Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ikhtisar kinerja perusahaan asuransi

Ikhtisar kinerja perusahaan asuransi

OJK Resmi Terbitkan Aturan Baru Unit Link

Rabu, 23 Maret 2022 | 16:45 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link. Ketentuan bagi perusahaan asuransi, termasuk unit usaha syariah itu mulai berlaku sejak 14 Maret 2022 dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PAYDI atau unit link ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi dalam keterangan resmi, Rabu (23/3/2022).

Dia menerangkan, SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar telah memahami produk yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

Baca Juga: Demo di OJK, Nasabah Korban Unit Link Masih Minta Refund Penuh

"Hal ini mempertimbangkan tingkat literasi asuransi yang masih rendah, sementara PAYDI merupakan produk asuransi yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi," ujar Riswinandi.

Adapun dalam hal perbaikan tata kelola aset PAYDI, ditujukan agar aset PAYDI dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset PAYDI. Dengan demikian, sengketa dan permasalahan dalam pengelolaan PAYDI yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang pada masa mendatang.

Ketentuan Pemasaran PAYDI

Adapun isi ketentuan SEOJK PAYDI dalam konteks pemasaran antara lain, perusahaan mesti melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan pemegang polis, profil risiko pemegang polis, serta memastikan bahwa PAYDI yang dibeli telah sesuai dengan hasil penilaian tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan penjelasan yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai spesifikasi PAYDI yang dipasarkan serta melakukan konfirmasi pemahaman pemegang polis atas PAYDI yang dibeli.

Setelah pemegang polis membeli PAYDI, perusahaan harus melakukan welcoming call kepada pemegang polis untuk konfirmasi ulang bahwa produk yang dibeli telah sesuai dengan permohonan dan dipahami dengan baik. "Untuk mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari, perusahaan harus mendokumentasikan proses penjelasan produk dan welcoming call tersebut dalam bentuk rekaman," jelas Riswinandi.

Baca Juga: Unit Link Kuasai 62,5% Premi Asuransi Jiwa

Di samping itu, SEOJK PAYDI turut mengatur isi minimum yang harus dicantumkan dalam ringkasan informasi produk yang disampaikan kepada calon pemegang polis. Pada aspek transparansi kepada pemegang polis, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada pemegang polis secara berkala.

Informasi yang dimaksud berupa publikasi nilai aset bersih secara harian, penyampaian laporan nilai tunai yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai masing-masing polis paling sedikit setiap tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran premi. Termasuk penyampaian laporan perkembangan masing-masing subdana (fund factsheet) yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap tiga bulan. Serta pengaturan mengenai isi minimum laporan nilai tunai dan laporan perkembangan subdana.

SEOJK PAYDI pun mendorong perbaikan tata kelola aset PAYDI. Dalam hal ini, diatur kewajiban untuk melakukan evaluasi atas strategi dan kinerja investasi secara berkala, kompetensi minimum SDM pengelola investasi, batasan investasi pada pihak terkait, bukan pihak terkait, reksa dana, dan instrumen luar negeri, dan penatausahaan aset PAYDI oleh bank kustodian.

"Dalam pengelolaan aset PAYDI, perusahaan juga harus melakukan evaluasi atas kecukupan nilai tunai pemegang polis, terutama dalam hal pemegang polis akan menambah asuransi tambahan (rider), mengambil cuti premi, melakukan penarikan nilai tunai, dan menambah besaran uang pertanggungan," kata Riswinandi.

Baca Juga: Aturan Baru Segera Terbit, Produk Unit Link Bisa Lebih Dipertanggungjawabkan

Terlepas dari ketiga area utama perbaikan tersebut, penyempurnaan aturan PAYDI juga mengatur mengenai spesifikasi produk. Hal itu dalam rangka mengurangi potensi sengketa terkait dengan spesifikasi produk seperti mengenai cuti premi, waiting period, dan waktu penerimaan premi.

Poin pengaturan lainnya adalah mengenai persyaratan perusahaan yang dapat menjual PAYDI, sehingga diharapkan perusahaan telah memiliki dukungan SDM dan sistem pendukung pengelolaan PAYDI. "Penguatan seluruh aspek regulasi tersebut akan diiringi dengan pengawasan agar permasalahan pada PAYDI dapat diminimalisir, konsumen PAYDI lebih terlindungi, dan industri asuransi dapat tetap tumbuh dengan mengedepankan praktek usaha yang sehat," demikian kata Riswinandi.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com