Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu kantor cabang BSI. Foto: BeritaSatu Photo/Defrizal

Salah satu kantor cabang BSI. Foto: BeritaSatu Photo/Defrizal

Jadi Bank BUMN, BSI akan Lebih Kuat dan Independen

Selasa, 1 Maret 2022 | 18:16 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id) ,Tri Murti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai BUMN mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Sebab, langkah strategis itu akan membuat emiten berkode saham BRIS itu lebih kuat dan independen.

Selain itu, BSI bisa lebih berkembang serta berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi nasional. Posisi BSI di kancah global juga akan lebih kuat.

Sementara itu, para pemegang saham BSI mendukung langkah pemerintah mengembangkan dan meningkatkan nilai BSI, serta memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

Para pemegang saham BSI, yang terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI/ BBRI) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI/BBNI) tengah merumuskan struktur kepemilikan yang tepat dan optimal untuk mendukung rencana pemerintah tersebut.

Baca juga: DPR Dukung BSI Jadi Bank BUMN

DPR juga mendukung rencana tersebut, karena dapat membuat BSI lebih berkembang. Namun, DPR masih menunggu peta jalan pengembangan BSI dari pemerintah.

Di sisi lain, analis menilai, rencana itu berdampak positif terhadap saham BRIS. Alasannya, likuiditas perseroan meningkat, sehingga bisa lebih lincah dalam berekspansi. BSI adalah bank syariah terbesar di Tanah Air yang merupakan penggabungan (merger) tiga bank syariah milik Himbara, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah. BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021.

Kinerja keuangan BSI
Kinerja keuangan BSI

Struktur dan kepemilikan saham BSI saat ini adalah pemerintah sebagai ultimate shareholder, Bank Mandiri sebesar 50,83%, BNI sebesar 24,85%, BRI menggenggam 17,25%, publik 6,14%, dan DPLK BRI-Saham Syariah 0,92%. Wakil Ketua Umum sekaligus Anggota Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung rencana pemerintah menjadikan BSI sebagai BUMN. 

Sebab, hal itu akan membuat BSI lebih berkembang dan turut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional. Selain itu, BSI bisa menopang masyarakat lapis bawah dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas.

“Rencana itu harus kita sambut dan dukung, karena memang sudah waktunya negara, dalam hal ini pemerintah dan Menteri BUMN, memisahkan BSI dengan ketiga induknya, sehingga bisa bersaing secara bebas dengan bank-bank yang tadinya merupakan induknya tanpa ada beban mental. Ini akan membuat BSI bisa menjalankan GCG (good corporate governance) dengan baik,” kata Anwar Abbas kepada Investor Daily, Sabtu (26/2).

Rasio keuangan BSI
Rasio keuangan BSI

Baca juga: Desa BSI Lampung Mampu Naikkan Pendapatan Petani

Menurut dia, BSI memang sudah saatnya mandiri dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika BSI masih dalam kendali tiga bank yang menjadi induk, yakni Mandiri, BNI, dan BRI. Pasalnya, ke depan, bakal sulit bagi direksi untuk memimpin dan mengendalikan BSI, jika harus tunduk dan patuh pada kepentingan dan instruksi dari tiga bank induk.

Dalam pandangan dia, pengembangan BSI ke depan perlu perhatikan. Sebab, berdasarkan data, jumlah usaha besar di negeri ini yang mendapatkan layanan bank hanya 0,01%, usaha menengah 0,09%, dan usaha kecil 1,22%.

Jadi, total dunia usaha yang terjamah oleh dunia perbankan nasional hanya sekitar 1,32%.

“Lalu bagaimana halnya dengan nasib dunia usaha mikro dan ultramikro yang jumlahnya 98,68%? Mereka boleh dikatakan nyaris belum tersentuh oleh dunia perbankan yang ada,” ungkap Anwar.

Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2022). Foto: Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2022). Foto: Setwapres

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A dwiwarna. Wapres meminta agar proses penyertaan saham ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka Hari Raya Imlek di Vihara Dhanagun, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (15/2/2022) malam.
Menteri BUMN Erick Thohir  

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham dwiwarna di BSI pada kuartal III tahun ini. “Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para direksi Himbara untuk saham dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini,” ungkap dia,

Baca juga: BSI (BRIS) akan Jadi Bank BUMN dan Akuisisi BTN Syariah, Ini Tanggapan Manajemen 

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit usaha syariah (UUS) Bank BTN untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasar.

“Itulah yang kami harapkan agar BSI semakin besar dan semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan dorongan ke industri perbankan,” terang dia.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham dwiwarna di BSI hingga tingkat risiko dan kepatuhan.

“Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata dia.

Pacu Ekonomi Syariah

Iggi H Achsien - Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah dalam diskusi Financial Innovation: Prospek Cerah Bisnis Syariah live di Beritasatu TV, Kamis (21/10/2021). Sumber: BSTV
Iggi H Achsien - Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah  Sumber: BSTV

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi Haruman Achsien mengatakan, rencana pemerintah menjadikan BSI sebagai BUMN sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah membuat sistem pengembangan syariah.

Dengan status BSI sebagai BUMN atau naik dari posisi sekarang anak BUMN, akan memudahkan dalam mewujudkan sistem pengembangan syariah di Tanah Air.

“Kalau status BSI setara dengan BUMN lain, akan lebih kuat,” papar dia.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Dorong BSI Jadi BUMN

Selanjutnya, dia menuturkan, bila dikaitkan dengan profitabilitas, dengan menyandang status BUMN, BSI akan lebih memudahkan mencari peluang kerja sama, misalnya dengan BUMN lain. Status BUMN juga akan memudahkan BSI menggaet investor luar negeri. Alasannya, investor mancanegara dipastikan akan lebih memperhitungkan BSI sebagai perusahaan pelat merah.

“Apalagi, BSI berencana membuka cabang di Dubai. Mereka akan melihat ini bank siapa. Kalau mereka tahu BSI bank pemerintah, posisi akan kuat,” papar dia.

Selain itu, kata Iggi, ada kerja sama yang memang mensyaratkan BSI sebagai BUMN dan bukan anak BUMN. Contohnya, kerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB). Bank ini hanya mau bekerja sama dengan bank di Indonesia yang berstatus BUMN, setelah Bank Muamalat. Sebab, IDB menggunakan skema kerja government to government (g to g) sehingga kerja sama harus dengan BUMN. Terkait akuisisi UUS BTN, Iggi mendukung aksi korporasi tersebut. Sebab, hal ini diyakini dapat mendukung perkembangan BSI ke depan.

Dia menilai, akuisisi UUS BTN bertujuan mengonsolidasikan bisnis syariah BTN ke BSI, sehingga BTN akan fokus ke bisnis konvesional. Hal ini akan berdampak positif bagi BSI.

“Dengan aksi korporasi itu, ukuran BSI membesar, aset dan peringkat naik, serta peluang bisnis lebih besar,” kata dia.

Tunggu Peta Jalan

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyatakan, Komisi VI yang memberi persetujuan PMN masih menunggu peta jalan atau roadmap pengembangan BSI pemerintah. Peta jalan ini akan dibahas di Komisi VI DPR terlebih dahulu. Hendra memprediksi, PMN untuk BSI dianggarkan pada APBN 2023, karena Undang-Undang APBN tahun ini sudah selesai dibuat.

“Tetapi, saya yakin Pak Erick Thohir akan memikirkan rencana ini dengan matang,” tandas dia.

Baca juga: Persembahkan Konser Kolaborasi, BSI Suntikkan Energi Baru untuk Indonesia & Semangat Inklusivitas

Secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendukung rencana pemerintah mengembangkan BSI. Hal ini untuk mengejar target Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Itu artinya, BSI tidak bisa lagi hanya berstatus anak bank BUMN.

“Oleh sebab itu, kita perlu dorong upaya pemerintah untuk meningkatkan status BSI menjadi Bank BUMN,” tegas Puteri.

Dia menilai, rencana tersebut akan membuat BSI bisa menentukan arah bisnis secara mandiri. Dengan begitu, BSI mampu berkembang cepat untuk mengembangkan inovasi produk, memperluas akses pembiayaan syariah, dan menumbuhkan keuangan syariah. Namun Puteri berpesan, pemerintah harus memastikan perubahan status BSI sudah didukung kesiapan dari segi manajemen, rencana bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Sebab, begitu menjadi bank BUMN, BSI memiliki tugas besar untuk meningkatkan kontribusi keuangan syariah bagi perekonomian nasional.

“Pemerintah juga harus menjamin, proses transisi ini berjalan mulus, sehingga tidak memberi dampak dan merugikan posisi pemegang saham pengendali (PSP) BSI. Apalagi, pemegang saham saat ini merupakan bank-bank dengan status perusahaan publik,” papar dia.

Perluas Layanan

Toto Pranoto, ekonom Universitas Indonesia dalam diskusi Zooming with Primus - Strategi BUMN Karya Dorong Kinerja live di Beritasatu TV, Kamis (4/11/2021). Sumber: BSTV
Toto Pranoto, ekonom Universitas Indonesia  Sumber: BSTV

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, naiknya status BSI akan membuka lebar peluang masuk kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4, sehingga akan lebih leluasa mengepakkan sayap bisnis dan memperluas layanan.

Toto menggarisbawahi, dengan menjadi BUMN, BSI membawa pekerjaan rumah yang besar. Bank syariah terbesar di Tanah Air itu harus meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian.

Baca juga: Laba BSI (BRIS) bakal Semakin Tebal, Bagaimana Harga Sahamnya?

Senada, pengamat Ekonomi Syariah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik menilai, langkah menjadikan BSI sebagai bank BUMN cukup strategis. Hal terpenting yang harus diperhatikan yakni memastikan PMN mampu membuat BSI masuk dalam kategori bank buku IV.

“Adapun akuisisi UUS BTN memberikan dua sinyal. Pertama, ini adalah langkah cepat pemerintah untuk menaikkan aset BSI sebesar hampir Rp 40 triliun. Angka ini merupakan volume aset UUS BTN saat ini. Kedua, pemerintah ingin mengonsolidasikan semua aspek syariah pada satu bank, yaitu BSI. Harapannya tentu BSI akan semakin besar dan kuat,” jelas dia kepada Investor Daily.

Dengan berbagai langkah untuk memperkuat BSI, Irfan optimistis penyaluran pembiayaan untuk industri halal dapat meningkat 10-15%, sedikit menanjak dari realisasi tahun lalu 9,29%. Penyaluran pembiayaan ini diproyeksikan bisa lebih besar lagi, jika menilik masih besarnya potensi industri halal yang belum dimanfaatkan.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Foto: IST
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Foto: IST

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, upaya menjadikan BSI sebagai perusahaan BUMN harus bertahap. Alasannya, bukan hanya soal administrasi, melainkan ketika BSI menjadi BUMN, hal itu akan berdampak pada tiga bank pemerintah yang menjadi pemegang sahamnya, yakni aset yang dicatatkan di BSI akan hilang.

Sementara itu, pengamat syariah dari Universitas Airlangga Surabaya Muhammad Nafik berpendapat, tugas pemerintah sekarang membesarkan BSI sama seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Caranya dengan menambah modal agar kemampuan pembiayaan menjadi besar, sehingga kepercayaan investor meningkat. Selain itu, pemerintah bisa mengalirkan dana-dana pemerintah ke BSI, seperti dana pendidikan atau dana Kementerian Agama (Kemenag).

Respons BSI

BSI, Bank Hasil Merger untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah
BSI, Bank Hasil Merger untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah

Di sisi lain, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo enggan berkomentar lebih jauh soal rencana itu. “Kami menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemegang saham,” ungkap dia, Minggu (27/2).

BSI, kata dia, pada prinsipnya akan menjalankan arahan pemegang saham. BSI masih berusaha fokus meningkatkan kinerja ke depan untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah.

“Saat ini, kami fokus memperkuat kinerja guna memberikan manfaat layanan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, mendukung upaya pemulihan ekonomi serta mewujudkan visi menjadi top ten Islamic Global Bank di 2024,” terang Gunawan.

Corporate Secretary PT BRI Tbk  Aestika Oryza Gunarto
Corporate Secretary PT BRI Tbk Aestika Oryza Gunarto

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menegaskan, perseroan mendukung langkah pemerintah dalam mengembangkan BSI .

“BRI sebagai pemegang saham BSI mendukung penuh rencana tersebut, karena bertujuan mengembangkan dan meningkatkan value BSI serta memperkuat ekonomi syariah di Indonesia,” jelas dia.

Aestika menyatakan, seiring rencana PMN ke BSI, BRI bersama Bank Mandiri dan BNI tengah mengkaji kepemilikan saham di BSI. Tujuannya untuk merumuskan struktur kepemilikan yang tepat dan optimal untuk mendukung rencana tersebut.

Sebelumnya, BSI berencana menggelar rights issue untuk memenuhi aturan kepemilikan saham publik sesuai aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 7,5%, namun tidak dalam waktu dekat. Merujuk data RTI, per 31 Desember 2021 kepemilikan saham publik sebesar 6,14%, sehingga BSI harus menaikkan porsi publik.

“Iya pasti ada rencana rights issue, karena porsi kepemilikan publik masih di bawah 7,5%. Ini masih menunggu keputusan Kementerian BUMN dan nilainya juga belum tahu,” tutur Wakil Direktur Utama I BSI Ngatari.

BSI sepanjang 2021 membukukan laba bersih Rp 3,03 triliun, tumbuh 38,42% dari 2020. Perolehan tersebut sejalan dengan konsistensi BSI dalam membangun fondasi, transformasi digital, dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

Tahun lalu, total penyaluran pembiayaan BSI mencapai Rp 171,29 triliun,

naik 9,32%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus meningkat, khususnya didukung pertumbuhan tabungan Wadiah. Per Desember 2021, tabungan Wadiah tumbuh signifikan sebesar 15,3% menjadi Rp 34,1 triliun. Sementara itu, total tabungan mencapai Rp 99,37 triliun, bertumbuh 12,84%.

“Tahun ini, kami harapkan pembiayaan tumbuh 7-7,5%, sedangkan DPK 8%,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

Prospek Saham

Dirut BSI Hery Gunardi dalam Peresmian Bank Syariah Indonesia. Sumber: BSTV
Dirut BSI Hery Gunardi dalam Peresmian Bank Syariah Indonesia. Sumber: BSTV

Di sisi lain, prospek saham BSI (BRIS) dinilai semakin menjajikan, seiring rencana pemerintah yang ingin menjadikan perseroan sebagai bank BUMN.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, likuiditas BSI berpotensi meningkat, dengan menjadi bank BUMN. Sebab, perseroan secara tidak langsung akan ikut membantu program pemerintah untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Penetrasi pasar BSI, dia melanjutkan, juga akan meningkat, karena bisnis perseroan akan didukung oleh pemerintah dalam hal perluasan pasar ke luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Jika BSI sudah menjadi bank BUMN, modal pasti akan kuat dan didukung oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah menerapkan kerja sama bilateral dengan Brunei dan Malaysia. Biasanya, dalam kerja sama tersebut, ada kerja sama di bidang ekonomi, sehingga secara tidak langsung bisa meningkatkan penetrasi BSI ke luar negeri,” ujar Nafan. 

Nafan Aji Gusta
Nafan Aji Gusta

Di samping itu, Nafan menegaskan, bisnis perseroan akan didukung oleh pertumbuhan digitalisasi di Tanah Air. Saat ini, digitalisasi perbankan dalam hal pembiyaan sejauh ini masih konvesional. Itu sebabnya, digitalisasi untuk sektor syariah juga perlu untuk didorong.

Berdasarkan data Mirae Asset Sekuritas per 25 Februari 2022, saham BRIS secara jangka panjang memiliki target harga bertahap. Tahap pertama di level Rp 1.775, tahap kedua Rp 1.895, dan tahap ketiga Rp 1.965. Saham BRIS ditutup naik Rp 50 (3,1%) ke posisi 1.665 pada perdagangan Jumat (25/2). (c02/nov/bil/ros)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN