Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK. Foto: id.wikipedia

OJK. Foto: id.wikipedia

BERLAKU SAMPAI APRIL 2023

OJK Godok Kebijakan Countercyclical Lanjutan bagi IKNB

Rabu, 24 November 2021 | 10:48 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sedang menggodok kebijakan countercyclical lanjutan bagi industri keuangan non bank (IKNB) yang akan berlaku sampai dengan April 2023. Kebijakan itu juga dirapkan bisa meredam dmapak dari tappering off, mengingat 70-80% investasi IKNB ditempatkan pada pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Riswinandi menyampaikan, sebagai langkah untuk mengantisipasi potensi risiko ketidakpastian dari perkembangan pandemi dimaksud, maka OJK tengah menyiapkan lanjutan kebijakan countercyclical khusus untuk IKNB. Rencananya kebijakan itu akan diberlakukan sampai dengan periode April 2023.

"Dari perspektif regulator, sama halnya dengan yang telah diimplementasikan terlebih dahulu di sector perbankan, kami juga tengah menyiapkan perpanjangan ketentuan countercyclical khusus untuk lembaga jasa keuangan non-bank, yang rencananya akan diberlakukan sampai dengan periode April 2023," beber Ris.

Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam diskusi Zooming with Primus-Penetrasi Baru Asuransi Digital, live di BeritasatuTV, Kamis (23/9/2021). Sumber: BSTV
Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  Sumber: BSTV

Dia memaparkan, beberapa hal yang diatur di dalam lanjutan kebijakan countercyclical untuk sektor IKNB. Antara lain pertama, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan penerapan status PPKM.

Kedua, relaksasi persyaratan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha, termasuk diantaranya bagi pelaku UMKM. Ketiga, restrukturisasi pinjaman yang disalurkan melalui platform fintech p2p lending, dan relaksasi terkait ketentuan pelaksanaan valuasi aktuaria oleh dana pensiun pemberi kerja.

"Kami berharap, agar penerapan kebijakan tersebut nantinya dapat menciptakan kondisi soft landing bagi para pelaku industri dan sekaligus mencegah terjadinya guncangan pada industri akibat normalisasi regulasi yang sedemikian drastic dalam waktu singkat," ujar Ris.

Selain itu, OJK juga berharap agar nantinya kebijakan countercyclical tersebut ikut memberikan ruang gerak yang cukup bagi para pelaku sektor IKNB dalam melakukan mitigasi potensi risiko normalisasi kebijakan di masa-masa yang akan datang. Dalam hal ini, beberapa otoritas moneter di negara-negara maju telah sepakat untuk melakukan kebijakan tapering off sebagai antisipasi atas pertumbuhan inflasi yang tinggi.

"Tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi kita semua terutama bagaimana agar dampak negatif kebijakan ini seperti terjadinya capital outflow di pasar modal nasional kita dapat diminimalisir dengan menajamen risiko yang baik. Mengingat, khusus untuk sektor IKNB, sekitar 70-80% investasinya berada di sektor pasar modal. Sehingga kondisi pasar modal secara umum akan mempengaruhi stabilitas di sektor keuangan non bank juga.

Selain tantangan di atas, di tahun depan OJK juga melihat bahwa penggunaan IT baik dalam melakukan transaksi keuangan maupun operasional di sektor Industri Keuangan Non Bank akan semakin menggeliat. Penerapan social distancing dan pembatasan mobilitas selama pandemi telah menciptakan sebuah kondisi yang ideal untuk mempercepat proses digitalisasi di berbagai bidang.

Dari perspektif pelaku usaha, pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses bisnis menghadirkan peluang untuk dapat menjangkau target pasar yang lebih luas secara lebih efektif dan efisien.

Untuk industri asuransi misalnya, survei Swiss Re Institute di beberapa negara Asia menunjukkan bahwa tingkat penerimaan konsumen terhadap produk asuransi yang dipasarkan melalui platform digital ternyata cukup signifikan, yaitu mencapai lebih dari 70% responden yang disurvei.

Dalam konteks digitalisasi pada lingkup nasional, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia sepanjang tahun 2019-2020 mencapai 73,7% dari total jumlah penduduk. Dengan demikian, kombinasi antara minat penggunaan platform digital dan pertumbuhan tingkat penetrasi internet dimaksud semestinya dapat dioptimalkan sebagai salah satu modal penting untuk mendorong pertumbuhan tingkat inklusi pada sektor IKNB.

"Tanpa didukung penguatan literasi, maka pelaku sektor IKNB dapat menghadapi eksposur risiko reputasi yang lebih tinggi, antara lain disebabkan oleh terjadinya misselling akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko dari suatu produk jasa keuangan," ujar Ris.

Sementara itu dari perspektif pelaku usaha, ketergantungan yang lebih tinggi terhadap infrastruktur IT juga meningkatkan eksposur perusahaan terhadap kelompok risiko siber. Sebagai contoh, terjadinya kasus peretasan pada system IT (cyber attack) perusahaan dapat mengganggu kualitas layanan dan operasional perusahaan, serta bahkan dapat membahayakan keamanan data pribadi nasabah.

Sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong mitigasi risiko IT yang lebih optimal oleh pelaku sector IKNB, maka OJK telah menerbitkan aturan POJK 4/2021 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang mencakup diantaranya perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan penyelenggara fintech lending.

"Kami berharap agar kebijakan dimaksud dapat menjadi sebuah guideline bagi para pelaku sector IKNB, agar proses inovasi di sector tersebut terus berjalan secara prudent dan bertanggung jawab, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kinerja pelaku industri dan sekaligus tetap melindungi kepentingan nasabah," tegas Ris.

Pertumbuhan Aset

Di sisi lain, Ris juga menyampaikan, perekonomian global dan nasional mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan (recovery) memasuki periode akhir tahun 2021, Diindikasikan dari penurunan jumlah kasus harian dan coverage vaksinasi yang semakin luas. Dampaknya, mobilitas masyarakat juga sudah mulai bergerak naik mencapai level pra-pandemi. Terutama pergerakan menuju sentra perekonomian, seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, dan pusat rekreasi.

"Pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut tentunya berdampak positif terhadap kinerja sektor IKNB, yang juga terbukti cukup resilien dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa sektor IKNB secara konsisten menunjukkan tren pertumbuhan yang positif," kata dia.

Pernyataan itu didukung dengan realisasi pertumbuhan aset IKNB sebesar 9,38% (yoy) di September 2021, dari sebesar Rp 2.509 triliun menjadi Rp 2.759 triliun. Aset investasi pun demikian, tumbuh 12,84 % (yoy) dari Rp 1.465 triliun menjadi Rp 1.663 triliun) per September 2021. Selain itu pada periode yang sama, pendapatan operasional pelaku sektor IKNB juga tercatat tumbuh sebesar 11,25% (yoy), dari Rp 485,24 triliun pada Sepmtember 2020 menjadi Rp Rp 571,13 triliun di September 2021.

"Kita semua tentu berharap agar proses pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut. Namun demikian, kita juga tetap perlu mewaspadai potensi risiko ketidakpastian akibat perkembangan pandemi Covid-19, sebagaimana yang terjadi saat ini di beberapa negara di benua Eropa," ujar Ris.

Untuk itu, dia mengungkapkan, agar para pelaku sektor IKNB dapat terus mensosialisasikan kepada para pegawai dan nasabah agar senantiasa patuh dan disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan. Hal itu menajdi penting untuk menekan potensi risiko terjadinya gelombang pandemi ke-3, yang dapat memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dan tentunya berdampak negatif terhadap ketahanan para pelaku di dalam perekonomian nasional. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN