Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahli hukum asuransi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor atau Lektor Kepala Kornelius Simanjuntak.

Ahli hukum asuransi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor atau Lektor Kepala Kornelius Simanjuntak.

Tak Mau Terjadi 'Pre-Existing Condition' di Asuransi, Hindari Hal Ini

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 06:05 WIB
Fajar Widhiyanto

JAKARTA, Investor.id - Perselisihan antara nasabah asuransi jiwa terkait besaran klaim yang tidak sesuai ekspektasi, diduga banyak pihak kerap terjadi akibat berlakunya pre existing condition di asuransi.

Sebelum bicara soal pre-existing condition pada polis asuransi, pengajar dan ahli hukum asuransi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor atau Lektor Kepala Kornelius Simanjuntak mengatakan, asuransi adalah perjanjian atau kontrak yang yang bersifat khusus, mempunyai ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat khusus, dan berbeda dari perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Karena sifatnya yang sangat khusus dan berbeda, maka perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam sebuah polis asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan untuk aspek penyelenggaraan (usaha) asuransi itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian No.40 Tahun 2014 yang juga merupakan sebuah undang-undang yang sifatnya khusus.

Dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan inti pengertian dari asuransi sebagai perjanjian atau kontrak pengalihan risiko dari pemegang polis atau tertanggung (nasabah asuransi, red), kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi, yang hak-hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat dan ketentuan nya secara sangat rinci diatur dalam polis asuransi.

“Jika terjadi risiko yang diperjanjikan, artinya peristiwa yang menyebabkan terjadi klaim adalah termasuk risiko yang dijamin dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian atau disebut manfaat polis asuransi jika itu asuransi jiwa. Namun jika kerugian terjadi atas barang atau harta benda, akan digunakan istilah penggantian kerugian, karena jiwa dan anggota tubuh manusia tidak bisa dinilai atau divaluasi dengan sejumlah uang, sedangkan barang atau harta benda dapat dinilai dengan sejumlah uang” kata Kornelius.

Di luar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan asuransi untuk menerima pengalihan risiko tadi, masih ada kewajiban bagi pihak yang akan mengasuransikan atau calon nasabah asuransi. Dikatakan Kornelius, kewajiban nasabah asuransi tak hanya membayar premi secara berkala atau sekaligus sebagai biaya pengalihan risiko nya (cost or price of risk transfer), namun ada kewajiban lain yang sangat mendasar yang oleh undang-undang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh nasabah asuransi yaitu berupa kewajiban untuk secara jujur dan terbuka atau transparan mengungkapkan dan memberitahukan atau memberikan keterangan, data-data, dan fakta mengenai kondisi dari objek yang akan diasuransikan.

“Mengungkapkan dan memberikan secara jujur, data-data, keterangan, dan fakta mengenai keadaan dan kondisi dari objek yang akan diasuransikan tersebut. Dalam praktiknya dilaksanakan dengan cara meminta calon nasabah asuransi untuk mengisi atau menjawab sejumlah pertanyaan ada pada formulir Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPA), dan untuk asuransi jiwa disebut SPAJ yaitu Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ),” ujarnya.

Berikutnya, data, keterangan, dan fakta apa saja yang diminta diisi secara jujur oleh nasabah asuransi, hal itu tergatung pada jenis dan bentuk objek yang akan diasuransikan. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya.

Untuk asuransi jiwa yang objeknya adalah jiwa dan kesehatan manusia, keterangan dan data yang wajib diisi calon nasabah antara lain adalah sejumlah data perihal diri pribadi calon nasabah. Data tersebut berkisar dari nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan status pernikahan, hobby, merokok atau tidak, hingga beberapa jenis penyakit atau kecelakaan yang pernah diderita atau operasi yang pernah dijalani, hingga potensi memiliki penyakit keturunan.

“Data-data ini dibutuhkan agar perusahaan asuransi dapat secara tepat, tidak keliru dalam melakukan analisis atau penilaian tinggi rendahnya risiko yang akan dijamin atau di-cover oleh polis asuransi yang akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi,” papar Kornelius.

Hasil dari penilaian risiko tersebut akan menjadi dasar pertimbangan perusahaan asuransi dalam mengambil sikap, atau keputusan apakah akan bersedia atau tidak bersedia menjamin objek asuransi beserta risiko yang akan dialihkan. Jika perusahan asuransi bersedia menjamin objek asusransi dan risikonya, maka hasil analisa risiko tersebut juga akan menjadi faktor yang penting dan menentukan risiko-risiko apa saja yang dapat dijamin perusahaan asuransi, dan jumlah uang pertanggungan (UP) yang bisa diterima nasabah.

“Dan yang tidak kurang pentingnya adalah menentukan berapa jumlah premi yang wajar dibebankan bagi si calon nasabah. Karena tiap orang calon nasabah asuransi akan memiliki risiko yang berbeda, dan berarti besaran premi yang akan dikenakan juga berbeda. Semisal orang yang bekerja di konstruksi gedung bertingkat, dengan seorang staf yang bekerja di dalam ruangan kantor, akan memiliki risiko yang berbeda,” kata pria yang menjadi konseptor dan ketua tim pendirian Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

Kornelius mengingatkan, agar tidak main-main dengan kewajiban dan persyaratan pemberian keterangan dan data secara jujur, transpasran, dengan benar dan rinci. Hal ini demi menghindari potensi terjadi perselisihan atau sengketa klaim di belakang hari saat pengajuan klaim atau manfaat polis asuransi. Masih menurut Kornelius, kewajiban untuk memberikan data dan keterangan secara benar dan jujur dari si calon nasabah juga diatur dalam KUHD Bab 9, Pasal 251.

Dalam pasal 251 tersebut memuat ketentuan bahwa, setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung (nasabah, red), betatapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung (perusahaan asuransi, red) telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup (di-cover atau klaim dibayarkan, red) atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan (asuransi, red).

Melansir pasal di atas, kata Kornelius, maka pemberian data atau keterangan terkait calon nasabah dalam asuransi termasuk asuransi jiwa dan kesehatan harus dilakukan secara transparan dan jujur. “Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan batalnya pertanggungan. Pasal ini mengatakan, kalau nasabah asuransi melakukan kebohongan, tidak memberikan data yang benar, atau data yang dia ketahui, maka perjanjian asuransi atau kontrak asuransi itu dengan sendirinya batal oleh hukum,” tegasnya.

Tidak transparannya informasi yang diberikan calon nasabah, inilah yang berpotensi dikenakannya klausul pre-existing condition pada nasabah, yang berujung pada penolakan atau pembatalan pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah.

Pre existing condition, bahwa nasabah memiliki penyakit yang sudah ada sebelum penutupan asuransi dilakukan. Atau nasabah sudah mengidap penyakit, namun ia tidak ungkapkan saat pembelian polis. Jika nasabah tidak benar dalam memberikan keterangan, maka polis bisa dibatalkan.” kata Kornelius.

Ia mencontohkan seorang calon nasabah mengisi formulir permohonan asuransi dengan data yang menyebutkan bahwa ia sehat dari segala penyakit, dan tidak memiliki penyakit bawaan, tidak pernah mengalami kecelakaan, atau bahkan tidak pernah sakit dirawat, juga tidak pernah menjalani operasi misalnya dalam waktu 10 tahun terakhir. Namun saat berjalannya polis, ia diketahui mengidap penyakit diabetes. Berikutnya dengan segala informasi dan verifikasi yang dihimpun oleh asuransi, ternyata sang nasabah sebenarnya sudah memiliki keluhan atau telah menjalani pengobatan diabetes namun tidak disampaikan saat mengisi SPAJ baru atapun up grade.

Pre existing condition clause dalam polis asuransi memuat syarat dan ketentuan bahwa jika nasabah telah mengidap penyakit atau kecelakaan yang sudah ada sebelum penutupan asuransi dilakukan atau pada saat dilakukan up grade, dan hal itu tidak diiungkapkan secara transparan dan jujur saat pengisian SPAJ, maka klaim yang terjadi dan diajukan nasabah tidak dijamin oleh polis asuransi. “Oleh karena itu Perusahaan Asuransi selaku penanggung risiko tidak wajib membayar klaim” tandas Kornelius.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN