Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahli hukum asuransi  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor atau Lektor Kepala  Kornelius Simanjuntak.

Ahli hukum asuransi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor atau Lektor Kepala Kornelius Simanjuntak.

Jangan Abaikan Transparansi Pengisian Formulir Asuransi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:07 WIB
Fajar Widhiyanto

JAKARTA, Investor.id - Pre existing condition clause dalam polis asuransi memuat syarat dan ketentuan bahwa jika nasabah telah memiliki atau mengidap penyakit atau kecelakaan yang sudah ada sebelum penutupan asuransi atau pada saat up grade dan hal itu tidak secara transparan diungkapkan saat pengisian surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ).

Sesuai ketentuan Pre existing condition clause, maka klaim yang terjadi dan diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi tidak akan dijamin oleh polis asuransi.

Disampaikan konseptor dan ketua tim pendirian Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Kornelius Simanjuntak, jika seorang calon nasabah asuransi tidak bersikap jujur dan transparan dalam memberikan keterangan dan data-data mengenai objek asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, maka sesungguhnya polis asuransi tersebut batal dengan sendirinya. “Dalam istilah hukum disebut Batal Demi Hukum, dengan demikian pihak Perusahaan asuransi tidak diwajibkan oleh hukum asuransi untuk membayar klaim,” kata Kornelius.

Ditegaskan ahli hukum asuransi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga Associate Professor ini, sesungguhnya perbuatan memberikan data yang palsu atau tidak benar dapat digolongkan sebagai tindak pidana melakukan pemalsuan dokumen asuransi atau tindak pidana penipuan asuransi.

Menurutnya hukum memberikan sanksi pidana untuk tindakan tersebut. Hukum sebenarnya memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut dan melakukan proses hukum bagi nasabah asuransi yang tidak jujur dan telah melanggar ketentuan hukum asuransi.

Di negara-negara dengan kesadaran hukum dan berasuransi yang tinggi, perusahaan asuransi bisa melakukan gugatan atas tindakan tak transparan tersebut. Tetapi menurut pengamata Kornelius, di Indonesia sangat jarang perusahaan asuransi melakukan tuntutan hukum terhadap nasabahnya.

Perusahaan asuransi di Indonesia dinilai oleh Kornelius sebagai perusahan-perusahaan yang ramah terhadap nasabahnya, karena banyak sekali sebenarnya terjadi kasus-kasus klaim yang bersumber pada tidak transparannya keterangan dan data dari nasabah. Untuk itu ia mengimbau agar masyarakat calon nasabah asuransi saat mengisi formulir SPAJ selalu mengisi keterangan dan data yang benar, jujur, agar tidak timbul masalah pada saat terjadi klaim.

Bagi pihak tenaga pemasar asuransi, ia juga mengimbau agar saat menjual polis untuk selalu memberikan penjelasan yang baik dan mengingatkan supaya calon nasabah selalu mengisi keterangan dan data-data dari objek yang hendak diasuransikan secara transparan dan jujur.

“Memang dalam pengalaman selama di BMAI ada juga nasabah asuransi yang mengatakan kepada kami bahwa agen tidak menjelaskan dan mengingatkan dengan tegas dampak jika tidak jujur mengisi SPAJ. Oleh karena itu penting bagi perusahaan asuransi untuk selalu mengingatkan para agennya agar tidak lupa menjelaskan perihal pentingnya transparansi saat calon nasabah hendak membeli polis,” paparnya.

Menurut Kornelius, tidak mengisi keterangan dan data yang benar dalam SPAJ sangat erat kaitannya dengan kondisi atau budaya masyarat dalam aspek kejujuran, dan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Di Jepang, lanjut Kornelius, sangat jarang terjadi seperti kasus-kasus klaim asuransi yang berujung sengketa atau bahkan demonstrasi.

Jika terjadi sengketa klaim, selayaknya nasabah asuransi menempuh jalur penyelesaian lewat lembaga yang khusus didirikan untuk menangani sengketa-sengketa jasa keuangan termasuk asuransi. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dibentuk dengan dukungan dan di bawah pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangani sengketa-sengketa jasa keuangan termasuk asuransi

Menurutnya langkah demonstrasi atau mengadu ke berbagai pihak yang bukan Pengawas industri asuransi kurang efektif dalam mencari solusi. Karena polis asuransi adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya telah diatur hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu nasabah dan perusahaan asuransi selaku penanggung risiko. Di dalam polis juga sudah terdapat cara penyelesaian sengketa asuransi jika sengketa klaim sampai terjadi. Karena itu, lanjut Kornelius, cara terbaik mencari penyelesaian adalah melalui lembaga yang telah diatur dalam polis asuransi seperti di LAPS SJK.

Dalam proses pengajuan permohonan asuransi, para calon nasabah juga diberikan waktu yang cukup, biasanya selama dua minggu atau 14 hari untuk mempelajari isi, syarat-syarat dan ketentuan polis yang telah dibeli. Hal itu termasuk salah satu klausul di dalam polis asuransi jiwa dan kesehatan.

“Tujuannya adalah jika ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka nasabah dapat meminta supaya diadakan perubahan atau penyesuaian. Bahkan bisa mengembalikan polis dan membatakannya. Pemberian waktu bagi nasabah untuk membaca dan mempelajari isi polis termasuk semua syatat-syarat, kondisi atapun klausul polis disebut dengan istilah klausul 'Free Look',” kata Kornelius

Saat ini nasabah juga tka bisa beralasan sulit membaca klausul di polis karena disusun dengan huruf yang berukuran kecil. Pasalnya saat ini seluruh tulisan dalam polis sudah diatur oleh OJK untuk menggunakan font ukuran 12 atau harus dengan mudah dibaca.

Ditergaskan pria yang masih menjabat sebagai Pengawas/Penasehat Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) ini, dibutuhkan transparansi dan kejujuran dalam mengisi formulir SPAJ permohonan asuransi, jika tidak ingin muncul masalah pre-existing condition di belakang hari.

Berikutnya jika telah terjadi klausul pre-existing condition, namun perusahaan masih mencairkan atau membayar klaim dalam jumlah lebih kecil dari yang diminta oleh nasabah, belum tentu perusahaan asuransi memilih berdamai dan memberikan konsesi berupa pembayaran sejumlah biaya perawatan dalam asuransi jiwa atau kesehatan.

Hal seperti itu dapat terjadi karena ada penyakit yang lain yang tidak termasuk dalam pre-existing, tetapi juga mendapatkan perawatan selama di rumah sakit. Artinya penyakit tersebut adalah penyakit yang timbul setelah polis asuransi diterbitkan.

“Jadi misalnya selama perawatan di rumah sakit si nasabah berobat dan dirawat karena suatu penyakit yang sudah exist atau sudah ada sebelum polis diterbitkan, tetapi selain penyakit tersebut ternyata dari pemeriksaan terdapat penyakit lain yang juga dikeluhkan si pasien, semisal penyakit lambung. Maka nasabah asuransi juga dirawat untuk penyakit lambung tersebut, dan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah biaya pengobatan dan tindakan perawatan dokter atas penyakit yang baru diketahui saat si nasabah dirawat,” ujarnya.

Kemungkinan lainnya adalah, nasabah asuransi sudah beberapa tahun mempunyai polis asuransi untuk asuransi jiwa dan kesehatan, misalnya pada tahun 2018 dengan limit dan uang pertanggungan serta jaminan biaya perawatan yang lebih kecil limitnya, misalanya untuk biaya perawatan dan operasi limit penggantian klaim adalah sebesar Rp20 juta. Kemudian setelah 2 (dua) tahun berjalan polisnya, pada tahun 2020 si nasabah asuransi melakukan up grade atau Major atau meningkatkan limit biaya perawatan dan operasi menjadi Rp100 juta. Tentu dengan membayar premi tambahan karena uang pertanggungan menjadi lebih besar.

Pada tahun 2020 si nasabah asuransi berobat dan dilakukan tindakan operasi atas penyakit yang telah timbul atau terjadi karena suatu kecelakaan pada tahun 2019 tetapi belum dilakukan tindakan operasi pada saat terjadi kecelakaan. Kemudian pada tahun 2021 si nasabah dirawat di rumah sakit dan dilakukan tindakan operasi atas penyakit yang timbul karena kecelakaan pada tahun 2019 tersebut, maka dalam hal seperti ini yang dijamin oleh polis asuransi adalah biaya operasi sebesar limit polis pada tahun 2018 yaitu Rp20 juga, bukan Rp100 juta, karena yang berlaku untuk penyakit yang dioperasi tadi adalah limit polis yang lama sebelum diadakan perubahan limit dan uang pertanggungan.

Di sini dapat terjadi salah pengertian dari nasabah asuransi, dan merasa ditipu oleh perusahaan asuransi dengan mengatakan telah terjadi miss-selling karena pihak agen asuransi tidak menjelaskan kepada nasabah.

Namun dalam hal seperti ini, semua nya dikembalikan pada perjanjian asuransi yaitu polis yang dalam pembuatannya didasarkan pada keterangan dan data-data yang telah diberikan oleh nasabah, dituliskan dalam SPAJ dan telah ditandatangani oleh nasabah asuransi.

 

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN