Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fintech. Foto ilustrasi: IST

Fintech. Foto ilustrasi: IST

AFPI Harapkan Pemerintah Terbitkan UU Trustee

Nida Sahara, Rabu, 17 Juli 2019 | 08:11 WIB

JAKARTA, investor.co.id – Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengharapkan pemerintah segera membuat undang-undang (UU) mengenai trustee (pengelolaan dana). Hal tersebut untuk memberikan keleluasaan bagi perusahaan fintech peer to peer lending untuk memberikan pinjamannya serta menghindari skema ponzi.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, saat ini fintech lending diberi aturan maksimal memberikan dana Rp 2 miliar kepada satu pengusaha. Untuk mendapatkan jumlah tersebut dari satu investor (lender) diakui sulit, untuk itu perlu dilakukan pengumpulan dana dari investor yang tentunya membutuhkan waktu.

Sedangkan dalam aturannya fintech lending hanya boleh mengumpulkan dana selama dua hari, lebih dari waktu yang ditetapkan dananya harus dikembalikan kepada investor.

"Proses ini yang menjadi dilema, karena fintech lending disebut menghimpun dana, padahal tidak. Kami harus melakukan crowd funding, mengumpulkan dana dari sejumlah investor untuk dapat meminjamkan. Makanya UU trustee ini sangat diperlukan, supaya ada kepercayaan bahwa fintech lending tidak menghimpun dana," jelas Sunu di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut Sunu, jika UU trustee dapat direalisasikan, maka aturan bagi industri fintech lending akan menjadi sederhana, tidak rumit seperti saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengatakan, UU trustee diperlukan untuk menegaskan bahwa fintech lending bukan platform untuk menyimpan uang, tapi sebagai penitipan uang yang akan disalurkan kepada masyarakat.

"Kenapa UU trustee perlu, supaya regulasi mengatur penitipan ini sehingga fintech tidak ada kejadian seperti di Tiongkok, ponzi game. Kemudian juga supaya menghindari shadow banking yang menghimpun dana publik tapi disalurkan untuk kepentingan sendiri," terang Hendrikus.

Menurut dia, UU trustee yang diminta AFPI untuk memastikan dana investor tidak bisa disalahgunakan dalam bentuk penyaluran kredit kepada pihak yang tidak berhak mendapatkannya.

Dia juga menegaskan, OJK tidak memiliki wewenang untuk mengajukan UU trustee. Sebab, yang dapat mengajukan perundang-undangan hanya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hendrikus juga mengatakan, trustee tidak bisa diatur dalam peraturan OJK, melainkan harus level undang-undang. "Trustee itu levelnya UU, karena hanya level UU yang bisa memenjarakan orang. Di bawah UU tidak bisa lagi memenjarakan orang, makanya yang bisa mengajukan UU itu adalah DPR dan pemerintah saja," terang dia.

baca selengkapnya di https://subscribe.investor.id

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN