Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

AAJI Sepakati IFRS 17, Tapi Perlu Kesiapan Matang

Windarto, Senin, 22 Juli 2019 | 16:15 WIB

Jakarta-Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyadari penerapan International Financial Report Standard (IFRS) 17 merupakan keniscayaan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum AAJI Budi Tampubolon setelah beberapa kali berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang menjadi anggotanya. Sebagian besar anggota AAJI, menurutnya, menyadari ketentuan IFRS 17 ini akan muncul karena sudah sejak lama dibicarakan di level internasional (global). Hal kedua, anggota menyadari pula IFRS 4 fase pertama yang selama ini dipakai sebagai pelaporan keuangan, harus diperbarui dengan versi terbaru, yakni fase kedua (IFRS 17). “Anggota juga menyadari memang perlu ada keseragaman cara mencatat, membukukan, membaca, menginteprestasikan dan menampilkan keuangan yang sesuai IFRS, semua sepakat.” tutur Budi kepada Investor belum lama ini.

Diutarakan Budi, yang mesti dicermati oleh anggota adalah langkah-langkah dalam menerapkan ketentuan tersebut. “Tanggung jawab AAJI memastikan setiap anggota, berdiskusi dengan anggota, melihat kesiapan setiap anggota dan menyampaikan gambaran itu kepada regulator,” tuturnya. Diakuinya, dengan penerapan IFRS 17 banyak hal akan berubah. Dengan kata lain, jika selama ini ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi menggunakan PSAK 62 (IFRS 4 fase pertama), nanti alat ukurnya berbeda karena menggunakan PSAK 74 (IFRS 17/IFRS 4 fase kedua). Artinya pertumbuhan bisnis pun belum tentu diukur dengan parameter yang biasa dipakai sekarang.

Karena itu, perubahan tersebut harus pula dipahami oleh semua aspek yang terkait dengan industri asuransi, antara lain shareholder, pemegang polis, tenaga pemasar, mitra bisnis (perbankan, multifinance, dll), regulator, termasuk perpajakan. “Jangan-jangan setelah aturan ini diterapkan, risk based capital (RBC) perusahaan asuransi banyak yang turun. Artinya rumus-rumus perhitungan akan disesuaikan juga nantinya,” lanjutnya.

Ada beberapa hal yang berubah dengan penerapan IFRS 17 (PSAK 74) nanti, selain membedakan kontrak asuransi dan kontrak investasi, untuk polis-polis yang profitable tidak lagi diakui profitnya sekarang, tapi harus diamortisasi, namun jika portfolio tersebut rugi, harus diakui sekarang. Artinya, jika menggunakan PSAK yang sekarang, hal tersebut bisa terjadi subsidi silang terhadap portfolio yang merugi oleh portfolio yang untung, namun kelak tidak bisa lagi karena harus dipisahkan.

“Yang jelas ini menjadi lebih konservatif. Dalam jangka panjang tingkat kehati-hatian menjadi lebih tinggi. Sehingga kemampuan asuransi dalam memenuhi janji-janji kepada nasabah di masa mendatang jadi lebih baik,” tutur Budi.

IFRS 17 merupakan ketentuan sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara internasional. D Indonesia IFRS 17 diadopsi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Saat ini DSAK IAI tengah membahas draf eksposure (DE) PSAK 74 yang telah dikomentari asosiasi asuransi. Setelah mendapat tanggapan dari pelaku industri, DE PSAK 74 akan ditetapkan menjadi PSAK 74 sebagai aturan akuntansi yang akan diberlakukan.

Di level internasional, IFRS 17 semula akan diberlakukan pada 1 Januari 2021, namun ada permintaan untuk mengundur pemberlakuan tersebut menjadi 1 Januari 2022. Di Indonesia, proses sosialisasi dan edukasi masih terus dilakukan dengan melibatkan asosiasi asuransi, regulator, dan DSAK.

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN