Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Aftech: Aturan Permodalan Fintech Tingkatkan Keamanan dan Keandalan Penyelenggara

Jumat, 16 Juli 2021 | 04:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) menerbitkan dua aturan terbaru yang mencakup aspek restrukturisasi dan optimalisasi bagi fintech. Aturan yang di antaranya mempersyaratkan modal minimum itu dinilai Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) turut mendorong keamanan dan keandalan fintech menjadi lebih memadai.

BI melakukan penguatan ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan Peraturan Bank Indonesia No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP). Kedua aturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli 2021.

Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia berupa penyederhanaan pemrosesan izin PJP dan penetapan PIP. Selain itu, juga dalam pemrosesan pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko.

Selain aspek efisiensi, penerbitan kedua PBI tersebut mencakup aspek restrukturisasi dan optimalisasi. Restrukturisasi dikaitkan dengan persyaratan modal disetor minimum bagi PJP dan PIP berdasarkan aktivitasnya serta pemenuhan kewajiban permodalan sistem pembayaran (KPSP), manajemen risiko, dan standar keamanan sistem informasi berdasarkan klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS), Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritikal (PSPK), dan Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU).

Sementara itu, aspek optimalisasi tindak lanjut pengawasan dan evaluasi izin/penetapan serta perolehan data/informasi menjadi salah satu aspek utama dalam upaya menjaga industri yang sehat. Hal itu sejalan dengan reformasi pengaturan penyelenggaraan sistem pembayaran (PBI SP).

Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata pada salah satu diskusi daring yang digelar AFTECH, Kamis (15/7). Foto: Ist
Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata pada salah satu diskusi daring yang digelar AFTECH, Kamis (15/7). Foto: Ist

Menanggapi aturan terbaru itu, Sekretaris Jenderal Aftech Budi Gandasoebrata menyampaikan, secara umum pihaknya menyambut baik kebijakan dari regulator tersebut. Dalam hal ini, regulator dinilai ingin memastikan penyelenggara fintech yang masuk ke industri pembayaran dan industri jasa keuangan bisa bertanggung jawab atas model bisnisnya.

"Jadi memang barrier entry-nya bukan dipersulit, tapi lebih ditingkatkan agar para penyelenggara yang masuk itu memiliki keamanan dan tingkat keandalan yang memadai. Terkait permodalan, regulator ingin memastikan bahwa modalnya cukup untuk melakukan operasi yang memadai, juga mampu melengkapi standar sertifikasi manajemen informasi maupun manajemen risiko," kata Budi pada salah satu diskusi daring yang digelar Aftech, Kamis (15/7).

Dalam keterangan resminya, BI menambahkan, PBI PJP dan PBI PIP merupakan koridor hukum dalam implementasi PBI SP serta mengakomodir kebutuhan pengaturan sesuai perkembangan inovasi, model bisnis dan penyesuaian ketentuan sistem pembayaran saat ini. BI juga berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran Indonesia secara berkelanjutan.

Pencatutan Nama dan Logo

Ketua Umum AFTECH & Chairman Sea Indonesia Pandu Patria Sjahrir pada salah satu diskusi daring yang digelar AFTECH, Kamis (15/7). Foto: Investor Daily /Prisma Ardianto
Ketua Umum AFTECH & Chairman Sea Indonesia Pandu Patria Sjahrir pada salah satu diskusi daring yang digelar AFTECH, Kamis (15/7). Foto: Investor Daily /Prisma Ardianto


Di sisi lain, Ketua Umum Aftech Pandu Patria Sjahrir mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin terhadap penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena telah mencatut nama dan logo penyelenggara fintech resmi dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hal itu dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital dan jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu integritas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

"Aftech telah melihat BI dan OJK bersama Kominfo melakukan langkah-langkah tegas dalam memberantas fintech bodong, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi terkait layanan digital. Asosiasi kami mengapresiasi dan mendukung upaya regulator dan pemerintah ini. Aftech sendiri berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab," kata Pandu.

Oleh karena itu, Aftech berkomitmen untuk berinisiatif mengkampanyekan anti fintech palsu. Kampanye itu juga diinisiasi sebagai upaya kolaboratif mendukung berbagai langkah tegas yang telah dilakukan regulator dan pemerintah. Selain itu, juga mencegah peningkatan penipuan yang dilakukan fintech bodong, terutama saat ini yang menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial dengan mencatut nama dan logo fintech resmi.

"Kami mengajak masyarakat untuk senantiasa berhati-hati memilih layanan keuangan fintech, menjaga kerahasiaan username, password, dan data penting lainnya. Kemudian tidak mentransfer sejumlah uang kepada akun penipu dengan penawaran melalui pesan instan atau media sosial dengan mengatasnamakan fintech resmi. Terakhir, selalu mengecek penawaran jasa keuangan telah melakukan prinsip 2L yakni legal dan logis," tutup Pandu.

Pada bulan April lalu, OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal pada periode 2011-2020 mencapai Rp 114,9 triliun. Tindakan penipuan ini juga tentu saja sangat merugikan penyelenggara fintech yang telah berizin.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata. Foto: IST
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata. Foto: IST

Asisten Gubernur & Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, saat ini jenis penipuan online dan kejahatan siber berpotensi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan, termasuk sistem pembayaran. BI mengajak konsumen layanan keuangan digital untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi makin maraknya praktek penipuan tersebut.

"Kami mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap penipuan/informasi yang tidak benar mengatasnamakan fintech berizin, selalu pastikan kebenarannya pada sumber yang resmi," tutur Filianingsih.

Pada kesempatan yang sama, Aftech juga menghadirkan situs CekFintech.id. Situs itu menyediakan edukasi untuk masyarakat tentang praktik pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, serta informasi perusahaan dan produk anggota Aftech.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN