Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Ilustrasi OJK. (Foto: Beritasatu Photo)

Akomodasi Perkembangan Industri

OJK Terbitkan Aturan Terbaru Fintech Lending

Jumat, 15 Juli 2022 | 20:48 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terbaru berbasis prinsip (principle based) bagi industri fintech p2p lending. Aturan ini diharapkan bisa lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan industri, sekaligus memperkuat pengawasan lewat disiplin pasar (market conduct).

Aturan ini terlampir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). POJK ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan sekaligus mencabut POJK 77/2016.

"POJK LPBBTI ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Jumat (15/7).

Dia mengatakan, beleid ini menyempurnakan aturan lama yang diterbitkan pada tahun 2016. POJK Fintech P2P Lending terbaru terbit dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Penjelasan umum pada aturan tersebut menerangkan bahwa perkembangan industri LPMUBTI mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan IJK lainnya. Jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan.

Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.

Industri fintech lending ditopang oleh teknologi informasi dengan karakteristik yang berbeda dengan IJK yang telah ada, seperti mekanisme transaksi tanpa tatap muka, frekuensi transaksi tinggi, proses cepat, persyaratan sederhana, termasuk dukungan artificial intelligence (AI). Karakteristik tersebut yang menghasilkan sifat bisnis yang membutuhkan pengawasan berbeda dengan metode pengawasan secara konvensional.

Pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dukungan teknologi informasi dalam pengawasan juga untuk dapat mengakomodasi perkembangan industri yang semakin kompleks.

Perkembangan yang sangat cepat dan karakteristik industri tersebut, membutuhkan model pengaturan berbasis prinsip (principle based) yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan industri. Pendekatan pengawasan juga perlu diarahkan pada disiplin pasar (market conduct) dengan melibatkan asosiasi industri. Selain itu, transparansi kepada publik juga perlu dikedepankan agar publik dapat turut menilai kualitas industri dan penyelenggara, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Begitu juga perkembangan fintech lending syariah yang membuat istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal yakni layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

Melalui peraturan baru ini, diharapkan kebutuhan OJK terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan dapat lebih optimal. Termasuk mengakomodasi kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan perlindungan konsumen atas perlindungan.

Substansi Pengaturan
Dalam POJK Fintech P2P Lending terbaru terdapat sejumlah substansi penyempurnaan pengaturan. Diantaranya yakni setiap penyelenggara harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Adapun modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp 25 miliar dan terlebih dahulu memperoleh izin OJK, begitu juga ketika konversi menjadi syariah.


Penyelenggara paling sedikit memiliki satu pemegang saham pengendali (PSP). Calon pihak utama (PSP, direksi, dewan komisaris, dan DPS) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama.

Lebih lanjut, fintech lending dapat melakukan pendanaan produktif dan pendanaan multiguna. Batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan.

Untuk mendukung program pemerintah, penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara. Penyelenggara pun wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan.    

Berikutnya, penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data fintech lending OJK dengan mengintegrasikan sistem elektronik milik penyelenggara pada pusat data fintech lending. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,50 miliar.

Dari sisi pengurus, penyelenggara wajib memiliki paling sedikit dua anggota direksi, satu orang dewan komisaris dan laing banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Sedangkan bagi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit satu anggota dewan pengawas syariah.

Kemudian penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit satu orang SDM. Terakhir, permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com