Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
(kiri-kanan) Wakil Ketua II Apparindo Yulius Bhayangkara, Bendahara Apparindo Sherlyana, Sekretaris Jenderal Apparindo Nefertiti Marzuki, Ketua Umum Apparindo Mohammad Jusuf Adi, Wakil Ketua Umum II Apparindo Dandy Yudhistira, dan Wakil Sekretaris Jenderal Apparindo Amanda Stanley Soripada pada konferensi pers usai Rapat Anggota Apparindo di Jakarta, Rabu (10/11). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

(kiri-kanan) Wakil Ketua II Apparindo Yulius Bhayangkara, Bendahara Apparindo Sherlyana, Sekretaris Jenderal Apparindo Nefertiti Marzuki, Ketua Umum Apparindo Mohammad Jusuf Adi, Wakil Ketua Umum II Apparindo Dandy Yudhistira, dan Wakil Sekretaris Jenderal Apparindo Amanda Stanley Soripada pada konferensi pers usai Rapat Anggota Apparindo di Jakarta, Rabu (10/11). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Dikabarkan Terbit Januari, OJK Revisi Aturan Pialang Asuransi

Kamis, 11 November 2021 | 04:47 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabarkan sedang menggodok aturan terbaru bagi pialang asuransi dan pialang reasuransi dan diperkirakan dapat diterbitkan paling lama pada Januari 2022. Aturan itu dipercaya bakal banyak merubah lanskap industri karena mengakomodir kehadiran pialang asuransi digital.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Mohammad Jusuf Adi menyampaikan, perbaikan atau penyempurnaan aturan pialang asuransi dan pialang reasuransi dilakukan pada POJK 68/2016 terkait perizinan usaha dan kelembagaan. Selain itu, regulator juga bakal merevisi POJK 70/2016 yang membahas penyelenggaran pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian.

"Dua POJK ini akan merubah wacana kita kedepan karena POJK 70 revisi itu fokusnya untuk akomodir proses bisnis yang berplatform digital sehingga kami pialang (konvensional) memiliki kesempatan memilih kalau mau jadi pialang digital dasar hukumnya sudah ada. Ini akan merubah arsitektur atau landscape proses bisnis kepialangan yang tadinya tatap muka sekarang semua proses bisa digital," kata Adi di Jakarta, Rabu (10/11).

Bagi pelaku di industri, terbukanya akses pemasaran secara digital tentu akan meningkatkan produksi premi yang akan diikuti pendapatan pialang. Namun demikian, dampak bisnis secara keseluruhan belum bisa digambarkan sampai regulasi benar-benar diterbitkan. Hal yang pasti yakni pialang mesti melakukan mitigasi dan antisipasi atas kendala sekaligus potensi di masa mendatang.

Sedangkan dari sisi nasabah, layanan yang dirasakan akan lebih cepat jika diakses secara digital. Selain itu, aturan juga dapat lebih memastikan perlindungan nasabah terutama ketika terjadi perselisihan klaim.

Adi pun mengatakan, pialang konvensional yang akan menyelenggarakan proses bisnis secara digital perlu lebih dulu mengantongi lisensi pialang digital. Hal itu tentu dengan sejumlah persyaratan dari OJK seperti perusahaan diminta untuk menambah modal dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Aturan terbaru ini nantinya juga sebagai landasan hukum bagi para aggregator maupun marketplace pemasar asuransi yang belakangan disebut sebagai insurance technology (insurtech).

Sementara itu, Dia menerangkan, pihaknya sudah mengimbau para anggota Apparindo untuk memberikan masukan dan ide menyangkut aturan yang sedang digodok tersebut. Akumulasi dari pandangan para anggota itu yang nantinya akan disampaikan atas nama asosiasi. Dengan begitu, peraturan baru yang diramu OJK pun bisa sesuai dengan harapan pelaku pialang asuransi dan pialang reasuransi.

"Untuk time frame, rumours-nya yang kita dengar itu adalah akan dikeluarkan di awal tahun 2022. Kalau kekejar akhir tahun ini ya di Desember, tapi kalau dilihat dari situasi dan kondisinya Januari tahun depan. Apparindo sendiri dari asosiasi memang sudah mendapat permintaan dari regulator untuk memberikan masukan dan harapan dari aturan baru yang akan menjadi bagian dari regulasi terbaru tersebut," ungkap Adi.

Setidaknya ada beberapa hal yang disorot Apparindo terhadap rencana OJK merubah aturan main dari pialang asuransi dan reasuransi tersebut. Salah satunya adalah menyangkut permodalan. Wakil Ketua Umum II Apparindo Dandy Yudhistira mengungkapkan, saat ini batas minimum ekuitas pialang asuransi sebesar Rp 2 miliar dan sebesar Rp 3 miliar bagi perusahaan pialang reasuransi.

"Ada wacana ada kenaikan ekuitas. Itu yang sedang diperjuangkan Apparindo kalau bisa tetap di level yang sama. Kalau perlu ada peningkatan mungkin dalam bentuk berbeda mungkin limit polis professional indemnity dari masing-masing pialang yang ditingkatkan, mintanya tetap maintain di Rp 2 miliar," ucap dia.

Dia menuturkan, limit professional indemnity atau tanggung gugat profesi yang saat ini sebesar Rp 1 miliar itu menjadi penting untuk ditingkatkan karena ekuitas yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk beralih ke bisnis digital. Hal yang utama adalah eksposur risiko yang juga akan meningkat, salah satunya terkait keamanan data.

"Jadi kami juga minta peningkatan limitnya. Secara angka tidak ada (besaran yang diminta), kalau sebut jadi Rp 3-5 miliar nanti salah, paling tidak kita melihatnya harus sesuai dengan eksposur karena pemain bisnisnya beda-beda, ada yang di ritel seperti asuransi kendaraan, ada yang asuransi offshore yang nilainya besar, jadi tergantung portofolio dan eksposur," jelas Dandy.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyorot rencana OJK yang tidak lagi memperbolehkan adanya rangkap jabatan direksi dan staf ahli dalam satu perusahaan.

"Sekarang karena keterbatasan dana dan waktu, direksi itu juga menjadi tenaga ahli. Ini yang kini sedang kami mintakan kalaupun itu menjadi ketentuan, maka pelaksanaannya ditunda atau diperpanjang," beber Dandy.

Di sisi lain, Wakil Ketua II Apparindo Yulius Bhayangkara mengungkapkan, regulator mengarahkan berbagai kanal penjualan asuransi yang nanti menjual polis wajib terdaftar menjadi pialang asuransi, termasuk insurtech. Semua pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK, tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Mereka under kita (jasa keuangan). Kedepan mungkin akan ada pembesaran (di industri pialang) tapi itu apakah pembesaran organik atau pembesaran industri lain yg masuk ke kita. Kalau organik, tentu kami-kami ( konvensional) ini yang jualan makin besar atau karena ada orang lain dari luar masuk sini," kata dia. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN