Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perusahaan asuransi tersangkut kasus hukum  karena tidak memperhatikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian

Perusahaan asuransi tersangkut kasus hukum karena tidak memperhatikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian

Tata Kelola yang Baik Wajib Diadopsi Industri Asuransi di Indonesia

Selasa, 21 Desember 2021 | 23:52 WIB
Indah Handayani (handayani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo), anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), menyebut pertumbuhan asuransi umum mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dinamis. Pertumbuhan ini harus diikuti oleh tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang baik oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha.

Direktur Utama PT Askrindo Priyastomo mengatakan, belakangan ini ada berapa perusahaan asuransi yang tersangkut kasus hukum. Hal itu tidak lepas dari penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang kurang diperhatikan oleh perusahaan asuransi. Melalui otoritas jasa keuangan, pemerintah memiliki kewenangan dalam pengawasan industri keuangan baik bank dan non-bank.

“Pengawasan terhadap industri keuangan baik dan bank dan non-bank termasuk perusahaan asuransi dengan mengeluarkan Peraturan OJK NO. 73/POJK.05/2016,” ungkap Priyastomo dalam keterangan pers, Selasa (21/12).

Perusahaan asuransi tersangkut kasus hukum  karena tidak memperhatikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian
Perusahaan asuransi tersangkut kasus hukum karena tidak memperhatikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian

Wakil Ketua Hubungan Internasional Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Heddy Agus Pritasa mengatakan, bahwa penerapan tata kelola yang baik pada perusahaan menjadikan kinerja perusahaan bisa terukur.

“Dengan tata Kelola yang baik meliputi pelaporan meliputi transparansi, self-assessment, rencana tindak (action plan) dan tindakan korektif (corrective action),” kata Heddy.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono SH CN menegaskan diskresi, kekuasaan atau hak publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu harus sesuai dengan penilaian dan hati nurani pribadi.

Sedangkan tentang wewenang Direksi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kepentingan yang memaksa dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Kemudian ada conditio sine quo non yang mendasarinya.

"Jadi harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir. Dan dalam pelaksanaannya haruslah tindakan yang sesuai dengan hukum," tutup Feri.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN