Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fintech. Foto ilustrasi: IST

Fintech. Foto ilustrasi: IST

51,90% PRODUKTIF,

Pembiayaan Fintech Lending Tembus Rp 101,51 Triliun

Senin, 18 Oktober 2021 | 04:33 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pembiayaan fintech p2p lending menembus Rp 101,51 triliun dari Januari-Agustus 2021. Dari nilai tersebut, sebesar 51,90% atau mencapai Rp 52,69 triliun disalurkan sebagai pembiayaan produktif.

Mengacu pada statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran fintech lending sampai dengan Agustus 2021 itu sudah jauh melampaui realisasi di tahun 2020. Pembiayaan tumbuh 39,05% secara year to date (ytd) dibandingkan penyaluran sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73 triliun.

Penyaluran pembiayaan fintech lending memang terus meningkat setiap tahun sejak 2017. Pada saat itu, pembiayaan tercatat sebesar Rp 3 triliun atau tumbuh 567% secara tahunan (year on year/yoy). Kemudian melonjak 175% (yoy) menjadi Rp 20 triliun di 2018. Pertumbuhan itu berlanjut di 2019, penyaluran pembiayaan meningkat 20% (yoy) menjadi Rp 58 triliun. Ketika pandemi pun, pembiayaan masih tumbuh 25% (yoy) menjadi Rp 73 triliun di 2020.

Di tahun ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bahkan memproyeksikan penyaluran pembiayaan bisa mencapai Rp 125 triliun atau tumbuh 71,23% (yoy). Asosiasi optimistis bisa mencapai target tersebut dengan berkaca pada realisasi pada beberapa bulan belakangan..

"Apabila kita melihat angka pencairan bulan Agustus yakni sekitar Rp 15 triliun, maka perkiraan pencairan pinjaman hingga Rp 125 triliun pada tahun 2021 ini semestinya dapat tercapai," ujar Sekretaris Jenderal Sunu Widyatmoko saat dihubungi Investor Daily, Minggu (17/10).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko dalam diskusi Zooming with Primus - Prospek Bisnis Fintech di Indonesia di BeritasatuTV, Kamis (9/7/2020). Sumber: BSTV
Sunu Widyatmoko  Sumber: BSTV

Di sisi lain, OJK juga mencatat bahwa penyaluran pembiayaan untuk kategori sektor produktif secara bulanan relatif terus meningkat. Untuk periode Januari-Agustus 2021, penyaluran untuk pembiayaan produktif mencapai Rp 52,69 triliun atau mencakup 51,90% dari total penyaluran pembiayaan pada periode yang sama.

Jika dirinci, sektor perdagangan eceran dan besar mengambil kue terbesar yakni mencapai Rp 10,54 triliun atau mencakup porsi 10,38% hingga Agustus 2021. Diikuti sektor rumah tangga senilai Rp 3,92 triliun atau mengambil porsi 3,86%. Serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp 3,61 triliun atau berkontribusi 3,55%.

Sunu mengatakan, realisasi penyaluran pembiayaan pada sektor produktif tersebut dipengaruhi dari jumlah penyelenggara yang memang relatif imbang jika dibandingkan dengan penyelenggara berbasis multiguna. Tapi disamping itu, banyak juga penyaluran berbasis multiguna yang sebenarnya turut digunakan untuk kebutuhan produktif.

Menurut dia, hal itu diantaranya turut dipengaruhi mekanisme pengajuan dan persetujuan pemberian pembiayaan multiguna, dari pemberi pinjaman (lender) kepada penerima pinjaman (borrower) dinilai lebih cepat. AFPI pun meyakini pembiayaan yang diperuntukan bagi sektor produktif akan semakin mengambil porsi yang lebih besar.

"Kami melihat ke depannya pinjaman produktif akan semakin membesar dengan semakin meningkatnya adopsi penggunaan teknologi digital dikalangan sektor UMKM, yang mana hal ini akan sangat membantu dalam melakukan credit scoring, manajemen resiko, dan memudahkan penetrasi peminjam," ucap dia.

Optimisme soal penyaluran itu juga sejalan dengan proyeksi bahwa fintech lending akan tetap akseleratif di tahun 2022. "Kami selalu optimis untuk dapat melayani lebih luas lagi para masyarakat yang underserved," tandas Sunu.

Berantas Pinjol Ilegal

Kapolri Jendral (Polisi) Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jendral (Polisi) Listyo Sigit Prabowo


Semetara itu, AFPI pun mendukung upaya gerak cepat dari Polri pasca pidato Presiden Jokowi di pembukaan acara OJK Innovation Day 2021 lalu, yang memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat.

Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat tersebut.

Alhasil, sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol ilegal digerebek pihak kepolisian dalam kurun waktu seminggu terakhir ini.

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi. Foto istimewa
Adrian Gunadi. Foto istimewa

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi mengapresiasi langkah dan tindakan oleh Polri tersebut.

"Langkah ini diharapkan akan menciptakan rasa tenang bagi masyarakat, yang selama ini mengalami pengalaman bunga tinggi, penagihan kasar dan tidak beretika serta diakses dan disalahgunakan data pribadinya oleh para pinjol illegal," kata dia.

Dalam hal ini, Adrian mengatakan, AFPI juga berkomitmen untuk memberantas pinjol ilegal seiring rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Per 15 Oktober 2021, AFPI telah memberhentikan keanggotaan PT Indo Tekno Nusantara sebagai anggota pendukung (member associate) kategori agen penagihan, dikarenakan perusahaan tersebut melayani penagihan pinjol ilegal.

Saat ini, jumlah anggota yang berada di bawah naungan AFPI terdiri dari 106 perusahaan penyelenggara fintech lending dan 43 anggota pendukung ekosistem fintech, diantaranya juga termasuk perusahaan penyedia jasa penagihan. Salah satu tugas AFPI adalah memastikan semua anggota bekerja sesuai dengan pedoman perilaku yang ditetapkan asosiasi serta dipastikan terdaftar dan mendapat izin dari OJK.

Dia menegaskan, dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, AFPI akan mengambil langkah tegas dengan mengenakan sanksi yang berlaku. Dengan ditemukannya kasus pada PT Indo Tekno Nusantara tersebut, AFPI bekal lebih intens meninjau kembali rekanan para anggotanya terutama yang memiliki afiliasi dengan pinjol illegal.

Menurut data AFPI sepanjang tahun 2021 ini, ditemukan 3.747 pengaduan masyarakat atas pinjol illegal. Sebagian besar jenis pengaduan adalah kasus penagihan yang tidak beretika. AFPI menilai masih maraknya pinjol illegal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kemudahan dalam membuat Aplikasi/Situs/Web; literasi yang rendah dari masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, yang antara lain minim melakukan pengecekan legalitas, mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar, masih adanya nasabah nakal yang sengaja tidak membayar/ berpenghasilan tidak cukup dan lain-lain; dan adanya financing gap.

"AFPI, sebagai wadah bagi para pelaku usaha fintech p2p lending atau fintech pendanaan bersama legal, menghimbau masyarakat untuk menghindar dari jeratan pinjaman illegal, dengan mengetahui ciri-cirinya. Antara lain, tidak terdaftar di OJK, penawaran bunga dan jangka waktu pinjaman yang tidak jelas, website informasi perusahaan pinjol yang tidak kredibel, dan meminta akses data pribadi yang berlebihan," tandas Adrian. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN