Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Beritasatu.com)

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Beritasatu.com)

DPR: Percepatan Pelantikan Dewan Komisioner OJK Melanggar UU OJK

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:44 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Agenda percepatan pelantikan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 yang rencananya dilantik pada hari ini, Selasa (24/5/2022), jika dilaksanakan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masinton Pasaribu menjelaskan, Pasal 10 ayat 4 tentang susunan Dewan Komisioner OJK yang susunannya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Pasal 14 ayat 3 menyatakan Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17 ayat 1 Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap.

“Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini,” jelas Masinton dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Ditunda! Pelantikan Komisioner OJK Periode 2022-2027

Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 dilantik oleh Mahkamah Agung RI pada 20 Juli 2017, sesuai Keppres No.87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 dapat dilantik tanggal 20 Juli 2022, pada saat berakhirnya Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.

Sementara itu, Masinton menjelaskan, sikap Mahkamah Agung RI yang menunda pelantikan terhadap dewan komisioner terpilih 2022-2027 harus dipahami dan dihormati sebagai bentuk konsistensi dan penegakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

“Jika dipaksakan dilantik dengan menyalahi perundang-undangan, berimplikasi terhadap keabsahan seluruh produk aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 rawan untuk digugat oleh pelaku usaha industri jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan nonbank,” terang dia.

Baca juga: Pelantikan ADK OJK Periode 2022-2027 Dikabarkan Dipercepat, Ada Apa?

Masinton menambahkan, tidak ada urgensi dan situasi kedaruratan yang mendesak dilakukan untuk memaksakan percepatan agenda pelantikan dewan komisioner yang baru terpilih. “Kita harus patuh dan taat azas pada aturan main yang diatur dalam mekanisme perundang-undangan,” jelas dia.

Sebelumnya, pelantikan Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027, yang semula dijadwalkan pada Selasa (24/5/2022) atau dipercepat dari masa berakhirnya tugas DK OJK 2017-2022 pada 23 Juli 2022, ditunda. Penundaan pelantikan itu berdasarkan informasi dari pihak Mahkamah Agung (MA) yang beredar di kalangan wartawan. Padahal, link untuk menyaksikan pengucapan sumpah jabatan DK OJK periode 2022-2027 sudah dibagikan.

“Diberitahukan dengan hormat bahwa pengucapan sumpah ketua dewan komisioner dan wakil ketua dewan komisioner serta anggota dewan komisioner OJK belum ditentukan tanggal pelaksanaannya hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan Ketua MA, demikian harap maklum dan terima kasih,” begitu bunyinya.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN