Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nasabah asuransi mendapatkan pelayanan di sebuah kantor asuransi umum di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah asuransi mendapatkan pelayanan di sebuah kantor asuransi umum di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

MASIH PERLU PERBAIKI TATA KELOLA,

Aset Asuransi Komersial Capai Rp 826,8 Triliun

Jumat, 24 Desember 2021 | 07:30 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  – Total aset dari industri asuransi komersial mencapai Rp 826,8 triliun atau tumbuh 6,24% tahun berjalan (year to date/ytd) per Oktober 2021. Tapi disamping itu, perusahaan asuransi diimbau untuk tetap menerapkan tata kelola baik (good corporate governance/GCG) mulai dari mendesain dan memasarkan produk, penempatan investasi, sampai dengan proses pembayaran klaim.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2A OJK Ahmad Nasrullah memaparkan, nilai aset industri asuransi komersial tersebut pun sudah melampaui pencapaian pada akhir tahun 2019. Hal itu juga diikuti peningkatan total investasi yang tumbuh 6,85% (ytd) menjadi sebesar Rp 643 triliun per Oktober 2021.

"Dari indikator tersebut kami cukup optimis prospek kita masih semakin baik kedepan. Apalagi kalau diketahui bersama bahwa angka penetrasi maupun densitas di negara kita masih relatif kecil, dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan di regional, kita termasuk yang masih kecil angka penetrasinya," kata Nasrullah pada webinar berjudul Pembenahan Tata Kelola Industri Asuransi, Kamis (23/12).

Ilustrasi asuransi kesehatan (askes)
Ilustrasi asuransi  

Di samping itu, dia mengingatkan supaya industri asuransi benar-benar mengedepankan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK sendiri merasa pengaturan untuk industri asuransi sudah cukup banyak, sehingga cukup untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan-permasalahan.

Menurut Nasrullah, permasalahan yang saat ini menimpa perusahaan asuransi besar terletak pada penerapan tata kelola. Setidaknya ada tiga tahapan umum bagi perusahaan asuransi untuk benar-benar melaksanakan tata kelola dengan baik, antara lain yakni mendesain dan memasarkan produk, penempatan investasi, dan pembayaran klaim.

Di tahap pertama pada saat mendesain produk, memang tidak mudah bagi perusahaan mengantongi izin OJK karena produk harus lebih dulu diteliti (scrutinize). Produk akan masuk penilaian (assessment), baik dari dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, segmen pasar, perhitungan premi, kecukupan modal dan aset, serta lainnya.

"Jadi pada saat mendesain produk pun sudah terjadi diskusi dengan OJK, kami punya tingkat keyakinan, (jika terpenuhi) oke bisa jalan. Nah itu saja sebenarnya tidak cukup. Ketika distribusi, ini kunci penting, ini saya ingatkan betul kepada perusahaan asuransi, biasanya kan di-deliver oleh agen maupun bancassurance yang juga merupakan agen, itu tetap menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Karena agen itu merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan asuransi," jelas Nasrullah.

Artinya, harus dipastikan bahwa agen telah bersertifikasi, memberikan informasi yang jelas, sampai konsumen betul-betul paham.

"Jangan seperti yang terjadi sekarang, kami melihat indikasinya semacam excessive selling (jualan berlebihan) daripada agen karena dikejar target. Sehingga mungkin mereka lupa akan tugas utamanya untuk menjelaskan produk dengan baik kepada konsumen," imbuh dia.

Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id
Ilustrasi asuransi. Sumber: bumn.go.id

Pada tahap berikutnya, lanjut Nasrullah, premi yang dikumpulkan akan dikelola dalam bentuk investasi. Dalam hal ini, OJK juga sudah punya aturan lewat POJK 71/2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Rambu-rambu investasi dalam regulasi itu dinilai cukup ketat karena banyak batasan secara kualitatif dan kuantitatif.

"Kalau itu dilaksanakan, sekali lagi, tidak ada masalah di perusahaan asuransi. Pun terjadi masalah, itu pure (murni) risiko bisnis. Karena tidak mungkin kita buat aturan di POJK 71/2016 itu benar-benar limitatif. Misalnya perusahaan asuransi harus menempatkan di saham tertentu, tidak mungkin. Kita hanya membuat rambu-rambu, Anda boleh beli saham tapi porsinya sekian, di reksa dana juga porsinya sekian. Lalu ada batas kualitatif seperti harus terdaftar di kustodian, ada investment grade, cuma sebatas itu saja," papar Nasrullah.

Sedangkan mengenai selera pemilihan instrumen investasi maka menjadi risk appetite dari perusahaan. Seperti memilih untuk menanamkan investasi di pasar modal, dengan harapan imbal hasil tinggi dengan risiko tinggi, sehingga saham-saham lapis kedua menjadi pilihan. "Yang seperti itu tidak mungkin kita larang, karena di pasar modal hal itu lumrah terjadi. Tidak mungkin kita buat aturan harus investasi di saham yang blue chip atau LQ 45," ujar dia.

Nasrullah bilang, mayoritas permasalahan yang terjadi di perusahaan asuransi saat ini karena terlalu agresif berinvestasi di instrumen pasar modal dengan risiko terlalu tinggi, tapi dengan mengesampingkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, tata kelola investasi perusahaan asuransi harus benar-benar dijalankan, termasuk implementasi pertahanan tiga lapis (three lines of defence).

"Kalau tiga hal itu tembus, ada lagi pagar berikutnya yakni auditor. Kalau disitu ternyata lewat juga maka regulator. OJK kan tidak mungkin menguliti satu-satu, harusnya info awal (permasalahan) bersumber dari internal perusahaan. Jadi kalau aspek tata kelola itu sudah dilakukan, insya Allah tidak mungkin ada permasalahan," ucap dia.

Ilustrasi asuransi online. (ist)
Ilustrasi asuransi online. (ist)

Sementara pada tahapan akhir, pembayaran klaim menjadi penting bagi perusahaan asuransi guna menjaga kepercayaan nasabah. Klaim yang cepat dan tepat waktu menjadi dasar bagi nasabah mempercayai komitmen perusahaan asuransi. Namun demikian, memang belakangan ada permasalahan klaim yang mengemuka di gedung parlemen.

"Itu semata kalau saya melihat, mereka tidak puas dengan penanganan pelayanan konsumen di perusahaan asuransinya. Artinya ini betul-betul jadi perhatian bagi perusahaan asuransi. Tolong layanan kepada pemegang polis ini ditingkatkan dengan baik. Mudah-mudahan kalau dijelaskan dengan baik mereka mau menerima, kalau tidak memang tidak bisa dihindari karena itu adalah hak asasi setiap orang," ungkap Nasrullah.

Dia juga mengatakan, aspek tata kelola di asuransi pada bidang penanganan klaim memang harus diperbaiki agar tidak menyebar ke aspek lainnya.

"Terus terang ini mengganggu reputasi dari perusahaan asuransi itu sendiri dan kami selaku regulator sangat berkepentingan. Jangan sampai ini mengganggu industri dan meluas pada stabilitas sistem keuangan, apalagi terjadi distrust pada industri asuransi. Ini harus kita hindari," imbuh dia.

Nasrullah menambahkan, OJK selalu mencari perimbangan antara menumbuh-kembangkan industri dengan melindungi kepentingan konsumen. Pengaduan mengenai industri asuransi pun cukup banyak, tapi secara statistik relatif sedikit jika dibandingkan dengan total pemegang polis.

"Jumlahnya tidak sampai 1%, bukan berarti meremehkan dan hal ini memang tidak seharusnya terjadi. Cuma itu yang mengganggu reputasi industri kita. Ini benar-benar harus menjadi perhatian, sedikit mungkin mengantisipasi gaduh di industri. Kalau ada pengaduan konsumen tolong dilayani dengan baik sehingga konsumen merasa puas. Kalaupun tidak sesuai harapan konsumen, setidaknya mudah-mudahan ada semacam jalan untuk solusi damai dan tidak kapok beli produk asuransi," demikian tegas Nasrullah. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN