Menu
Sign in
@ Contact
Search
Nasabah antre menunggu pelayanan dari agen asuransi di kantor Asuransi Manulife di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah antre menunggu pelayanan dari agen asuransi di kantor Asuransi Manulife di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Agen Asuransi Harapkan Sengketa Unit Link Segera Tuntas

Senin, 7 Februari 2022 | 08:27 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mengharapkan agar sengketa unit link yang akhir-akhir ini ramai segera diselesaikan. Jika tidak, kerja keras para agen untuk mengedukasi nasabah akan sia-sia, dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi akan redup sehingga urung membeli produk.

Founder PAAI Wong Sandy Surya menyampaikan, langkah penyelesaian sengketa unit link masih diharapkan tuntas lewat skema kekeluargaan. Permasalahan diharapkan tidak berlarut karena akan merusak citra industri asuransi, dan berdampak pada keputusan calon nasabah untuk membeli asuransi.

“Masyarakat yang sudah teredukasi akan mundur untuk membeli proteksi. Jangan sampai ini terjadi. Kita ingin ini cepat selesai, jangan terus heboh, kami juga tidak mau kalau agen asuransi dipojokkan. Mereka juga sudah berjuang untuk melakukan edukasi tanpa digaji, mereka hanya mendapat komisi, itupun kalau berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya,” papar Sandy kepada Investor Daily, Minggu (6/2).

Baca juga:  Kasus Unit Link, OJK akan Tindak Tegas Lembaga Jasa Keuangan yang Langgar Aturan  

Dia menyebut, jika citra industri asuransi yang selama ini dibangun kemudian jatuh, ujungnya akan memengaruhi perekonomian Indonesia. Artinya, ketika kinerja industri asuransi terpukul, pajak dari perusahaan asuransi atau pajak penghasilan para agen perorangan yang dibayarkan sebagai pendapatan negara juga akan susut.

Selain itu, dana yang dibayarkan masyarakat sebagai premi juga banyak ditempatkan perusahaan asuransi untuk mendukung pembangunan.

“Kalau berlarut, tentu akan merugikan industri asuransi dan pada akhirnya berdampak dari pendapatan negara melalui pajak. Proteksi yang dibeli para pemegang polis ini sebenarnya turut membangun Negara karena dananya diinvestasikan. Investasi itu di antaranya ditempatkan pada instrument pembangunan,” jelas Sandy.

Unit link turut berperan dalam mendukung pemerintah sejak tahun 1999 untuk mencapai sasaran pembangunan melalui penempatan dana pada surat utang negara (SUN). Instrumen tersebut merupakan salah satu sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: OJK Ultimatum AIA, Prudential, dan AXA Mandiri Segera Selesaikan Masalah Unit Link

Dana yang diperoleh dari penerbitan SUN dapat digunakan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan lainnya.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, penempatan dana yang dilakukan oleh asuransi dan dana pensiun mencapai Rp 644 triliun, setara 14% dari total surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.

Menurut Sandy, sejumlah pemegang polis yang kini berharap dananya dikembalikan penuh oleh tiga perusahaan asuransi tidak bisa menjadi wajah atas 6 juta pemegang polis unit link. Meski demikian, setiap sengketa harus diselesaikan segera. Pihaknya berharap turut dilibatkan, agar penyelesaian sengketa unit link bisa tergambar jelas.

“Sebaiknya dalam menyelesaikan persoalan ini turut dihadirkan agen atau perwakilannya. Terkadang memang perusahaan asuransi melakukan pelatihan agen yang nantinya disampaikan kepada nasabah, ini juga perlu dilihat bahwa tidak sepenuhnya salah agen. Oleh karena itu, perlu ada perwakilan agen yang bisa menyampaikan,” kata dia.

Pandangan agen menjadi penting, karena agen sebagai jembatan penjualan unit link antara perusahaan asuransi dan nasabah.

“Kalau ada perwakilan dari agen, maka penyelesaian akan lebih transparan dan jelas, sehingga diketahui benang merahnya. Permasalahan utama di balik unit link juga diketahui,” beber dia.

Baca juga: OJK Ancam Moratorium Produk Unit Link

Sandy mengemukakan, pihaknya sangat terbuka untuk ikut terlibat mendukung keberlangsungan industri perasuransian, termasuk ikut serta menyelesaikan sengketa unit link. Saat ini, baru ada sekitar 1.000 agen yang tergabung dalam PAAI, masih sangat sedikit dibandingkan agen tersertifikasi lebih dari 600 ribu. Namun, hal itu tidak menjadi halangan untuk PAAI berperan lebih. PAAI nantinya bisa menjadi wadah untuk mengakomodir para agen asuransi dalam satu atap, tidak seperti saat ini yang terbagi pada masing-masing perusahaan asuransi.

Kontrol dan edukasi agen terhadap perkembangan nasabah maupun perubahan regulasi akan lebih terukur. PAAI akan membuat pilihan bijak agar para agen bisa bergabung dan terdaftar di PAAI.

“Dari aturan pajak yang mengatakan bahwa agen asuransi tidak terdaftar di PAAI dikenakan tarif PPn normal 12%, sedangkan yang terdaftar mendapat perlakuan PPn 1%. Ini akan diajukan ke OJK, diharapkan bisa mendorong para agen asuransi bisa terdaftar PAAI. Sehingga agen asuransi tidak lagi barbar dan lebih teratur,” kata Wong.

Dia mengimbau para calon nasabah untuk selalu berhati-hati dalam membeli produk asuransi, upayakan untuk membeli produk sesuai dengan kebutuhan. Nasabah mestinya juga paham bahwa dananya tidak mungkin kembali penuh karena ada biaya-biaya, ibarat menabung di bank.

Baca juga: Struktur Biaya Unit Link Harus Dievaluasi

Untuk para agen penjual unit link harus memaparkan berbagai biaya-biaya dengan detail, manfaat, kewajiban, dan hak nasabah sesuai dengan isi polis. Khususnya jika dana tidak bisa kembali penuh di akhir kontrak. Premi unit link juga sebaiknya dibayarkan rutin tanpa ada cuti premi. Transparansi dan penjelasan yang komprehensif menjadi kunci agar tidak ada dispute.

“Asuransi unit link ini proteksi, sudah banyak yang mendapat manfaat khususnya pada pandemi Covid-19. Selain itu, unit link yang dipasarkan kisaran tahun 2000 juga sudah banyak memberikan manfaat,” jelas dia.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan, industri asuransi jiwa telah membayarkan manfaat terkait Covid-19 sebesar Rp 7,36 triliun mulai Maret 2020 hingga September 2021. Manfaat berupa klaim asuransi itu diberikan atas proteksi biaya rumah sakit, klaim meninggal dunia, dan isolasi mandiri.

Terkait unit link, data sementara AAJI juga mencatat dari 34 perusahaan, pada periode 2016 sampai Oktober 2021, industri asuransi jiwa telah membayar klaim dan manfaat lebih dari Rp 335 triliun. Klaim dan manfaat diberikan untuk 4,9 juta polis dan 5,5 juta tertanggung.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com