Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengunjung berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, beberapa waktu lalu  Foto: . Investor Daily/David Gita Roza

Pengunjung berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, beberapa waktu lalu Foto: . Investor Daily/David Gita Roza

OJK Beri Sinyal Luncurkan Ketentuan PAYDI dan Fintech Lending

Sabtu, 29 Januari 2022 | 01:23 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal dalam waktu dekat akan meluncurkan dua ketentuan baru di sektor industri keuangan non bank (IKNB).

Dua ketentuan yang dimaksud adalah mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unit link) dan perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

"Kedua peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan fintech p2p lending yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi dalam keterangannya, Jumat (28/1).

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST
Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST

Dia mengatakan, penyempurnaan aturan PAYDI antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.

"Upaya penguatan regulasi tersebut bertujuan agar permasalahan pemasaran khususnya ketidakfahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik," kata Riswinandi.

Sementara perubahan ketentuan fintech p2p lending antara lain mengatur kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan. Selain itu juga ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tata cara penagihan.

"Perubahan ketentuan layanan pendanaan bersama ini ditujukan untuk memperkuat industri fintech P2P lending dari sisi kelembagaan dan layanan terhadap konsumen serta kontribusinya bagi perekonomian," kata Riswinandi.

Riswinandi menjelaskan dalam perumusan aturan yang baru ini sudah melibatkan pelaku industri dan stakeholders termasuk akademisi. Sehingga diharapkan begitu ketentuannya diundangkan maka bisa segera diimplementasikan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN