 maupun akibat terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu, mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan. Dalam kondisi ini, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin," kata Gobel.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM.

"Jadi, kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat, karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional," katanya.

Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus. 

"Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga. Pembinaan ini termasuk meningkatkan kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM harus bisa menjadi produk global," katanya.

Gobel menambahkan, UMKM itu bukan hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan.

"Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah local investor," katanya.

Petani ini adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa. 

Revisi UU
Menanggapi persoalan kredit macet, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak. "Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Ini karena terikat pada undang-undang keuangan negara, karena hal ini menjadi kerugian negara. Jadi, aturannya dihapus dulu dari undang-undang," katanya. 

Namun, lanjut dia, sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi Covid-19 atau bencana. Menurut dia, untuk kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen. Selain itu, ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

 

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN